Apakah Hong Kong Masih Aman untuk Bisnis Setelah National Security Law? Ini Data 2026

Hong Kong masih menjadi tempat beroperasinya ribuan perusahaan internasional setelah National Security Law berlaku pada 2020. Namun, apakah Hong Kong masih aman untuk bisnis bergantung pada kegiatan perusahaan, negara mitra transaksi, dan risiko hukum yang menyertai operasionalnya.

Data terbaru memberi gambaran yang cukup jelas. Companies Registry mencatat lebih dari 1,6 juta perusahaan lokal dan perusahaan yang telah melakukan re-domiciliation pada akhir Juni 2026. Sementara itu, 74% responden survei American Chamber of Commerce in Hong Kong menyatakan operasional mereka tidak terdampak negatif oleh National Security Law.

Angka tersebut relevan bagi investor. Tetapi sebelum menggunakannya sebagai dasar keputusan, Anda perlu memahami siapa yang dihitung, pertanyaan apa yang diajukan, dan risiko apa yang tidak tercakup dalam statistik tersebut.

Bagaimana National Security Law Mengubah Lingkungan Bisnis Hong Kong?

Hong Kong memberlakukan National Security Law pada 30 Juni 2020. Pemerintah Hong Kong menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertujuan melindungi keamanan nasional dan memulihkan stabilitas setelah rangkaian kerusuhan pada 2019.

Hukum tersebut mengatur empat kategori tindak pidana utama:

• Secession atau tindakan yang berkaitan dengan pemisahan wilayah.
• Subversion of state power.
• Terrorist activities.
• Collusion with foreign or external forces to endanger national security.

National Security Law tidak mencabut Companies Ordinance, hukum komersial yang mengatur pendirian dan administrasi perusahaan Hong Kong. Perusahaan masih dapat mengajukan incorporation, membuat kontrak, dan menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku.

Perubahan terjadi pada cakupan hukum keamanan nasional yang juga perlu diperhatikan oleh perusahaan dan individu ketika menjalankan aktivitas tertentu.

Article 23 Menambah Kerangka Hukum pada 2024

Pada 23 Maret 2024, pemerintah Hong Kong memberlakukan Safeguarding National Security Ordinance atau SNSO melalui legislasi berdasarkan Article 23 Basic Law.

Ordinance tersebut mengatur tindak pidana termasuk treason, sedition, espionage, unlawful disclosure of state secrets, dan external interference endangering national security.

Pemerintah Hong Kong menyatakan bahwa legislasi ini melindungi stabilitas dan menyediakan lingkungan yang mendukung investasi. Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat, dalam panduan resmi mereka, menyampaikan kekhawatiran mengenai luasnya sejumlah ketentuan serta kemungkinan dampaknya terhadap kegiatan bisnis.

Perbedaan pandangan tersebut berkaitan dengan penerapan hukum. Bagi perusahaan, pemeriksaan yang diperlukan adalah apakah kegiatan, informasi, atau hubungan dengan pihak lain dapat menimbulkan kewajiban berdasarkan ketentuan yang relevan.

Perkembangan Regulasi Tidak Berhenti pada 2024

Pemerintah Inggris memperbarui panduan Overseas Business Risk: Hong Kong pada 9 Juli 2026.

Panduan tersebut mencatat perkembangan peraturan pelaksana keamanan nasional pada Mei 2025, Maret 2026, dan Juni 2026. Komunitas bisnis, menurut pemerintah Inggris, masih melaporkan ketidakpastian mengenai dampak jangka panjangnya.

Artinya, legal review yang dibuat pada 2020 atau 2024 mungkin perlu diperbarui sebelum perusahaan menandatangani kontrak atau menjalankan proyek baru pada 2026.

Jumlah Perusahaan di Hong Kong Setelah National Security Law

Companies Registry menerbitkan statistik semester pertama 2026 pada 17 Juli 2026. Registri tersebut menunjukkan bahwa pendirian dan pendaftaran perusahaan terus berlangsung.

Sumber: Hong Kong Companies Registry, statistik semester pertama 2026; InvestHK dan Census and Statistics Department, Annual Survey 2025.

