Untuk cek PT terdaftar, cari nama perseroan di layanan Pencarian Perseroan Ditjen AHU. Jika perusahaan berbentuk CV, gunakan pencarian Badan Usaha Non Badan Hukum. Lanjutkan dengan memeriksa Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS dan cocokkan informasi yang ditemukan dengan dokumen perusahaan.
Poin Penting
- AHU menyediakan pencarian terpisah untuk PT biasa, perseroan perorangan, dan CV.
- Pencatatan perusahaan di AHU dan kepemilikan NIB di OSS membuktikan hal yang berbeda.
- CV merupakan badan usaha nonbadan hukum. Dokumen pendaftarannya berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT), bukan pengesahan badan hukum PT.
- Peraturan mengenai pendaftaran CV dan PT diperbarui pada 2025. Gunakan ketentuan yang berlaku saat memeriksa dokumen.
- Hasil pencarian yang cocok belum membuktikan perusahaan bebas masalah atau pemilik rekening berwenang mewakilinya.
Mulai dari Bentuk Perusahaan yang Akan Dicek
Nama dagang pada situs atau faktur belum tentu sama dengan nama badan usaha yang tercatat. Sebelum mencari, minta nama legal lengkap, bentuk usaha, serta NIB jika tersedia. Ketiga informasi ini membantu Anda memilih sumber pemeriksaan yang tepat.
| Jenis | Tempat Pengecekan | Hal yang Dicari |
|---|---|---|
| PT persekutuan modal | AHU, menu Pencarian Perseroan | Data pendaftaran perseroan |
| PT perorangan | AHU, pencarian Perseroan Perorangan | Profil perseroan perorangan |
| CV | AHU, menu Badan Usaha Non Badan Hukum | Data pendaftaran persekutuan komanditer |
| PT atau CV yang menjalankan usaha | OSS, Pencarian NIB | Identitas perizinan berusaha yang dapat ditampilkan |
Jika Anda belum memahami perbedaan perusahaan berbadan hukum dan bentuk usaha lainnya, baca pengertian dan jenis Perseroan Terbatas. Panduan tersebut membahas struktur PT, sedangkan artikel ini berfokus pada pemeriksaan data perusahaan yang sudah ada.
Cara Cek PT Terdaftar melalui AHU Online
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menyediakan pencarian profil perseroan. Gunakan layanan ini untuk memeriksa jejak pendaftaran PT berdasarkan nama legalnya.
- Buka situs resmi Ditjen AHU, lalu masuk ke menu Pencarian Perseroan atau Profil PT.
- Masukkan nama PT sebagaimana tercantum pada dokumen perusahaan. Hindari hanya mengetik nama merek atau singkatan tidak resmi.
- Jalankan pencarian dan periksa hasil yang muncul. Cocokkan nama dan informasi yang tersedia dengan dokumen yang diberikan perusahaan.
- Jika memerlukan kepastian mengenai akta atau perubahan pengurus, minta salinan dokumen terkait dan lakukan verifikasi lanjutan melalui notaris atau kanal resmi yang berwenang.
Perhatikan perbedaan antara pencarian profil PT dan pengecekan ketersediaan nama PT. Fitur kedua dipakai saat merencanakan nama perusahaan baru. Panduan cara cek nama PT menjelaskan kebutuhan tersebut, bukan pengganti pemeriksaan status perusahaan yang telah didirikan.
Cara Cek Legalitas PT Perorangan
Perseroan perorangan memiliki jalur pencarian tersendiri. Buka halaman Pencarian Profil Perseroan Perorangan pada layanan AHU dan masukkan nama yang tercatat. Jangan menganggap nama yang tidak muncul pada pencarian PT biasa otomatis belum terdaftar.
Bentuk ini ditujukan untuk usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil serta persyaratan pendirian perseroan perorangan. Untuk konteks pendirian dan dokumennya, lihat syarat mendirikan PT perorangan pada 2026.
Cara Cek CV Terdaftar di AHU
CV, atau persekutuan komanditer, terdaftar melalui layanan administrasi badan usaha nonbadan hukum. Menurut Permenkum Nomor 25 Tahun 2025, bukti pendaftarannya berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- Masuk ke situs Ditjen AHU dan pilih Pencarian Badan Usaha Non Badan Hukum.
- Pada jenis badan usaha, pilih Persekutuan Komanditer (CV).
- Masukkan nama CV. Tambahkan wilayah jika perlu mempersempit pencarian.
- Periksa hasilnya, lalu cocokkan nama, data pendaftaran, akta notaris, dan SKT yang dimiliki pihak perusahaan.
