Bolehkah WNA yang Tinggal di Luar Negeri Memiliki Saham Perusahaan Indonesia?

Bolehkah WNA yang Tinggal di Luar Negeri Memiliki Saham Perusahaan Indonesia?

WNA yang tidak tinggal di Indonesia dapat menjadi pemegang saham PT PMA. Domisili pemegang saham tidak dengan sendirinya melarang kepemilikan. Yang perlu diperiksa adalah status badan usaha, batas kepemilikan asing untuk setiap kegiatan, dokumen pemegang saham, serta izin terpisah jika pemilik ingin tinggal atau bekerja di Indonesia.

Poin Penting

  • WNA dan badan hukum asing dapat memegang saham PT PMA meski pemiliknya berada di luar Indonesia.
  • Persentase saham asing bergantung pada KBLI dan ketentuan sektor, bukan tempat tinggal investor.
  • Paspor atau dokumen badan hukum asing diperlukan untuk memeriksa identitas dan kewarganegaraan pemegang saham.
  • Kepemilikan saham tidak otomatis memberikan visa, izin tinggal, atau kewenangan bekerja.

Pemegang Saham Asing Tidak Harus Tinggal di Indonesia

FAQ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) menyatakan WNA atau badan hukum asing dapat menjadi pemegang saham PT. Perusahaan dengan pemegang saham asing berstatus PT PMA dan mengikuti aturan penanaman modal yang berlaku.

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 menggunakan paspor yang sah untuk menentukan kewarganegaraan investor perseorangan asing. Untuk badan usaha asing, aturan tersebut merujuk dokumen pendirian yang dilegalisasi atau diberi apostille sesuai ketentuan.

PT PMA adalah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Investor dapat berada di luar negeri, tetapi perusahaan tetap memerlukan pengurus, tempat kedudukan, dan perizinan yang sesuai kegiatan. Baca pengertian dan struktur PT PMA jika Anda masih memilih bentuk badan usaha.

Baca Juga: Panduan Saham PT: Klasifikasi, Pembagian, dan Aturan Terkait

Periksa Persentase Asing untuk Setiap KBLI

Perpres Nomor 10 Tahun 2021, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021, menjadi dasar pemeriksaan bidang usaha penanaman modal. Sejumlah kegiatan terbuka bagi kepemilikan asing penuh; kegiatan lain memiliki syarat atau batas. Aturan sektor dapat menambah persyaratan.

Mulailah dari barang atau jasa yang akan menghasilkan pendapatan. Cocokkan kegiatan itu dengan KBLI di OSS, lalu periksa ketentuan kepemilikan sebelum menulis persentase pada akta. Untuk salah satu bentuk pembatasan, lihat penjelasan KBLI single majority.

Rencana InvestorPemeriksaan Sebelum Akta
WNA memegang saham sendiriIdentitas paspor, jumlah pemegang saham, persentase, dan KBLI.
Perusahaan asing menjadi pemegang sahamDokumen pendirian, kewenangan penandatangan, legalisasi, dan struktur kepemilikan.
Investor ingin pindah ke IndonesiaJenis visa dan izin tinggal yang sesuai; nilai saham saja tidak menetapkan hak tinggal.
Investor juga akan mengelola pekerjaan harianJabatan, kegiatan nyata, dan dasar izin bekerja atau izin tinggal yang tepat.

Catatan untuk Diskusi dengan Konsultan vOffice

Bawa rancangan pembagian saham beserta daftar kegiatan yang benar-benar akan dijalankan. Pemeriksaan satu kode KBLI saja bisa luput dari pembatasan pada lini usaha lain. Pisahkan pula rencana pemegang saham pasif dari rencana orang yang akan bekerja di Indonesia.

Jika struktur dan kegiatan sudah jelas, layanan registrasi PT PMA InvestinAsia memuat koordinasi akta notaris, pengesahan badan hukum, NPWP, dan pendaftaran OSS. Minta rincian tertulis untuk pemeriksaan kepemilikan dan dokumen investor luar negeri.