Jangan Samakan Jumlah Perusahaan dengan Jumlah Investor Asing

Angka 1.609.720 menunjukkan jumlah perusahaan dalam kategori registri tersebut pada akhir Juni 2026. Angka ini mencakup perusahaan yang telah terdaftar sebelumnya.

Adapun registered non-Hong Kong companies merupakan perusahaan yang didirikan di yurisdiksi lain dan terdaftar karena memiliki tempat usaha di Hong Kong.

Contohnya, perusahaan yang didirikan di Indonesia lalu mendaftarkan cabang di Hong Kong bisa masuk dalam kategori registered non-Hong Kong companies jika memenuhi ketentuan pendaftaran yang berlaku.

Situasinya berbeda ketika seorang founder Indonesia mendirikan Hong Kong Limited Company yang baru. Perusahaan tersebut merupakan entitas yang didirikan berdasarkan hukum Hong Kong.

Bagi Anda yang ingin memahami struktur badan usahanya, baca panduan Hong Kong Private Limited Company: Syarat, Dokumen, dan Timeline.

Bagaimana dengan Perusahaan yang Memiliki Parent Company di Luar Hong Kong?

InvestHK dan Census and Statistics Department melaporkan 11.070 perusahaan dengan parent company di luar Hong Kong pada 2025, termasuk Mainland China. Jumlahnya naik 11% dibandingkan 2024.

Perusahaan dalam survei tersebut mempekerjakan sekitar 509.000 orang.

Berdasarkan lokasi parent company, lima kelompok terbesar adalah:

• Mainland China: 3.090 perusahaan.
• Amerika Serikat: 1.550 perusahaan.
• Jepang: 1.550 perusahaan.
• Inggris: 770 perusahaan.
• Singapura: 590 perusahaan.

Survei yang sama mencatat 5.100 perusahaan dalam perdagangan impor-ekspor, grosir, dan ritel. Sektor financing and banking mencakup 2.390 perusahaan, sedangkan professional, business, and education services mencakup 1.770 perusahaan.

Komposisi ini memberi konteks yang lebih berguna bagi calon investor daripada angka registrasi nasional saja. Perusahaan internasional masih menjalankan kegiatan perdagangan dan jasa di Hong Kong setelah perubahan hukum keamanan nasional.

Namun, peningkatan jumlah perusahaan tidak menunjukkan bahwa setiap investor menghadapi risiko hukum yang rendah. Statistik tersebut juga tidak menjelaskan apakah National Security Law menjadi penyebab pertumbuhan atau perubahan komposisi perusahaan.

Apa Kata Perusahaan Asing tentang Dampak National Security Law?

American Chamber of Commerce in Hong Kong menerbitkan Business Sentiment Survey pada 2 Februari 2026. Survei tersebut berlangsung antara November 2025 dan Januari 2026.

AmCham mengirimkan survei kepada perwakilan senior lebih dari 450 anggota korporat dan memperoleh response rate sebesar 25%.

Apa Arti Angka 74% bagi Calon Investor?

Angka 74% menggambarkan pengalaman operasional perusahaan yang menjawab survei AmCham. AmCham juga mencatat bahwa sebagian responden masih mengkhawatirkan dampak tidak langsung, termasuk persepsi pihak luar terhadap Hong Kong.

Survei ini tidak mencakup semua perusahaan yang pernah beroperasi di Hong Kong. Perusahaan yang sudah menutup atau memindahkan operasinya juga belum tentu terwakili.

Karena itu, gunakan survei tersebut untuk memahami pengalaman responden yang masih dapat dijangkau AmCham, bukan untuk memperkirakan kemungkinan suatu perusahaan menghadapi perkara hukum.

Hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok Masih Menjadi Kekhawatiran

Dalam survei yang sama, 59% responden mengidentifikasi hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai tantangan bisnis utama.

AmCham juga melaporkan bahwa 82% responden menyatakan kondisi perdagangan internasional memengaruhi rencana bisnis tiga tahun mereka.