CV tidak menerima pengesahan sebagai badan hukum PT. Jika calon mitra menyerahkan dokumen berjudul SK pengesahan PT untuk mengklaim legalitas sebuah CV, pastikan kembali bentuk usaha dan entitas yang tercantum.
Cek NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS
Setelah cek legalitas PT atau CV melalui AHU, lanjutkan ke OSS. Sistem Online Single Submission menyediakan fitur Pencarian NIB untuk menelusuri data berdasarkan nomor yang diberikan perusahaan.
- Minta NIB dari perusahaan yang ingin diperiksa.
- Buka portal resmi OSS dan temukan kolom Pencarian NIB.
- Masukkan NIB, lalu bandingkan hasil yang tersedia dengan nama dan kegiatan usaha perusahaan.
- Periksa pula apakah kegiatan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan serta apakah izin tambahan diperlukan menurut tingkat risiko dan sektor usaha.
Menurut PP Nomor 28 Tahun 2025, perizinan berusaha menggunakan pendekatan berbasis risiko. Karena itu, NIB tidak selalu berarti seluruh izin untuk setiap kegiatan telah dipenuhi. Jika perusahaan menambah lini usaha, proses menambah KBLI pada NIB yang sudah terbit menjadi relevan.
Cocokkan Hasil Pencarian dengan Dokumen Perusahaan
Pemeriksaan online sebaiknya berujung pada pembandingan dokumen, terutama sebelum menandatangani kontrak, menunjuk vendor, atau mentransfer uang. Gunakan daftar berikut untuk mencatat hasil pemeriksaan, bukan sekadar menyimpan tangkapan layar.
| Dokumen atau Data | Yang Perlu Dicocokkan | Batas Pemeriksaan |
|---|---|---|
| Profil AHU dan akta | Nama legal, bentuk usaha, data pendirian dan perubahan terakhir | Tidak menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kontrak |
| SK pengesahan PT atau SKT CV | Jenis dokumen dan entitas penerima | Harus cocok dengan bentuk PT atau CV |
| NIB dan perizinan OSS | Nama pelaku usaha, KBLI, lokasi, dan status izin yang relevan | NIB saja belum membuktikan semua persyaratan sektoral terpenuhi |
| Kontrak dan instruksi pembayaran | Nama pihak yang menandatangani, kewenangan, serta pemilik rekening | Nama PT terdaftar tidak membuktikan rekening pribadi berwenang menerima pembayaran |
Catatan dari Tim Konsultan vOffice
Gunakan satu lembar pemeriksaan untuk menyandingkan nama dalam akta, data AHU, NIB, dan draft kontrak. Jika ada perbedaan alamat atau pengurus, minta dokumen perubahan terakhir sebelum melanjutkan transaksi. Jangan menyimpulkan adanya pelanggaran hanya dari satu hasil pencarian yang belum lengkap.
Alamat usaha juga perlu dinilai sesuai aktivitasnya. Panduan penggunaan virtual office untuk pendaftaran NIB membantu menjelaskan hubungannya dengan domisili. Untuk kegiatan yang bergantung pada zonasi, lihat cara memeriksa RDTR lokasi usaha.
Jika pemeriksaan ini Anda lakukan sebelum mendirikan CV sendiri, tentukan data sekutu, kegiatan usaha, dan alamat lebih dahulu. Layanan pendirian CV vOffice menyediakan opsi paket dengan Virtual Office. Pelajari rincian layanan dan kesesuaian alamat sebelum melanjutkan administrasi.
Sedang Mendirikan CV? Periksa Dokumennya Lebih Dulu
Lihat cakupan pendirian CV dan pilihan paket Virtual Office sebelum menyiapkan pendaftaran.
Cek Izin Khusus Hanya pada Regulator yang Tepat
AHU dan OSS tidak menggantikan daftar izin sektoral. Pilih pemeriksaan tambahan berdasarkan jenis kegiatan perusahaan, bukan dengan mencari setiap nama perusahaan di semua situs pemerintah.
OJK untuk Pelaku Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan menyediakan direktori FIND untuk menelusuri lembaga jasa keuangan yang tercakup di dalamnya. Pemeriksaan ini berguna jika perusahaan menawarkan produk atau layanan di sektor yang diawasi OJK.
PT perdagangan umum yang tidak muncul di FIND tidak otomatis ilegal. Cakupan direktori berbeda dari pendaftaran badan hukum di AHU.
Bappebti untuk Kegiatan yang Masih Menjadi Kewenangannya
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki layanan Cek Legalitas bagi pelaku usaha dalam ruang lingkup kewenangannya. Pilih kategori pelaku usaha yang sesuai dan periksa status yang ditampilkan.
