Investor dapat mempersiapkan pendirian PT PMA di Indonesia tanpa harus mengurus setiap tahap secara langsung di Indonesia. Pendiri mengonfirmasi struktur usaha dan dokumen dari luar negeri, sedangkan notaris dan pihak yang diberi kuasa menangani tindakan yang memerlukan pelaksanaan di Indonesia. Cara penandatanganan, pengesahan dokumen asing, dan proses setelah akta harus diperiksa untuk setiap kasus.
Poin Penting
- BKPM menjelaskan bahwa pendiri PT PMA yang tidak dapat menandatangani akta di Indonesia dapat menggunakan surat kuasa, dengan persyaratan pengesahan dokumen sesuai keadaan.
- Notaris mengurus akta dan permohonan pengesahan badan hukum melalui AHU. Perizinan usaha melalui OSS merupakan tahap berbeda.
- Apostille atau legalisasi tidak otomatis berlaku untuk setiap berkas. Negara penerbit dan jenis dokumen menentukan jalur yang perlu diperiksa.
- Pendirian jarak jauh tidak menjamin pembukaan rekening, izin tinggal, atau izin operasional dapat diselesaikan tanpa kehadiran fisik.
Pisahkan Pekerjaan yang Bisa Dilakukan dari Luar Negeri
Langkah pertama adalah memutuskan tindakan mana yang harus disetujui investor dan mana yang perlu dilakukan perwakilan di Indonesia. Pemegang saham tidak harus melakukan sendiri setiap pekerjaan administratif.
Untuk investor yang belum menentukan jalur kehadiran bisnis, panduan strategi masuk pasar Indonesia membantu membedakan penjualan lintas negara, kantor perwakilan, dan PT PMA. Artikel ini mengasumsikan Anda telah memilih PT PMA untuk kegiatan komersial yang memenuhi syarat.
| Pekerjaan | Dapat Disiapkan dari Luar Negeri | Tindakan yang Perlu Dikoordinasikan di Indonesia |
|---|---|---|
| Keputusan investasi | Menetapkan calon pemegang saham, hak suara, kegiatan, dan pengurus | Memeriksa kesesuaian struktur dengan ketentuan sektor dan akta |
| Dokumen pemegang saham | Menyediakan paspor, dokumen induk asing, keputusan, dan identitas wakil | Memeriksa keaslian, terjemahan, dan penerimaan dokumen oleh notaris |
| Penandatanganan akta | Menyetujui draf dan menyiapkan surat kuasa bila perlu | Pelaksanaan akta sesuai prosedur notaris Indonesia |
| Pengesahan badan hukum | Meninjau data final dan menerima salinan hasil | Pengajuan melalui notaris pada Sistem Administrasi Badan Hukum |
| Administrasi dan operasional | Menyetujui rencana lokasi, rekening, dan perizinan | Registrasi pajak, OSS, serta pemeriksaan tambahan menurut lembaga terkait |
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) menyatakan permohonan pendirian PT diajukan melalui notaris dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Pendiri dapat mengawasi hasilnya dari luar negeri, tetapi pengajuan kementerian tetap mengikuti prosedur resmi tersebut.
Tentukan Siapa yang Menandatangani Akta di Indonesia
BKPM, melalui Indonesia Investment Promotion Center di New York, menjelaskan bahwa pendiri yang tidak dapat menandatangani akta di Indonesia dapat menggunakan surat kuasa. Bentuk dan dokumen pendukungnya tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku.
Ketika Pendiri Hadir Sendiri
Notaris memeriksa identitas dan kewenangan pendiri, lalu mengatur penandatanganan akta. Kehadiran untuk akta tidak berarti seluruh tahap administrasi berikutnya harus dilakukan oleh pendiri yang sama.
Ketika Pendiri Menggunakan Penerima Kuasa
Mintalah notaris menentukan ruang lingkup kuasa sebelum dokumen dibuat. Kuasa untuk menandatangani akta tidak boleh diasumsikan otomatis mencakup pembukaan rekening, menandatangani sewa, atau menyetujui kontrak bisnis lainnya.
