Kapan Perusahaan Asing Perlu Mendaftarkan Usaha di Indonesia?

Perusahaan asing yang menjual kepada pelanggan Indonesia tidak otomatis harus mendirikan PT PMA. Kebutuhan registrasi bergantung pada kegiatan yang berlangsung di Indonesia, pihak yang menjalankannya, serta aturan pajak dan izin untuk sektor usahanya.

Periksa Siapa yang Menjual dan Bekerja di Indonesia

Ambil satu transaksi sebagai contoh. Siapa yang menandatangani kontrak, mengirim tagihan, menerima pembayaran, mengimpor barang, dan menyerahkan hasil pekerjaan? Catat juga lokasi karyawan atau agen yang terlibat.

Penjualan yang seluruhnya ditangani dari luar negeri tetap memerlukan pemeriksaan atas pajak transaksi, impor, dan aturan sektoral. Namun, negara tempat pelanggan berada tidak dengan sendirinya menentukan bentuk badan usaha penjual.

Periksa Staf, Tempat Usaha, dan Agen di Indonesia

Kantor, gudang, peralatan, tim pelaksana, atau agen yang bertindak bagi perusahaan asing dapat mengubah penilaian. Kegiatan yang mereka lakukan lebih menentukan daripada nama jabatan atau alamat yang tercantum pada kontrak.

PMK 35/PMK.03/2019 mengatur kriteria BUT, termasuk tempat usaha yang digunakan secara permanen dan beberapa kegiatan tanpa tempat tetap. Perjanjian penghindaran pajak berganda dapat memengaruhi penilaian. Konsultasikan fakta operasinya dengan penasihat pajak.

Kegiatan yang Dapat Dilakukan KPPA

Menurut Kementerian Investasi/BKPM, Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) menangani fungsi penghubung, koordinasi, pengawasan kepentingan perusahaan induk, dan persiapan investasi. KPPA tidak boleh memperoleh pendapatan dari Indonesia atau membuat transaksi jual beli komersial dengan pihak domestik.

Aturan KPPA juga mengatur lokasi kantor di gedung perkantoran pada ibu kota provinsi. Jika tim akan menagih pelanggan di Indonesia, mintalah penilaian atas struktur usaha komersial yang sesuai. Jenis kantor perwakilan lain mungkin mengikuti aturan sektor yang berbeda.

PT PMA Memerlukan Pemeriksaan KBLI dan Lokasi Usaha

BKPM menjelaskan PT PMA sebagai perseroan Indonesia yang dapat menjalankan kegiatan usaha penghasil pendapatan. Periksa kegiatan yang direncanakan pada katalog KBLI OSS, lalu cocokkan persyaratan kepemilikan asing dan izin sektoralnya.

Untuk mengenali bentuk entitasnya, baca panduan dasar PT PMA. Jika bidang usaha memiliki batas kepemilikan tertentu, pembahasan KBLI single majority dapat membantu menyiapkan pertanyaan. Gunakan ketentuan terbaru untuk kode yang akan diajukan.

AHU meminta tempat kedudukan perseroan dalam proses pendirian. Alamat administrasi perlu diperiksa terhadap kegiatan nyata, terutama bila perusahaan memiliki gudang, tempat produksi, atau lokasi layanan. Panduan virtual office untuk PT PMA menjelaskan pertimbangan alamat tersebut.

Baca Juga: Apakah Virtual Office Bisa Dipakai untuk Daftar NIB?

Siapkan Rincian Kegiatan sebelum Meminta Proposal

1. Tulis pihak yang menjual, menagih, menerima pembayaran, dan menyerahkan barang atau jasa.
2. Daftar staf, agen, tempat usaha, aset, dan proyek di Indonesia.
3. Minta telaah terpisah atas izin usaha, pajak transaksi, impor, dan kemungkinan BUT.
4. Jika jalurnya PT PMA, periksa KBLI, kepemilikan asing, alamat, serta izin tambahan sebelum menyewa tempat.
5. Pastikan proposal menyebut pekerjaan pendirian, pajak, perizinan, dan kewajiban setelah perusahaan berdiri.

Panduan tahapan pendirian PT PMA memberi gambaran proses, tetapi angka dan persyaratan dalam artikel lama perlu diperiksa kembali pada aturan yang berlaku.

Jika kegiatan Anda mengarah pada pendirian entitas, layanan Pendirian Perusahaan Asing dari InvestinAsia memuat cakupan pendirian, pajak, dan pendaftaran OSS. Minta proposal tertulis sesuai kegiatan dan lokasi perusahaan Anda.