Mendirikan PT adalah proses pembentukan badan hukum berbentuk persekutuan modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Prosesnya mencakup tujuh tahap berurutan: dari pemesanan nama di AHU Online, pembuatan akta notaris, pengesahan oleh Kemenkumham, pendaftaran NPWP Badan di Coretax, hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS RBA).
Panduan ini fokus pada urutan langkah dan dokumen yang dibutuhkan di setiap tahap, termasuk perubahan regulasi 2025-2026 yang memengaruhi proses pendirian. Untuk memahami definisi, jenis, dan keuntungan PT secara konseptual, baca dulu panduan pengertian PT dari vOffice.
Poin Penting
- Mendirikan PT biasa membutuhkan minimal 2 pendiri, kehadiran fisik di notaris, dan pengesahan melalui sistem AHU Online. PT Perorangan (khusus UMK) bisa didirikan sendiri secara online tanpa notaris.
- Sejak PP No. 28 Tahun 2025, setiap alamat domisili PT divalidasi terhadap RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di sistem OSS. Alamat yang tidak lolos zonasi akan menghambat penerbitan NIB.
- Tidak ada lagi kewajiban modal dasar minimum Rp 50 juta sejak UU Cipta Kerja 2020. Besaran modal kini diserahkan kepada kesepakatan para pendiri, dengan ketentuan modal disetor minimal 25% dari modal dasar.
- Sejak 1 Januari 2025, NPWP Badan tidak otomatis terbit. Pendaftaran wajib dilakukan aktif melalui portal Coretax setelah SK Kemenkumham terbit.
- Dengan jasa profesional, proses dari akta hingga NIB terbit umumnya memakan waktu 7-14 hari kerja.
Apa Perbedaan PT Biasa dan PT Perorangan?
Sebelum memulai proses, penting menentukan jenis PT yang akan didirikan. Dua jenis ini punya prosedur yang berbeda cukup signifikan, dan salah pilih bisa menyebabkan Anda memulai ulang proses dari awal.
PT Persekutuan Modal (PT Biasa) adalah PT yang didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih berdasarkan perjanjian, dengan modal terbagi dalam saham. Pendiriannya wajib melalui notaris dan membutuhkan kehadiran fisik para pendiri saat penandatanganan akta.
PT Perorangan adalah bentuk badan hukum perseorangan yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja, khusus bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sesuai PP No. 7 Tahun 2021. Proses pendiriannya sepenuhnya online melalui portal AHU tanpa perlu notaris.
| Aspek | PT Biasa | PT Perorangan |
|---|---|---|
| Jumlah pendiri | Minimal 2 orang | 1 orang |
| Syarat skala usaha | Semua skala (termasuk besar) | Khusus UMK |
| Notaris | Wajib (hadir fisik) | Tidak diperlukan |
| Dasar hukum | UU No. 40/2007 jo. UU Cipta Kerja | PP No. 8 Tahun 2021 |
| Estimasi waktu mandiri | 7-21 hari kerja | 3-5 hari kerja |
Panduan berikut berfokus pada PT Biasa (PT Persekutuan Modal), yaitu jenis yang paling umum digunakan oleh startup, UMKM yang naik kelas, dan pengusaha yang berencana mengembangkan bisnis dengan investor.
Apa Saja Syarat Mendirikan PT di Indonesia?
Syarat mendirikan PT biasa mencakup persyaratan orang, dokumen, dan persyaratan substantif yang wajib dipenuhi sebelum proses dimulai. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan perubahannya, syarat-syarat ini bersifat kumulatif.
Syarat orang (pendiri dan pengurus)
Pendirian PT minimal membutuhkan 2 orang pendiri yang masing-masing menjadi pemegang saham. Susunan pengurus terdiri dari minimal 1 Direktur dan 1 Komisaris. Jika PT hanya didirikan oleh 2 orang, kedua posisi ini dibagi di antara mereka.
Baca Juga: Siapa Saja yang Bisa Mendirikan PT di Indonesia?
Syarat dokumen yang perlu disiapkan
- KTP dan NPWP pribadi seluruh pendiri, direksi, dan komisaris
- Kartu Keluarga direktur atau penanggung jawab
- Nama PT (siapkan minimal 3 pilihan cadangan)
- Alamat domisili usaha yang lolos validasi RDTR di OSS
- Rencana bidang usaha beserta kode KBLI 5-digit yang sesuai
- Struktur modal: modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
- Pembagian kepemilikan saham antar pendiri
Pemilihan kode KBLI yang tepat sangat kritis karena menentukan jenis perizinan yang wajib dipenuhi dan tingkat risiko usaha di OSS RBA. Baca panduan KBLI pendukung dan fungsinya untuk memahami perbedaan KBLI utama dan pendukung sebelum membuat akta.