Surat kuasa sebaiknya memuat identitas pemberi dan penerima kuasa, perseroan yang akan didirikan, tindakan yang dikuasakan, serta batas kewenangannya. Notaris harus menilai bentuk, tanda tangan, dan dokumen pengesahannya.
Untuk batasan antara kepemilikan dan keberadaan fisik investor, baca ketentuan kepemilikan saham PT PMA oleh WNA yang tinggal di luar negeri. Pemegang saham pasif tidak otomatis memperoleh hak tinggal atau bekerja di Indonesia.
Catatan dari Tim Konsultan vOffice
Sebelum mengurus surat kuasa di negara asal, minta notaris Indonesia memeriksa drafnya. Tetapkan siapa yang berhak menyetujui perubahan nama, modal, dan susunan saham jika data perlu diperbaiki. Tanpa batas kewenangan yang jelas, pendiri bisa menerima draf akta yang berbeda dari keputusan investasinya.
Periksa Jalur Apostille, Legalisasi, dan Terjemahan
Dokumen dari luar negeri tidak selalu langsung dapat digunakan dalam akta Indonesia. Pemeriksaan mencakup negara penerbit, jenis dokumen, tanda tangan pejabat, dan kebutuhan terjemahan.
Dokumen dari Negara Peserta Konvensi Apostille
Kementerian Luar Negeri Indonesia menjelaskan bahwa dokumen publik Belanda untuk dipakai di Indonesia dapat menggunakan apostille sesuai jenis dokumen yang diterima. Jalur serupa perlu diperiksa berdasarkan status negara asal dalam Konvensi Apostille dan jenis dokumennya.
Apostille mengesahkan asal-usul tanda tangan atau kapasitas pejabat menurut mekanisme konvensi. Apostille tidak menjamin isi keputusan perusahaan atau kewenangan bisnis tertentu telah memenuhi persyaratan pendirian PT PMA.
Dokumen yang Memerlukan Jalur Legalisasi
Apabila konvensi tidak berlaku atau dokumen tidak memenuhi cakupannya, periksa prosedur legalisasi yang relevan. Jangan mengirim dokumen asli ke beberapa instansi sebelum notaris memastikan jalur yang diperlukan.
FAQ AHU menjelaskan bahwa sertifikat apostille asing tidak perlu dilegalisasi lagi di Indonesia dalam konteks layanan apostille. Namun, verifikasi penerimaan dokumen untuk kebutuhan akta tetap harus dilakukan oleh notaris.
Terjemahan dan Dokumen Induk Perusahaan
Perusahaan pemegang saham asing mungkin perlu menyediakan dokumen pendirian, status aktif, anggaran dasar, dan persetujuan pejabat berwenang. Notaris menentukan dokumen mana yang memerlukan terjemahan tersumpah.
Hindari mengandalkan satu daftar universal untuk semua yurisdiksi. Dokumen yang diterbitkan registrar perusahaan berbeda dari surat kuasa yang ditandatangani direksi atau keputusan internal pemegang saham.
Surat Kuasa dan Dokumen Asing Belum Siap?
Tinjau kebutuhan akta dan koordinasi lokal bersama InvestinAsia, bagian dari vOffice Group.
Susun Alur Persetujuan dari Draf hingga Surat Keputusan AHU
Permenkum Nomor 24 Tahun 2026 berlaku sejak 3 November 2026 dan mencabut Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan terbaru tersebut mengatur layanan badan usaha, sedangkan UU Nomor 40 Tahun 2007 beserta perubahannya tetap menjadi landasan perseroan terbatas.
Gunakan satu rangkaian persetujuan yang dapat ditelusuri. Pendiri yang berada di luar negeri perlu membedakan kapan ia menyetujui isi dokumen dan kapan notaris mengajukan dokumen kepada kementerian.
- Pastikan pilihan badan hukum. Tetapkan bahwa kegiatan memerlukan PT PMA dan periksa kepemilikan asing untuk setiap KBLI.
- Setujui data utama. Kunci nama calon PT, saham, modal, direksi, komisaris, alamat, dan pemilik manfaat dalam satu lembar keputusan.
