Joint venture di Indonesia cocok ketika investor asing membutuhkan mitra lokal yang benar-benar berbagi modal, risiko, dan pengambilan keputusan, atau ketika peraturan sektor mensyaratkan komposisi saham tertentu. PT PMA dengan kepemilikan asing penuh lebih sesuai bila bidang usaha membolehkan seluruh saham dimiliki pihak asing dan investor ingin mempertahankan kendali tanpa pemegang saham lokal. Keduanya tetap harus memenuhi ketentuan pendirian dan perizinan PT PMA.
Poin Penting
- UU Nomor 25 Tahun 2007 mengakui penanaman modal asing, baik dengan modal asing sepenuhnya maupun melalui patungan dengan penanam modal dalam negeri.
- Perpres Nomor 10 Tahun 2021, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021, menjadi dasar awal pemeriksaan batas kepemilikan asing menurut bidang usaha.
- Joint venture dengan mitra Indonesia tetap dapat berbentuk PT PMA; istilah joint venture bukan jenis badan hukum tersendiri.
- Persentase saham, hak suara, kewenangan direksi, tambahan modal, dan jalan keluar dari kerja sama perlu disepakati sebelum akta disusun.
Perbedaan Joint Venture dan PT PMA Milik Asing Penuh
Joint venture menjelaskan hubungan investasi bersama. PT PMA menjelaskan bentuk perusahaan Indonesia yang menerima penanaman modal asing. Karena itu, keduanya tidak berada pada kategori hukum yang saling menggantikan.
Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 2007 memasukkan investasi asing penuh maupun investasi yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri ke dalam pengertian penanaman modal asing.
Dalam praktik, joint venture bisa melibatkan investor asing dan pemegang saham Indonesia pada satu PT PMA. Sebaliknya, perusahaan dengan seluruh saham dipegang pihak asing tetap merupakan PT PMA sepanjang bidang usahanya mengizinkan struktur tersebut.
| Aspek Keputusan | Joint Venture dengan Mitra Lokal | PT PMA Milik Asing Penuh |
|---|---|---|
| Pemegang saham | Investor asing dan investor Indonesia memiliki saham menurut kesepakatan serta aturan sektor | Seluruh saham berada pada pemegang saham asing yang memenuhi syarat |
| Alasan memilih | Berbagi investasi, kemampuan operasional, akses pasar, atau memenuhi persyaratan kepemilikan | Menjaga struktur kendali tanpa mitra pemegang saham lokal bila diperbolehkan |
| Pengambilan keputusan | Perlu aturan rinci tentang suara, kuorum, dan keputusan yang memerlukan persetujuan bersama | Tetap memerlukan tata kelola PT dan kesepakatan di antara pemegang saham asing |
| Risiko utama | Perbedaan tujuan, tambahan modal, konflik kepentingan, serta kebuntuan keputusan | Seluruh kebutuhan pendanaan dan pengembangan jaringan lokal ditanggung kelompok investor asing |
| Perizinan | Batas saham, KBLI, OSS, dan izin sektor berlaku sesuai kegiatan | Kewajiban KBLI, OSS, dan izin sektor tetap berlaku meskipun seluruh saham asing |
Untuk penjelasan dasar kerja sama bisnis, baca pengertian dan bentuk joint venture. Artikel ini membahas keputusan komposisi saham serta tata kelola ketika investor asing hendak mendirikan badan usaha di Indonesia.
Periksa Aturan Sektor sebelum Menentukan Mitra
Langkah pertama ialah memastikan apakah aktivitas perusahaan terbuka bagi kepemilikan asing penuh. Kehadiran mitra lokal tidak otomatis diwajibkan untuk setiap PT PMA.
Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan perubahan melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2021 mengatur bidang usaha yang terbuka, dialokasikan bagi atau bermitra dengan koperasi dan UMKM, serta bidang dengan persyaratan tertentu. Ketentuan sektor lainnya juga perlu diperiksa.
Mulailah dari barang atau jasa yang akan dijual. Cocokkan masing-masing kegiatan dengan KBLI dan lampiran peraturan yang berlaku. Panduan Daftar Positif Investasi Indonesia menjelaskan langkah pemeriksaan sektor dan pembatasan kepemilikan secara lebih rinci.