Syarat Nama PT
Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT, nama perusahaan wajib terdiri dari minimal 3 kata dan setiap kata minimal 3 huruf. Nama tidak boleh sama atau mirip dengan PT lain yang sudah terdaftar, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, dan harus menggunakan huruf latin.
Baca Juga: Cara Cek Nama PT: Panduan Lengkap untuk Legalitas Perusahaan
Bagaimana Cara Mendirikan PT Langkah demi Langkah?
Mendirikan PT biasa di Indonesia melewati tujuh tahap yang harus dikerjakan secara berurutan. Satu tahap yang terlewat atau dokumen yang kurang di tahap manapun bisa menghentikan seluruh proses.
Langkah 1: Persiapkan Semua Data dan Dokumen
Sebelum memesan nama atau menemui notaris, kumpulkan semua dokumen dan tentukan parameter pendirian PT secara tuntas. Notaris tidak dapat membuat akta jika data tidak lengkap.
Yang perlu disiapkan di tahap ini:
- Scan KTP, NPWP, dan KK seluruh pendiri serta pengurus dalam format digital
- Pilihan nama PT (minimal 3 opsi, urut dari yang paling diinginkan)
- Bidang usaha dan kode KBLI 5-digit. Cek di oss.go.id untuk memastikan KBLI tidak termasuk kategori single purpose yang membatasi penggabungan kode
- Alamat domisili: pastikan lolos verifikasi RDTR sebelum akta dibuat. Cara cek: akses oss.go.id/rdtr-interaktif dan masukkan koordinat GPS lokasi usaha
- Rincian modal: besaran modal dasar, berapa persen yang ditempatkan, dan berapa yang disetor
- Komposisi saham masing-masing pendiri (dalam persentase atau jumlah lembar)
Alamat domisili yang tidak lolos RDTR di tahap awal ini adalah penyebab paling umum tertundanya penerbitan NIB. Lebih baik selesaikan ini sebelum mengurus akta.
Langkah 2: Pesan Nama PT di AHU Online
Pemesanan nama PT dilakukan oleh notaris melalui portal AHU Online (ahu.go.id) yang dikelola Kemenkumham. Pendiri tidak bisa memesan nama secara langsung tanpa notaris.
Notaris memasukkan 3 nama pilihan secara berurutan. Sistem akan memvalidasi ketersediaan nama secara otomatis. Jika nama pertama ditolak (sudah terpakai atau tidak memenuhi syarat PP No. 43/2011), sistem menggunakan nama cadangan berikutnya.
Nama yang sudah disetujui sistem berlaku selama 60 hari. Jika akta belum dibuat dalam waktu itu, pemesanan nama hangus dan harus diulang.
Langkah 3: Buat Akta Pendirian di Notaris
Akta pendirian adalah dokumen hukum inti yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Semua pendiri atau perwakilan yang diberi kuasa notariil wajib hadir secara fisik saat penandatanganan. Ini ketentuan hukum yang tidak bisa dikecualikan untuk PT biasa.
Akta memuat informasi lengkap tentang PT: nama, alamat, tujuan usaha dan KBLI, susunan pengurus, struktur modal, dan anggaran dasar. Untuk memahami lebih jauh isi dan ketentuan dokumen ini, baca panduan syarat dan ketentuan akta pendirian perusahaan.
Setelah ditandatangani, notaris mengajukan akta ke Kemenkumham untuk pengesahan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.
Langkah 4: Dapatkan SK Pengesahan dari Kemenkumham
Setelah akta diajukan notaris ke sistem AHU Online, Kemenkumham menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum PT. SK ini adalah bukti resmi bahwa PT Anda sudah berstatus badan hukum yang sah.
Biaya yang dibayarkan ke kas negara melalui sistem AHU Online (PNBP) sekitar Rp 1.500.000. Proses penerbitan SK biasanya memakan waktu 3-5 hari kerja setelah dokumen lengkap dan pembayaran PNBP dikonfirmasi.
SK Kemenkumham juga mencantumkan nomor registrasi PT yang menjadi acuan di seluruh dokumen legalitas berikutnya.
Langkah 5: Daftarkan NPWP Badan di Coretax
Sejak 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengoperasikan sistem administrasi perpajakan baru bernama Coretax Administration System. Pendaftaran NPWP Badan tidak terjadi otomatis meski sistem terintegrasi dengan AHU. Pendaftaran harus dilakukan secara aktif melalui portal Coretax setelah SK Kemenkumham terbit.