Sudah Menentukan Komposisi Saham?

Cocokkan setiap kegiatan usaha dengan batas kepemilikan sebelum akta disusun.

Kepemilikan Saham dan Izin Tinggal Diproses Terpisah

Seseorang dapat memiliki saham tanpa menetap di Indonesia. Jika ia hendak tinggal atau menjalankan pekerjaan di sini, periksa kategori visa dan izin tinggal berdasarkan kegiatan serta jabatannya. Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan persyaratan khusus untuk visa investor; status pemegang saham saja belum memenuhi semuanya.

PT Perorangan juga bukan jalan pintas bagi satu pendiri asing. Skema tersebut ditujukan bagi WNI yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Uraian syarat mendirikan PT Perorangan menjelaskan perbedaannya dari PT PMA.

Siapkan Dokumen sebelum Pendirian Jarak Jauh

Panduan BKPM menjelaskan pendiri yang tidak dapat hadir saat penandatanganan akta dapat menggunakan surat kuasa, dengan dokumen pendukung yang memenuhi persyaratan legalisasi atau apostille. Tanyakan bentuk kuasa dan dokumen yang dibutuhkan kepada notaris sebelum mengirim berkas.

  1. Tentukan pemegang saham perseorangan atau badan usaha dan kumpulkan dokumen identitasnya.
  2. Daftarkan kegiatan utama serta kegiatan pendukung, lalu periksa setiap KBLI dan izin sektor.
  3. Sepakati pembagian saham, pengurus, dan pihak yang berwenang menandatangani akta.
  4. Periksa alamat serta lokasi kegiatan yang akan dimasukkan dalam dokumen perusahaan.
  5. Nilai kebutuhan visa atau izin bekerja hanya bagi orang yang akan masuk dan berkegiatan di Indonesia.

Alamat administrasi tidak selalu cukup untuk tempat produksi, gudang, atau kegiatan berizin khusus. Baca panduan virtual office untuk PT PMA sebelum memilih lokasi. Untuk urutan registrasi, gunakan prosedur pendirian PT PMA sebagai gambaran, lalu cek ulang angka dan tahapan lama pada sumber resmi.

Setelah dokumen dan KBLI diperiksa, minta proposal yang memisahkan pekerjaan pendirian, pemeriksaan izin sektor, alamat, dan keimigrasian. Cakupan tersebut menentukan apa yang perlu dikerjakan setelah perseroan memperoleh NIB.

Siapkan Pendirian PT PMA dari Luar Negeri

Kirim rencana saham, KBLI, dan lokasi untuk menentukan cakupan registrasi.

Referensi
  1. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. FAQ Perseroan Terbatas, tentang pemegang saham asing. Diakses 13 November 2026 dari
    https://portal.ahu.go.id/page/faq/faq-perseroan-terbatas
  2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025. Diakses 13 November 2026 dari
    https://jdih.bkpm.go.id/id/document/peraturan-menteri-investasi-dan-hilirisasikepala-badan-koordinasi-penanaman-modal-nomor-5-tahun-2025-tentang-pedoman-dan-tata-cara-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-fas
  3. Presiden Republik Indonesia. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021. Diakses 13 November 2026 dari
    https://jdih.bkpm.go.id/id/document/peraturan-presiden-nomor-49-tahun-2021-tentang-perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-10-tahun-2021-tentang-bidang-usaha-penanaman-modal19300
  4. Indonesia Investment Promotion Center, BKPM. Licensing Process. Diakses 13 November 2026 dari
    https://newyork.bkpm.go.id/online-single-submission
  5. Direktorat Jenderal Imigrasi. Informasi Visa Republik Indonesia, termasuk kategori investor. Diakses 13 November 2026 dari
    https://bontang.imigrasi.go.id/public/layanan-publik/kategori/wna/sub/informasi-visa-republik-indonesia
  6. InvestinAsia.id. PT PMA Company Registration. Diakses 13 November 2026 dari
    https://investinasia.id/services/pma-registration
Artikel ini membantu Anda? Jadikan kami sumber pilihan di Google Search