Cara Menambah KBLI di OSS untuk NIB yang Sudah Terbit (Update 2026)

Cara Menambah KBLI di OSS untuk NIB yang Sudah Terbit (Update 2026)

Konten ini bersifat edukatif. Regulasi perizinan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk kebutuhan hukum spesifik bisnis Anda, konsultasikan dengan tim legal vOffice.

Artikel ditinjau oleh:

Picture of Otty Yuniarti Yusariningsih, S.H. - Konsultan Legal vOffice Group
Otty Yuniarti Yusariningsih, S.H. - Konsultan Legal vOffice Group

10+ tahun pengalaman di bidang hukum korporasi, perizinan usaha, hingga hak cipta. Telah mendampingi ratusan klien dalam proses pendirian PT, CV, dan badan usaha lainnya, serta pengurusan izin OSS, SIUP, dan legalitas bisnis di Indonesia.

Picture of Otty Yuniarti Yusariningsih, S.H.
Otty Yuniarti Yusariningsih, S.H.

Konsultan Legal vOffice Group

Menambah KBLI di NIB yang sudah terbit tidak perlu membuat NIB baru. Prosesnya dilakukan langsung di portal OSS RBA (oss.go.id) melalui fitur Perubahan Data Usaha. Yang perlu diperhatikan di 2026: Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 sudah resmi mencabut KBLI 2020 dan memberlakukan KBLI 2025 sejak 18 Desember 2025, dengan batas akhir transisi sistem pada 18 Juni 2026.

Panduan ini mencakup langkah teknis lengkap, termasuk tiga hal yang sering luput: kapan perubahan Anggaran Dasar PT dibutuhkan, bagaimana zonasi domisili bisa memblokir pengajuan, dan apa yang berubah konkret dengan berlakunya KBLI 2025.

Apa Itu KBLI dan Mengapa Perlu Ditambah?

Cara Menambah KBLI di OSS untuk NIB yang Sudah Terbit
Cara Menambah KBLI di OSS untuk NIB yang Sudah Terbit (pexels.com)

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah kode 5 digit dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengklasifikasikan seluruh jenis kegiatan ekonomi di Indonesia. Bukan sekadar formalitas administrasi. Kode yang tercantum dalam NIB menentukan jenis perizinan yang dibutuhkan, tingkat risiko usaha, kewajiban pelaporan LKPM, dan tarif pajak yang berlaku.

Kegiatan usaha yang tidak tercakup dalam KBLI di NIB berpotensi dianggap tidak berizin. Risikonya konkret: pengajuan kredit ditolak bank, mitra bisnis mempertanyakan legalitas saat due diligence, pengurusan izin sektoral lanjutan terhambat, bahkan sanksi administratif dari instansi terkait.

KBLI 2025 Sudah Berlaku, Apa Artinya untuk NIB Anda?

BPS mengesahkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025 pada 17 Desember 2025. Regulasi ini mencabut KBLI 2020 dan menjadi acuan baru untuk seluruh perizinan usaha di Indonesia. Sebelum menambah KBLI di OSS, ada beberapa hal yang perlu dipahami.

Izin usaha yang sudah terbit tetap berlaku

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan hal ini dalam konferensi pers 23 April 2026: perizinan yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih sah dan tidak memerlukan pengurusan ulang.

Sistem OSS masih memproses perizinan dengan KBLI 2020 selama masa transisi

Surat Edaran Bersama yang ditandatangani Menteri Investasi, Menteri Hukum, dan Kepala BPS menetapkan bahwa penyesuaian sistem OSS dan AHU harus selesai paling lambat 18 Juni 2026.

BPS menerbitkan tabel konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025 pada 23 April 2026

Tabel ini menjadi panduan teknis untuk menelusuri padanan kode antara dua versi. Ada tiga pola perubahan: satu kode ke satu kode (one to one), satu kode dipecah jadi beberapa (one to many), dan beberapa kode digabung menjadi satu (many to one).

Konversi untuk sebagian pelaku usaha berjalan otomatis. Tapi bagi yang berencana menambah KBLI baru atau mengubah kegiatan usaha, lebih aman memetakan kode KBLI 2025 yang sesuai sebelum 18 Juni 2026 tiba.

Kapan Harus Menambah KBLI di NIB yang Sudah Terbit?

Penambahan KBLI perlu dilakukan segera saat bisnis berkembang ke lini usaha baru yang belum tercantum dalam NIB; saat perusahaan akan mengajukan izin sektoral yang mensyaratkan kode KBLI tertentu; saat kode yang terdaftar sudah tidak mencerminkan kegiatan aktual; atau saat ada perubahan model bisnis yang perlu disesuaikan dengan klasifikasi KBLI 2025.

Menunda bukan tanpa konsekuensi. KBLI yang tidak sesuai kegiatan nyata bisa jadi hambatan saat audit, due diligence investor, atau proses pengadaan dengan instansi pemerintah.

Syarat dan Dokumen yang Perlu Disiapkan

Siapkan hal-hal ini sebelum masuk ke portal OSS: akun OSS RBA aktif (username dan password), NIB perusahaan yang sudah terbit, NPWP perusahaan yang valid, dan kode KBLI 5 digit yang sudah dipilih berdasarkan kegiatan usaha baru yang akan dijalankan.