- Tentukan mekanisme penandatanganan. Notaris menilai apakah pendiri akan hadir atau diwakili dan memeriksa surat kuasa beserta autentikasi yang diperlukan.
- Periksa draf akta. Cocokkan versi akhir dengan keputusan investor, termasuk kewenangan pihak yang menandatanganinya.
- Laksanakan akta dan pengesahan. Notaris mengurus tindakan akta dan permohonan AHU sesuai prosedur yang berlaku.
- Arsipkan hasil resmi. Simpan akta final dan keputusan pengesahan badan hukum; jangan menggantinya dengan bukti pemesanan nama atau draf akta.
Untuk urutan pendirian umum, gunakan panduan cara mendirikan PT. Fokus tambahan artikel ini adalah siapa melakukan tindakan dan menyetujui dokumen ketika pendiri berada di negara lain.
Pemeriksaan nama juga memiliki jalur tersendiri. Baca cara mengecek nama PT melalui AHU untuk menyiapkan pilihan, tanpa menganggap pemeriksaan awal sebagai jaminan persetujuan.
Serahkan Alamat dan Perizinan OSS kepada Tim yang Tepat
Setelah badan hukum disahkan, perusahaan masih harus menuntaskan administrasi pajak dan perizinan usaha yang diperlukan. Pemerintah menggunakan kerangka OSS berbasis risiko dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 serta aturan pelaksanaan BKPM yang berlaku.
Pemilihan alamat harus mengikuti aktivitas nyata. Kantor konsultasi, gudang persediaan, dan lokasi produksi tidak mempunyai kebutuhan ruang serta persetujuan yang selalu sama.
Jika memerlukan alamat administratif, tinjau panduan virtual office untuk PT PMA. Penggunaan alamat virtual perlu dikonfirmasi terhadap KBLI, kebutuhan lokasi fisik, dan persyaratan sektor, bukan berdasarkan status asing perusahaan semata.
| Hasil yang Perlu Diperiksa | Penanggung Jawab Utama | Bukti yang Dapat Diarsipkan |
|---|---|---|
| Akta dan pengesahan PT | Notaris dan pemohon sesuai kewenangan | Akta final serta surat keputusan AHU |
| NPWP dan data perpajakan badan | Pengurus atau kuasa pajak sesuai ketentuan | Identitas pajak dan konfirmasi data perusahaan |
| NIB dan status perizinan usaha | Pengurus atau pengguna OSS yang berwenang | NIB serta status sertifikat atau izin menurut risiko |
| Alamat dan persyaratan lokasi | Pengurus, pengelola lokasi, dan otoritas terkait | Bukti penggunaan alamat dan hasil persyaratan yang berlaku |
| Rekening dan verifikasi bank | Direktur atau wakil yang diterima bank | Persyaratan KYC, identitas, dan hasil verifikasi bank |
Bank dapat meminta pemeriksaan identitas atau kehadiran pejabat tertentu berdasarkan kebijakan KYC yang berlaku. Jangan menjanjikan pembukaan rekening sepenuhnya jarak jauh hanya karena akta dapat ditandatangani melalui kuasa.
Apabila KBLI berubah setelah pendirian, pembaruan OSS mengikuti proses tersendiri. Perubahan itu tidak boleh dianggap otomatis karena akta dan NIB merupakan catatan dari instansi yang berbeda.
Catatan dari Tim Konsultan vOffice
Gunakan satu daftar serah terima yang mencatat siapa memegang dokumen asli, siapa menyimpan salinan final, dan siapa memiliki akses ke akun OSS. Berikan persetujuan tertulis untuk perubahan penting seperti nama, saham, dan lokasi. Ini membantu direktur di luar negeri mengetahui keputusan yang belum selesai tanpa harus meninjau setiap pesan operasional.
Perkirakan Waktu berdasarkan Titik Ketergantungan
Lama pendirian dari luar negeri bergantung pada kelengkapan berkas, jalur autentikasi, penandatanganan, dan pemeriksaan pemerintah. Tidak ada jangka waktu tunggal yang dapat dijanjikan untuk seluruh perusahaan dan izin sektoral.