- Catat kegiatan komersial. Pisahkan aktivitas utama dari distribusi, impor, penyimpanan, atau jasa tambahan bila benar-benar akan dijalankan.
- Periksa KBLI yang berlaku. Gunakan uraian pada OSS dan pastikan kesesuaiannya dengan kegiatan sebenarnya.
- Baca batas saham asing. Cocokkan kode dengan Perpres yang berlaku dan aturan sektoral, termasuk syarat kemitraan jika ada.
- Susun skenario pemegang saham. Bandingkan kepemilikan penuh dengan pembagian saham yang benar-benar diperbolehkan.
- Baru tentukan calon mitra. Kebutuhan mitra komersial harus dibedakan dari syarat pemegang saham menurut hukum.
Beberapa ketentuan khusus juga berkaitan dengan konsep single majority. Baca ketentuan KBLI single majority sebagai konteks, lalu verifikasi batas aktual untuk bidang usaha Anda.
Jangan memutuskan pembagian 51:49 atau angka lain hanya berdasarkan contoh perusahaan di sektor berbeda. Persentase yang diperbolehkan bergantung pada kegiatan dan regulasi yang mengaturnya.
Catatan dari Tim Konsultan vOffice
Buat matriks satu baris untuk setiap sumber pendapatan yang direncanakan. Cantumkan uraian KBLI, batas saham asing, izin yang dibutuhkan, dan tanggal pemeriksaannya. Mitra yang cocok secara bisnis belum tentu menyelesaikan persyaratan kepemilikan untuk seluruh kegiatan dalam satu PT.
Bandingkan Kendali Operasional dengan Kontribusi Mitra
Porsi saham memengaruhi hak ekonomi dan suara, tetapi tidak menjelaskan seluruh pengaturan kendali perusahaan. Anggaran dasar, jenis saham, keputusan RUPS, serta susunan direksi dan komisaris juga menentukan bagaimana bisnis dikelola.
Ketika Joint Venture Lebih Sesuai
Pertimbangkan mitra lokal bila ia memberikan kontribusi yang dapat diukur, seperti jaringan distribusi, keahlian lapangan, fasilitas, atau pendanaan. Tuliskan kontribusi itu sebagai kewajiban yang jelas, bukan janji tanpa ukuran.
Investor juga perlu memeriksa apakah mitra menginginkan kendali atas pengadaan, perekrutan, penjualan, atau pemilihan pemasok. Tidak semua keputusan tersebut sebaiknya ditentukan hanya dari porsi saham.
Ketika Kepemilikan Asing Penuh Lebih Sesuai
Struktur asing penuh patut dipertimbangkan jika sektor mengizinkan dan kelompok investor mampu menyediakan modal serta membangun operasi lokal. Anda tidak perlu memberikan saham hanya untuk memperoleh jasa distribusi atau dukungan administratif.
Kontrak jasa, kerja sama distribusi, dan penyediaan fasilitas merupakan alternatif hubungan komersial. Namun, setiap model tetap perlu diuji terhadap izin, perpajakan, serta ketentuan sektor terkait.
Investor yang masih berada di luar Indonesia dapat mempelajari kepemilikan saham PT PMA oleh WNA nonresiden. Domisili investor dan izin tinggal adalah persoalan berbeda dari hak kepemilikan saham.
Masih Ragu Menentukan Porsi Saham Asing?
Tinjau opsi pendirian PT PMA dan cakupan dokumen bersama InvestinAsia, bagian dari vOffice Group.
Rancang Hak Suara dan Perlindungan Pemegang Saham
UU Nomor 40 Tahun 2007 mengatur hak pemegang saham, RUPS, direksi, dan komisaris. Porsi ekonomi, hak suara, dan kewenangan mengelola perusahaan perlu dibaca bersama ketentuan anggaran dasar.
Dalam joint venture, identifikasi keputusan yang memerlukan persetujuan bersama, misalnya penerbitan saham baru, pinjaman besar, penjualan aset penting, atau penggantian direktur. Sesuaikan pengaturannya dengan ketentuan hukum dan jenis saham yang digunakan.
