KPPA dapat mewakili perusahaan asing untuk kegiatan penghubung dan persiapan investasi di Indonesia. Namun, KPPA tidak boleh membuat perikatan jual beli barang atau jasa komersial dengan pihak domestik, menagih klien atas penjualan itu, atau memperoleh pendapatan dari sumber Indonesia.
Poin Penting
- KPPA dapat menjadi penghubung, koordinator, pengawas kepentingan induk, dan sarana persiapan PT PMA.
- Pasal 270 Peraturan Menteri Investasi Nomor 5 Tahun 2025 membatasi kontrak dan transaksi jual beli komersial dengan pihak dalam negeri.
- NIB KPPA adalah identitas kantor perwakilan, bukan izin untuk menjual kepada klien.
- Jika operasi memerlukan kontrak dan invoice lokal, periksa jalur PT PMA beserta KBLI dan izin kegiatannya.
Kegiatan yang Dapat Dilakukan KPPA
Menurut Pasal 270 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, KPPA dapat mengawasi, menghubungkan, mengoordinasikan, serta mengurus kepentingan perusahaan induk atau afiliasinya. Kantor ini juga dapat menyiapkan pendirian dan pengembangan PT PMA.
Dalam praktik perencanaan, tim dapat mengumpulkan informasi pasar, bertemu calon mitra, dan menyampaikan temuan kepada kantor pusat. Peran tersebut perlu dijaga agar tidak berubah menjadi pelaksanaan penjualan.
Batas Kontrak dan Invoice untuk Klien Indonesia
Aturannya menyebut KPPA tidak boleh mencari penghasilan dari sumber Indonesia, termasuk melakukan kegiatan atau perikatan transaksi jual beli barang maupun jasa komersial antara induk dan pihak domestik. Karena itu, kepala KPPA tidak semestinya menandatangani kontrak penjualan sebagai wakil kantor perwakilan.
Surat pertemuan, permintaan informasi, atau koordinasi awal perlu dibedakan dari dokumen yang menetapkan harga, kewajiban pengiriman, pembayaran, dan tanggung jawab kepada pembeli. Isi dokumen dan pekerjaan nyata lebih penting daripada judulnya.
| Kegiatan | Pemeriksaan Praktis |
|---|---|
| Mengatur pertemuan calon mitra | Catat tujuan penghubung dan pihak yang membuat keputusan komersial. |
| Menandatangani pesanan atau kontrak penjualan | Jangan mengandalkan NIB KPPA; telaah struktur penjual dan izin yang diperlukan. |
| Menerbitkan invoice untuk klien Indonesia | Periksa siapa penjual, pemberi layanan, penerima pembayaran, dan pihak yang mencatat pendapatan. |
| Mendukung kontrak yang ditandatangani induk di luar negeri | Nilai peran staf lokal, pajak, impor, serta aturan sektor berdasarkan fakta transaksi. |
Penjualan lintas negara oleh induk memerlukan penilaian tersendiri. Larangan bagi KPPA tidak otomatis menjawab kewajiban pajak, impor, atau perizinan dari transaksi induk. Catat alur transaksi sebelum meminta telaah hukum dan pajak.
Catatan untuk Diskusi dengan Konsultan vOffice
Ambil satu calon transaksi dan tandai empat hal: siapa menandatangani kontrak, siapa mengirim invoice, siapa menerima uang, dan siapa menyerahkan barang atau jasa. Jika nama KPPA muncul pada alur penjualan, minta telaah sebelum dokumen ditandatangani.
Dokumen dan Lokasi yang Perlu Disiapkan
Pasal 270 juga mewajibkan NIB bagi KPPA melalui OSS. Dokumen yang disebut mencakup dokumen pendirian induk, surat penunjukan, perjanjian sewa kantor yang sah, data kegiatan, serta pernyataan terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Periksa rincian format pada OSS sebelum mengajukan.
KPPA harus berada di gedung perkantoran pada ibu kota provinsi. Ketentuan lokasi ini berbeda dari pemeriksaan alamat untuk PT PMA. Jika kemudian mendirikan perseroan, baca panduan alamat virtual office untuk PT PMA dan cocokkan alamat dengan kegiatan sebenarnya.
Ketika Kegiatan Beralih ke Penjualan Lokal
Jika rencana usaha membutuhkan entitas Indonesia yang menjual, menagih, dan menjalankan layanan kepada pelanggan, PT PMA patut diperiksa. Bentuk ini memiliki aturan pendirian, kepemilikan asing, KBLI, perizinan, dan lokasi usaha yang berbeda dari KPPA.
Mulailah dari pengertian dan syarat PT PMA. Untuk bidang usaha dengan batas kepemilikan, baca ketentuan KBLI single majority. Rujuk OSS dan aturan sektor untuk kode yang tepat, lalu periksa tahapan pendirian PT PMA tanpa mengandalkan angka dalam artikel lama.
Layanan Company Registration InvestinAsia menjelaskan pendampingan pendirian perusahaan dan pendaftaran OSS. Minta ruang lingkup tertulis yang membedakan penilaian KPPA, pendirian PT PMA, izin sektor, dan kebutuhan alamat.
Periksa Struktur Sebelum Menagih Klien
Bawa contoh kontrak dan alur invoice agar cakupan registrasi bisa dinilai.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025, terutama Pasal 269 sampai 271. Diakses 12 November 2026 dari
https://jdih.bkpm.go.id/id/document/peraturan-menteri-investasi-dan-hilirisasikepala-badan-koordinasi-penanaman-modal-nomor-5-tahun-2025-tentang-pedoman-dan-tata-cara-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-fas - Indonesia Investment Promotion Center, BKPM. How to Establish a Foreign Representative Office (KPPA) in Indonesia. Diakses 12 November 2026 dari
https://newyork.bkpm.go.id/support/foreign-representative-office-fro-setup - Online Single Submission. Perizinan Non UMK Kantor Perwakilan: KPPA. Diakses 12 November 2026 dari
https://oss.go.id/id/panduan/635970086345c7d71a8144d9 - Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 beserta perubahan mengenai KP3A. Diakses 12 November 2026 dari
https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-10m-dagper32006-tentang-ketentuan-dan-tata-cara-penerbitan-surat-izin-usaha-perwakilan-perusahaan-perdagangan-asing - InvestinAsia.id. Company Registration. Diakses 12 November 2026 dari
https://investinasia.id/services/company-registration