Panduan BKPM memisahkan pendirian badan hukum dari tahapan OSS. Karena itu, tanyakan estimasi untuk setiap hasil, bukan hanya tanggal perusahaan dianggap siap beroperasi.
| Tahap | Hal yang Dapat Menghambat | Keputusan yang Membantu |
|---|---|---|
| Dokumen luar negeri | Dokumen tidak mutakhir, kewenangan wakil tidak jelas, atau autentikasi belum selesai | Notaris mengonfirmasi persyaratan per dokumen sebelum pengiriman |
| Draf dan surat kuasa | Perubahan saham atau nama setelah dokumen ditandatangani | Gunakan versi akhir yang disetujui seluruh pendiri |
| Akta serta AHU | Data tidak cocok atau permohonan memerlukan perbaikan | Periksa nama, modal, pengurus, dan alamat sebelum pengajuan |
| NPWP, NIB, dan izin | Ketidaksesuaian KBLI, lokasi, atau persyaratan sektor | Pisahkan daftar tindakan setelah pengesahan dari akta pendirian |
| Perbankan dan izin tinggal | Verifikasi identitas atau dokumen tambahan | Konfirmasi persyaratan langsung kepada bank dan instansi yang relevan |
Untuk memisahkan biaya jasa, notaris, alamat, dan izin lainnya, gunakan panduan komponen biaya pendirian PT. Jangan mencampur biaya transaksi dengan kewajiban investasi atau modal perusahaan.
Tetapkan Ruang Lingkup Bantuan sebelum Memulai Pendaftaran
InvestinAsia merupakan bagian dari vOffice Group yang melayani kebutuhan masuk pasar Indonesia. Halaman Indonesia Company Registration Service menjelaskan koordinasi pengecekan nama, akta notaris, pengesahan badan hukum, NPWP, dan OSS. Dukungan hukum serta perizinan dalam ekosistem grup melibatkan vOffice dan IZIN.
Sebelum menyetujui proposal, mintalah rincian tertulis tentang pemeriksaan struktur saham, surat kuasa, dokumen asing, terjemahan, biaya pihak ketiga, penandatanganan, alamat, dan izin sektoral. Tidak semua tindakan tersebut otomatis termasuk dalam paket pendirian.
Untuk membandingkan pilihan paket dan dukungan alamat dalam jaringan grup, periksa juga layanan pendirian PMA vOffice. Pastikan hasil penawaran menjelaskan pekerjaan yang ditangani masing-masing pihak agar tidak ada tugas yang diasumsikan sudah termasuk.
Untuk penjelasan bentuk perusahaan yang akan didirikan, baca pengertian dan prosedur PT PMA. Artikel ini tidak menggantikan penilaian hukum atas bisnis dan rencana kepemilikan Anda.
Ingin Memulai PT PMA tanpa Bolak-Balik ke Indonesia?
Tinjau pekerjaan notaris, dokumen asing, dan tindak lanjut OSS bersama InvestinAsia yang didukung vOffice Group.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965 - Kementerian Hukum. (2026). Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/360022/permenkum-no-24-tahun-2026-layanan-di-bidang-badan-usaha - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Indonesia Investment Promotion Center New York. (t.t.). Licensing Process. Diperoleh dari
https://newyork.bkpm.go.id/online-single-submission - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (t.t.). Layanan Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://ahu.go.id/perseroan-terbatas - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (t.t.). FAQ Notariat dan Apostille. Diperoleh dari
https://portal.ahu.go.id/page/faq/faq-notariat - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag. (t.t.). Konvensi Apostille. Diperoleh dari
https://kemlu.go.id/denhaag/kebijakan/konvensi-apostille - Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2025). Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perizinan Berusaha melalui OSS. Diperoleh dari
https://jdih.bkpm.go.id/id/document/peraturan-menteri-investasi-dan-hilirisasikepala-badan-koordinasi-penanaman-modal-nomor-5-tahun-2025-tentang-pedoman-dan-tata-cara-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-fas