Gunakan panduan jenis saham dan hak pemegang saham PT untuk memahami dasar klasifikasi saham. Jangan menyamakan kepemilikan minoritas dengan ketiadaan seluruh hak perlindungan.
| Pokok Kesepakatan | Pertanyaan sebelum Menandatangani |
|---|---|
| Penunjukan pengurus | Siapa mengusulkan direktur dan komisaris, serta bagaimana penggantian dilakukan? |
| Keputusan strategis | Transaksi apa yang harus mendapat persetujuan pemegang saham tertentu? |
| Anggaran dan pendanaan | Jika diperlukan modal tambahan, siapa menyetor dan apa akibat bila satu pihak tidak ikut? |
| Transaksi dengan afiliasi | Bagaimana pembelian dari perusahaan milik pemegang saham ditinjau untuk mengurangi benturan kepentingan? |
| Informasi dan audit | Laporan operasional dan keuangan apa yang berhak dilihat masing-masing pihak? |
| Alih saham dan keluar | Siapa boleh membeli saham yang dilepas dan proses persetujuan apa yang wajib ditempuh? |
Ketentuan komersial tersebut dapat dituangkan dalam perjanjian pemegang saham. Konsistensinya dengan anggaran dasar, hak pemegang saham, aturan transfer, dan persetujuan korporasi perlu diperiksa oleh penasihat hukum.
Periksa Mitra Lokal sebelum Membentuk Joint Venture
Nilai tambah mitra perlu dibuktikan dengan informasi, bukan hanya reputasi atau rencana kerja sama. Lakukan pemeriksaan hukum, finansial, dan operasional sesuai peran yang akan diterima mitra dalam PT PMA.
- Legalitas dan kewenangan. Periksa data AHU, dokumen pendirian, perubahan pemegang saham, dan pihak yang berwenang menandatangani.
- Kondisi keuangan. Tinjau kemampuan menyetor modal serta kewajiban material yang dapat memengaruhi kontribusinya.
- Perizinan dan aset. Validasi izin, hak pemanfaatan tempat, kontrak utama, dan status aset yang dijanjikan masuk ke kerja sama.
- Hubungan afiliasi. Identifikasi pemilik manfaat serta potensi konflik jika mitra juga memasok barang atau jasa kepada perusahaan.
- Ketergantungan bisnis. Nilai apa yang terjadi jika pelanggan, lisensi, atau jaringan penjualan mitra tidak dapat digunakan setelah investasi berjalan.
Perpres Nomor 13 Tahun 2018 mengatur identifikasi pemilik manfaat korporasi. Pemeriksaan pihak pengendali sebaiknya dilakukan sebelum saham dialihkan atau kerja sama disahkan.
Hindari skema pinjam nama. Pasal 33 UU Nomor 25 Tahun 2007 melarang perjanjian yang menyatakan saham PT dimiliki untuk dan atas nama orang lain. Perjanjian semacam itu dinyatakan batal demi hukum.
Jika aturan membatasi kepemilikan asing, cari struktur investasi yang benar-benar memenuhi syarat. Menempatkan pemegang saham Indonesia sebagai nama formal sementara manfaat kepemilikannya dijanjikan sepenuhnya kepada investor asing bukan pengganti kepatuhan.
Catatan dari Tim Konsultan vOffice
Pisahkan daftar kontribusi mitra menjadi uang, aset, pekerjaan, dan akses komersial. Beri setiap kontribusi penanggung jawab, bukti pendukung, serta tenggat yang disepakati. Perbedaan antara komitmen yang dapat ditagih dan harapan bisnis sebaiknya diselesaikan sebelum pembagian saham diputuskan.
Antisipasi Kebuntuan, Pendanaan Baru, dan Hak Keluar
Masalah joint venture biasanya muncul ketika investor memiliki prioritas yang berbeda setelah perusahaan berjalan. Rencanakan mekanisme penanganannya sebelum tim mulai menandatangani kontrak dan berutang.
Keputusan yang Mengalami Kebuntuan
Sepakati urutan eskalasi ketika direksi atau pemegang saham tidak mencapai keputusan. Tentukan siapa yang berunding, batas waktu internal, dan jalur penyelesaian sengketa yang sesuai.