Perhatikan perubahan kewenangan pengawasan instrumen tertentu. Jangan mengandalkan daftar lama untuk menyimpulkan bahwa semua produk investasi atau aset digital masih berada di bawah Bappebti.
Komdigi untuk Pendaftaran PSE Lingkup Privat
Direktori PSE Kementerian Komunikasi dan Digital digunakan untuk memeriksa pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang termasuk dalam cakupannya. Ini bukan direktori umum perusahaan IT, PT, atau CV.
Status PSE juga tidak menggantikan data AHU, NIB, maupun izin sektoral lain yang mungkin diperlukan.
Jika Perusahaan Tidak Ditemukan atau Datanya Berbeda
Hasil kosong dapat terjadi karena ejaan nama yang berbeda, bentuk usaha yang salah dipilih, perubahan belum tercermin dalam pencarian, atau keterbatasan data yang ditampilkan. Periksa secara berurutan:
- Ulangi pencarian menggunakan nama resmi pada akta atau SKT, bukan nama produk.
- Pastikan sudah memakai menu PT, PT perorangan, atau CV yang sesuai.
- Periksa nomor NIB dan dokumen perubahan terbaru secara terpisah.
- Hubungi perusahaan melalui kanal resmi yang dapat diverifikasi untuk meminta penjelasan tertulis.
- Jika transaksi bernilai besar atau ada ketidaksesuaian material, minta notaris atau penasihat hukum menilai dokumennya sebelum pembayaran.
Jangan menyebut perusahaan fiktif hanya karena satu layanan pencarian tidak menampilkan hasil. Sebaliknya, jangan memakai kemunculan nama pada satu portal sebagai jaminan keamanan investasi atau pembayaran.
Dasar Hukum Pendaftaran PT dan CV pada 2026
Regulasi terbaru penting saat Anda menilai nomor dan jenis dokumen. Berdasarkan dokumen resmi Kementerian Hukum serta JDIH pemerintah, rujukan administratif yang perlu diperhatikan adalah:
- Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 mengatur syarat dan tata cara pendirian, perubahan, serta pembubaran badan hukum PT, menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021.
- Permenkum Nomor 25 Tahun 2025 mengatur layanan jasa hukum CV, firma, dan persekutuan perdata sejak 13 Oktober 2025, menggantikan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.
- PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi dasar penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021.
Petunjuk lama yang masih tampil pada halaman pemerintah atau artikel terdahulu tidak serta-merta mencerminkan dasar hukum terbaru. Untuk perkara yang bergantung pada tanggal tindakan hukum, periksa juga ketentuan peralihan dan dokumen asli yang diterbitkan saat itu.
Menyiapkan Legalitas Perusahaan yang Dapat Diperiksa
Jika Anda sedang mendirikan perusahaan, pemeriksaan seperti ini juga berguna sebelum dokumen diajukan. Data pendirian, nama badan usaha, KBLI, dan alamat sebaiknya saling selaras agar tidak perlu dikoreksi saat proses berikutnya.
vOffice menyediakan layanan pendirian PT dengan pilihan paket Virtual Office serta layanan pendirian CV dengan pilihan paket Virtual Office. Anda dapat memeriksa cakupan administrasi, dokumen, dan fasilitas alamat pada masing-masing halaman layanan sebelum memilih. Kesesuaian alamat tetap bergantung pada kegiatan usaha dan ketentuan yang berlaku.
Siapkan Dokumen Pendirian PT Sejak Awal
Lihat opsi pendirian PT dan Virtual Office sesuai kebutuhan kegiatan usaha Anda.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (t.t.). Pencarian Profil Perseroan Terbatas.
https://ahu.go.id/profil-pt - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (t.t.). Pencarian Profil Badan Usaha Non Badan Hukum.
https://ahu.go.id/pencarian/profil-badan-usaha - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (t.t.). Pencarian Profil Perseroan Perorangan.
https://ptp.ahu.go.id/profil - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (t.t.). Online Single Submission, Pencarian NIB.
https://oss.go.id/id - Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
https://www.peraturan.go.id/files/permenkum-no-49-tahun-2025.pdf - Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer.
https://peraturan.go.id/files/permenkum-no-25-tahun-2025.pdf - Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan.
https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2690/peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2025 - Otoritas Jasa Keuangan. (t.t.). Financial Institutions Directory (FIND).
https://find.ojk.go.id/ - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (t.t.). Cek Legalitas Pelaku Usaha.
https://ceklegalitas.bappebti.go.id/ - Kementerian Komunikasi dan Digital. (t.t.). Pendaftaran PSE Lingkup Privat.
https://pse.komdigi.go.id/home