Dokumen yang diperlukan: SK Kemenkumham, akta pendirian, dan NPWP pribadi direktur. Pendaftaran NPWP Badan tidak dipungut biaya.
Jika NPWP Badan tidak segera diurus, proses di OSS untuk mendapatkan NIB akan terhambat karena sistem OSS RBA membutuhkan NPWP Badan sebagai salah satu data wajib.
Langkah 6: Ajukan NIB di OSS RBA
Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan melalui portal Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS RBA) di oss.go.id. NIB menjadi identitas tunggal untuk semua perizinan usaha PT.
Di tahap ini, sistem OSS melakukan validasi RDTR berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025: koordinat GPS alamat domisili dicocokkan dengan peta zonasi RDTR yang terintegrasi. Per April 2026, pemerintah telah mengintegrasikan lebih dari 560 RDTR digital ke dalam sistem OSS.
Jika lokasi lolos RDTR: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terbit otomatis dan NIB bisa segera diterbitkan. Jika lokasi belum terdaftar dalam RDTR digital atau zonasi tidak sesuai, diperlukan proses Persetujuan KKPR (PKKPR) manual yang bisa memakan waktu lebih lama.
Setelah NIB terbit, sistem OSS RBA menentukan apakah PT cukup dengan NIB saja atau memerlukan Sertifikat Standar maupun Izin Usaha tambahan, tergantung pada tingkat risiko KBLI yang didaftarkan (rendah, menengah, atau tinggi).
Jika di kemudian hari Anda perlu menambah bidang usaha, baca panduan cara menambah KBLI di OSS untuk NIB yang sudah terbit.
Langkah 7: Buka Rekening Bank Perusahaan dan Setor Modal
Setelah NIB terbit, buka rekening bank atas nama PT menggunakan SK Kemenkumham, akta pendirian, NIB, dan NPWP Badan. Setoran awal untuk membuka rekening bervariasi per bank, umumnya Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000. Dana ini tidak hilang, melainkan langsung menjadi saldo awal perusahaan.
Modal disetor yang dicantumkan dalam akta harus benar-benar disetorkan ke rekening ini. Sesuai UU PT, modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Bukti penyetoran modal wajib disimpan sebagai dokumen perusahaan.
Alamat Domisili PT Anda Tidak Lolos Verifikasi RDTR?
Layanan Virtual Office vOffice tersedia di 40+ gedung Grade A zona komersial resmi yang sudah terjamin lolos validasi RDTR di OSS RBA, dipercaya 50.000+ klien.
Berapa Biaya dan Berapa Lama Mendirikan PT?
Biaya mendirikan PT terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing berbeda. Total yang perlu disiapkan bergantung pada pilihan kota, kompleksitas usaha, dan apakah Anda menggunakan jasa profesional atau mengurus sendiri.
| Komponen | Estimasi Biaya | Catatan |
|---|---|---|
| Akta notaris | Rp 4.000.000 – Rp 8.000.000 | Bervariasi per kota dan besaran modal |
| PNBP AHU (SK Kemenkumham) | ±Rp 1.500.000 | Dibayar ke kas negara via AHU Online |
| NPWP Badan (Coretax) | Gratis | Tidak dipungut biaya |
| NIB di OSS RBA | Gratis | Tidak ada biaya pendaftaran |
| Setoran awal rekening bank | Rp 500.000 – Rp 1.000.000 | Menjadi saldo perusahaan, tidak hilang |
Biaya di atas tidak termasuk modal disetor PT dan biaya alamat domisili (jika menggunakan virtual office). Untuk gambaran lebih lengkap, baca panduan estimasi biaya pendirian PT kami.
Soal waktu: akta notaris dan SK Kemenkumham biasanya selesai dalam 3-5 hari kerja setelah dokumen lengkap. Dengan tambahan proses NPWP Coretax (1-3 hari) dan NIB OSS (1-2 hari), total proses mandiri bisa selesai dalam 7-14 hari kerja jika tidak ada hambatan di tahap validasi RDTR atau verifikasi data.
Untuk layanan lengkap, cek laman kami di Jasa Pembuatan PT (Bonus Virtual Office).
Mengapa Alamat Domisili Bisa Menghambat Penerbitan NIB?
Perubahan paling berdampak dalam proses pendirian PT di 2025-2026 adalah integrasi RDTR ke dalam sistem OSS berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025. Ini titik yang paling sering menyebabkan proses terhenti untuk PT baru.
RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) adalah peta zonasi digital yang menentukan apakah suatu lokasi boleh digunakan untuk jenis kegiatan usaha tertentu. Ketika Anda mengajukan NIB, sistem OSS memvalidasi koordinat GPS alamat domisili PT terhadap RDTR yang sudah terintegrasi. Jika zonasi tidak sesuai dengan KBLI yang didaftarkan, sistem menolak dan NIB tidak bisa terbit.
Masalahnya: alamat rumah di zona perumahan murni hampir pasti tidak lolos untuk sebagian besar KBLI jasa dan perdagangan. Kantor sewaan di gedung komersial umumnya lolos, tapi tidak semua orang siap menanggung biaya sewa kantor fisik di awal.
Solusi yang paling banyak digunakan adalah virtual office di gedung Grade A kawasan komersial. Bagi pelaku usaha yang ingin memastikan proses OSS berjalan tanpa hambatan sejak hari pertama, layanan Virtual Office vOffice tersedia di 40+ lokasi strategis di seluruh Indonesia yang sudah lolos zonasi komersial dan siap digunakan sebagai alamat domisili PT.
Proses Pendirian PT Terasa Rumit dan Memakan Waktu?
Tim jasa pembuatan PT vOffice, bersertifikasi ISO 9001 dan berpengalaman 20+ tahun di Asia Tenggara, mendampingi dari konsultasi hingga NIB terbit.
Pertanyaan Umum
Apakah PT bisa didirikan hanya oleh satu orang?
Ya, tapi dengan syarat tertentu. PT Perorangan berdasarkan PP No. 8 Tahun 2021 memang bisa didirikan satu orang, namun hanya untuk usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Jika bisnis Anda sudah atau akan melampaui batas UMK, atau jika Anda berencana melibatkan investor atau mitra pemegang saham, PT biasa dengan minimal 2 pendiri adalah pilihan yang tepat.
Apakah ada modal minimum yang wajib untuk mendirikan PT?
Tidak ada lagi ketentuan modal dasar minimum sejak UU Cipta Kerja 2020. Besaran modal kini diserahkan kepada kesepakatan para pendiri. Namun, modal disetor tetap wajib minimal 25% dari modal dasar yang dicantumkan dalam akta, dan harus dibuktikan dengan bukti penyetoran ke rekening bank perusahaan.
Apakah boleh menggunakan alamat rumah sebagai domisili PT?
Boleh, asalkan alamat tersebut berada di zona yang diizinkan untuk kegiatan usaha sesuai RDTR setempat. Untuk wilayah Jakarta, misalnya, lokasi harus berada di kode zonasi K1, K2, K3, K4, atau C1. Jika rumah Anda berada di zona perumahan murni, NIB kemungkinan tidak akan bisa terbit dengan alamat itu.
Berapa lama SK Kemenkumham terbit setelah akta diajukan?
Umumnya 3-5 hari kerja setelah notaris mengajukan akta ke sistem AHU Online dan pembayaran PNBP sekitar Rp 1.500.000 dikonfirmasi. Waktu bisa lebih cepat jika dokumen lengkap dan tidak ada kekurangan data saat verifikasi.
Apa yang terjadi jika KBLI yang dipilih salah saat akta dibuat?
Perubahan KBLI yang menyangkut kegiatan usaha utama mengharuskan perubahan anggaran dasar melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembuatan akta perubahan oleh notaris, dan pengesahan ulang ke Kemenkumham. Prosesnya membutuhkan biaya dan waktu tambahan. Pilih KBLI dengan cermat sejak awal karena ini lebih efisien daripada melakukan perubahan anggaran dasar PT di kemudian hari.
Apakah PT bisa beroperasi sebelum NIB terbit?
Tidak. NIB adalah syarat legalitas operasional PT. Tanpa NIB, PT tidak memiliki identitas berusaha yang sah dan tidak bisa mengakses perizinan sektoral, membuat kontrak formal, atau mengikuti tender pemerintah. Pastikan seluruh tahapan dari akta hingga NIB selesai sebelum mulai beroperasi secara komersial.
Referensi
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/37899/uu-no-40-tahun-2007
2. Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/153268/uu-no-11-tahun-2020
3. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/161498/pp-no-8-tahun-2021
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diperoleh dari
https://oss.go.id/informasi/regulasi
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/5261/pp-no-43-tahun-2011
6. Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Coretax Administration System. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diperoleh dari
https://coretax.pajak.go.id
7. Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diperoleh dari
https://oss.go.id/informasi/regulasi