Pendanaan dan Perubahan Kepemilikan
Catat cara pihak menanggapi kebutuhan modal lanjutan, termasuk kemungkinan dilusi dan prosedur penerbitan saham. Keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar.
Pengalihan Saham dan Pemisahan Mitra
Rumuskan proses penawaran saham, penilaian, persetujuan, serta kewajiban pemberitahuan atau perubahan data kepada AHU. Setelah perubahan kepemilikan, evaluasi kembali status PMA, batas saham asing, dan OSS.
Permenkum Nomor 24 Tahun 2026, yang berlaku sejak 3 November 2026, menjadi salah satu acuan administratif untuk layanan perubahan perseroan. Perjanjian privat tidak menggantikan proses pencatatan yang diwajibkan.
Siapkan Pendirian setelah Struktur Saham Disetujui
Setelah kelayakan sektor dan keputusan pemegang saham selesai, para pendiri dapat menyiapkan akta notaris, pengesahan badan hukum melalui AHU, administrasi NPWP, serta pengajuan NIB dan izin berusaha melalui OSS.
Proses tersebut dijelaskan dalam panduan prosedur pendirian PT PMA. Pastikan tanggal dan ketentuan modal yang digunakan dalam pengajuan mengikuti aturan terbaru, bukan perkiraan dari artikel lama.
Lokasi administrasi juga perlu ditetapkan berdasarkan kegiatan nyata. Panduan virtual office untuk PT PMA membantu memeriksa apakah alamat kantor virtual sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan ruang fisik perusahaan.
Jika akan memilih penyedia jasa, mintalah proposal yang membedakan pekerjaan notaris, pemeriksaan kepemilikan asing, dokumen mitra, perpajakan, OSS, dan izin sektor. Biaya modal investasi tidak sama dengan biaya pendirian.
Untuk mengelompokkan pengeluaran, pelajari komponen biaya pendirian PT. Konfirmasikan biaya aktual perusahaan asing melalui penawaran terbaru.
Dalam jaringan vOffice Group, InvestinAsia berfokus pada kebutuhan masuk pasar bagi investor asing. Jasa Pendirian PT PMA dari InvestinAsia mencantumkan pemeriksaan nama, koordinasi akta notaris, pengesahan badan hukum, NPWP, dan OSS-NIB. Cakupan pemeriksaan perjanjian joint venture, due diligence, atau izin sektoral perlu disepakati secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai.
Pilih Struktur Berdasarkan Aturan dan Kendali yang Dibutuhkan
Jika sektor mengizinkan kepemilikan asing penuh dan Anda tidak membutuhkan mitra sebagai pemegang saham, bandingkan biaya membangun operasi lokal dengan manfaat berbagi kepemilikan. Jangan menyerahkan saham hanya karena menganggap setiap PT PMA wajib punya partner Indonesia.
Jika sektor membatasi kepemilikan atau calon mitra memiliki kontribusi bisnis yang nyata, uji kecocokan tujuan, hak suara, dan mekanisme keluar sebelum mendirikan perseroan. Keputusan yang baik meninggalkan dokumen yang dapat diperiksa kembali.
Sudah Menentukan Struktur PT PMA Anda?
Tinjau tahapan registrasi dan dokumen pemegang saham melalui InvestinAsia dengan dukungan vOffice Group.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana diubah. Diperoleh dari
https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fullText/2007/25TAHUN2007UU.htm - Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah. Diperoleh dari
https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2007/40TAHUN2007UU.htm - Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Diperoleh dari
https://jdih.bkpm.go.id/id/document/peraturan-presiden-nomor-10-tahun-2021-tentang-bidang-usaha-penanaman-modal - Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Diperoleh dari
https://peraturan.go.id/id/perpres-no-49-tahun-2021 - Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/73583/perpres-no-13-tahun-2018 - Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2025). Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS. Diperoleh dari
https://peraturan.go.id/filespengundangan/peraturan-bkpm-no-5-tahun-2025.pdf - Kementerian Hukum. (2026). Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/360022/permenkum-no-24-tahun-2026-layanan-di-bidang-badan-usaha