Dua temuan tersebut perlu diperhatikan oleh perusahaan yang menjual ke pasar Amerika Serikat, memperoleh teknologi dari luar negeri, atau menggunakan Hong Kong sebagai pusat kontrak dengan pelanggan internasional.

Risiko yang Perlu Diperiksa Sebelum Menjalankan Bisnis di Hong Kong

Jenis kegiatan usaha menentukan persoalan yang perlu Anda bawa ke konsultan hukum. Perusahaan perdagangan biasa dan penyedia riset dengan akses ke informasi sensitif mungkin memerlukan pemeriksaan yang berbeda.

1. Informasi Sensitif dan Ketentuan State Secrets

Safeguarding National Security Ordinance mencakup ketentuan mengenai unlawful disclosure of state secrets dan espionage.

Pemerintah AS, dalam Investment Climate Statement yang diterbitkan pada 5 Juni 2026, menyampaikan kekhawatiran mengenai cakupan beberapa definisi dalam ordinance tersebut.

Perusahaan yang menyediakan penelitian, due diligence, media, atau layanan pengolahan data perlu memeriksa informasi yang akan dikumpulkan dan siapa yang berhak menerimanya.

Misalnya, sebuah konsultan menerima proyek penelitian mengenai sektor teknologi. Timnya perlu memastikan apakah pekerjaan itu melibatkan informasi yang tunduk pada ketentuan khusus dan apakah metode pengumpulan data sesuai hukum.

Jenis kontrak serta informasi yang terlibat menjadi dasar legal review, bukan semata-mata nama industri perusahaan.

2. Data Perusahaan dan Perangkat Elektronik

Pemerintah Inggris mencatat perubahan aturan pelaksana Article 43 National Security Law pada 23 Maret 2026. Perubahan tersebut memperluas kewenangan tertentu dalam investigasi keamanan nasional.

Bagi perusahaan, hal ini perlu diperhatikan saat staf membawa dokumen, perangkat, atau informasi rahasia dalam perjalanan bisnis.

Tinjau pengaturan akses data, kewajiban kerahasiaan kepada pelanggan, dan prosedur internal apabila perusahaan menerima permintaan informasi yang sah dari otoritas.

Perusahaan dengan pelanggan di beberapa negara mungkin juga memiliki kewajiban perlindungan data berdasarkan hukum negara lain.

3. Sanksi dan Pembatasan Perdagangan

Risiko sanksi perlu diperiksa berdasarkan pihak yang bertransaksi, negara tujuan, produk, dan hukum yang berlaku terhadap perusahaan Anda.

US Office of Foreign Assets Control atau OFAC menerbitkan perubahan program sanksi terkait Hong Kong pada 14 Juli 2026.

OFAC menjelaskan bahwa keadaan darurat berdasarkan Executive Order 13936 telah berakhir. Namun, Hong Kong Autonomy Act dan Hong Kong Human Rights and Democracy Act tetap berlaku.

OFAC juga memperbarui perlakuan terhadap sejumlah penetapan sanksi berdasarkan dasar hukum yang berlaku.

Jika perusahaan akan mengirim barang ke beberapa negara atau menerima pembayaran dari pihak internasional, periksa status counterparty dan ketentuan ekspor-impor yang relevan sebelum transaksi dilakukan.

Daftar pemeriksaan yang disusun sebelum Juli 2026 perlu diperbarui agar sesuai dengan status sanksi terbaru.

4. Sengketa Komersial dan Perkara Keamanan Nasional

Hong Kong mempertahankan sistem common law tersendiri. Menurut panduan pemerintah Inggris edisi Juli 2026, perkara komersial dan perdata yang tidak berkaitan dengan keamanan nasional tetap berjalan berdasarkan prinsip common law.

Panduan yang sama menjelaskan bahwa penanganan perkara keamanan nasional melibatkan ketentuan berbeda.

Ketika Anda menilai kontrak dengan perusahaan Hong Kong, identifikasi hukum yang mengatur perjanjian, forum penyelesaian sengketa, dan potensi kewajiban berdasarkan peraturan lain.

Untuk aktivitas yang mungkin berkaitan dengan ketentuan keamanan nasional, minta pendapat profesional hukum yang memahami hukum Hong Kong.

Kerangka Pemeriksaan Risiko Berdasarkan Model Bisnis

Founder dapat menggunakan daftar berikut untuk menyiapkan diskusi dengan penasihat hukum dan mitra pendirian perusahaan.

Ini merupakan kerangka due diligence praktis. Pemerintah Hong Kong tidak menetapkan kategori risiko usaha berdasarkan tabel ini.

Contoh Perusahaan Trading Milik Founder Indonesia

Bayangkan Anda memiliki usaha distribusi di Indonesia. Anda ingin mendirikan Hong Kong Limited Company untuk menandatangani kontrak pembelian dengan supplier di Mainland China.

Sebelum incorporation, tentukan siapa yang akan menjadi pembeli dan penjual dalam kontrak, ke mana barang dikirim, serta rekening mana yang digunakan untuk pembayaran.

Periksa juga apakah barang memiliki ketentuan ekspor khusus. Untuk transaksi yang melibatkan negara lain, kewajiban tambahan mungkin muncul dari ketentuan negara tersebut.

Jika bisnis Anda ingin menggunakan fasilitas perdagangan Hong Kong dengan Mainland China, baca panduan CEPA dan Syarat Tarif Nol ke Mainland China. Fasilitasnya bergantung pada persyaratan perdagangan yang berlaku, termasuk rules of origin.

Langkah Founder Indonesia Sebelum Membuka Perusahaan Hong Kong

Setelah mengidentifikasi aktivitas usaha dan persoalan hukum yang perlu diperiksa, Anda bisa menyiapkan dokumen pendirian perusahaan.

Perjelas Fungsi Perusahaan Hong Kong

Tentukan apakah entitas baru akan menandatangani kontrak, menerima pembayaran, memegang saham, atau menjalankan operasi komersial sendiri.

Hubungan dengan perusahaan di Indonesia perlu dijelaskan. Mendirikan perusahaan Hong Kong tidak otomatis menghapus kewajiban yang timbul dari kegiatan bisnis di Indonesia.

Siapkan Dokumen untuk Pemeriksaan Bank

Bank dapat meminta informasi tentang beneficial owner, sumber dana, kontrak pelanggan, serta kegiatan perusahaan.

Persetujuan rekening mengikuti pemeriksaan masing-masing bank. Sertifikat pendirian perusahaan tidak menjamin pembukaan rekening.

Untuk tahapan incorporation dan kebutuhan perbankan, baca Cara Mendirikan Perusahaan Hong Kong dari Luar Negeri.

Periksa Kebutuhan Administrasi Setelah Incorporation

National Security Law tidak menghilangkan kewajiban perusahaan berdasarkan Companies Ordinance dan peraturan korporat lainnya.

Anda tetap perlu mengatur company secretary, registered office, pencatatan kepemilikan, annual return, dan pelaporan yang berlaku.

Baca juga:

• Company Secretary dan Designated Representative di Hong Kong.
• Aturan Nama Perusahaan dan Syarat Registered Office Hong Kong.

Apabila Anda masih memilih antara dua yurisdiksi, panduan Hong Kong vs Singapura untuk Ekspansi Bisnis membahas persyaratan perusahaan, biaya, dan perpajakan secara terpisah.

Menentukan Langkah Berikutnya untuk Bisnis Hong Kong Anda

Data registrasi Hong Kong dan survei AmCham menunjukkan keberlanjutan aktivitas komersial setelah National Security Law berlaku. Namun, keputusan pendirian perusahaan membutuhkan informasi tentang kegiatan usaha yang akan Anda jalankan.

Sebelum membayar biaya incorporation, pastikan Anda sudah mengetahui fungsi entitas Hong Kong, pihak yang akan bertransaksi dengannya, dan kebutuhan pemeriksaan hukum yang relevan.

Setelah model bisnis dan struktur perusahaan jelas, layanan pendirian perusahaan Hong Kong dari vOffice dapat membantu proses incorporation serta kebutuhan administrasi sesuai cakupan paket yang dipilih.