Jika penambahan KBLI menyangkut perubahan kegiatan usaha utama, siapkan juga akta pendirian dan perubahan terakhir. Perubahan kegiatan utama harus disesuaikan di Anggaran Dasar melalui RUPS dan notaris sebelum proses OSS bisa dilanjutkan. Untuk KBLI tertentu, dokumen pendukung tambahan seperti SPPL atau UKL-UPL (jika KBLI berdampak lingkungan) atau sertifikat profesi mungkin diperlukan.

Baca Juga: Kenapa KBLI Tidak Muncul di NIB? Ini 6 Penyebab dan Cara Mengatasinya

Cara Menambah KBLI di OSS: Langkah demi Langkah

Langkah 1. Login ke Portal OSS RBA

Buka oss.go.id di browser. Google Chrome atau Mozilla Firefox direkomendasikan untuk kinerja optimal. Klik tombol “Masuk” di pojok kanan atas, masukkan email terdaftar dan kata sandi, lalu klik “Login”. Jika sistem meminta verifikasi dua langkah, ikuti instruksi yang muncul.

Langkah 2. Pilih Menu Perubahan Data Usaha

Di dashboard, cari menu “Perizinan Berusaha” atau “Perubahan Data Usaha”. Jika perusahaan punya lebih dari satu NIB, pilih NIB yang ingin diperbarui sebelum melanjutkan.

Langkah 3. Tambah KBLI Baru

Masuk ke bagian KBLI atau kegiatan usaha dalam profil perizinan. Pilih opsi penambahan KBLI, lalu gunakan fitur pencarian untuk menemukan kode yang sesuai. Ketikkan kata kunci jenis usaha baru. Sistem akan menampilkan kode beserta deskripsi lengkapnya. Pilih kode 5 digit yang paling akurat mencerminkan kegiatan yang benar-benar akan dijalankan.

Sebelum finalisasi, cek apakah kode yang dipilih masuk kategori KBLI single purpose. Kode dengan status single purpose tidak bisa digabungkan dengan kegiatan lain dalam satu NIB. Jika ingin menjalankan beberapa jenis usaha sekaligus, pastikan pilihan kode tidak memiliki batasan ini.

Langkah 4. Tentukan Status Kegiatan: Utama atau Pendukung

Setiap KBLI baru harus diklasifikasikan sebagai kegiatan utama atau kegiatan pendukung. KBLI pendukung tidak bisa ditambahkan jika belum ada KBLI utama yang relevan. Kegiatan pendukung harus terkait langsung dengan kegiatan utama yang sudah terdaftar. Kalau kegiatan pendukung itu ternyata menghasilkan pendapatan signifikan, sistem mengharuskannya dicatat sebagai kegiatan utama.

Langkah 5. Verifikasi Zonasi dan Tingkat Risiko

OSS secara otomatis mencocokkan KBLI baru dengan zonasi tata ruang (RDTR) di lokasi domisili usaha. Kalau domisili berada di zona yang tidak mendukung jenis usaha baru, sistem bisa menolak permohonan bahkan sebelum dokumen diperiksa. Ini sering mengejutkan pelaku usaha karena terasa seperti penolakan tanpa alasan yang jelas.

Sistem juga menentukan tingkat risiko KBLI baru: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Setiap tingkat punya kewajiban pemenuhan yang berbeda. Detail prosesnya bisa dipelajari di panduan cara verifikasi KBLI di OSS RBA.

Langkah 6. Submit dan Penuhi Komitmen

Periksa semua data sebelum submit. Untuk KBLI risiko rendah, NIB terbaru dengan KBLI tambahan biasanya langsung aktif. Untuk KBLI risiko menengah atau tinggi, ada kewajiban melengkapi Sertifikat Standar atau Izin Berusaha dari instansi teknis terkait. Regulasi memberi tenggat satu tahun untuk melengkapi komitmen tersebut setelah NIB diterbitkan.

Langkah 7. Unduh NIB Terbaru

Setelah semua komitmen terpenuhi, unduh dan simpan NIB terbaru. Nomor NIB tidak berubah. Yang diperbarui adalah data kegiatan usaha di baliknya. NIB inilah yang digunakan untuk keperluan administrasi, kerja sama bisnis, dan pengurusan izin lanjutan.

Alamat Domisili Ditolak OSS Saat Tambah KBLI Baru?

Semua lokasi Virtual Office vOffice berada di gedung Grade A zona komersial resmi, dipercaya 50.000+ klien untuk meloloskan validasi RDTR di OSS RBA.

Hal-Hal yang Sering Terlewat

Penambahan KBLI yang Memerlukan Perubahan Anggaran Dasar

Kalau KBLI baru menyangkut perubahan kegiatan usaha utama, perubahan itu harus dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar. Prosesnya melewati Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), notaris, dan pengesahan dari Kemenkumham. Kegiatan usaha utama wajib tercantum dalam Pasal 3 (maksud dan tujuan) Anggaran Dasar PT. Proses OSS tidak bisa dilanjutkan sebelum perubahan akta ini selesai.

Jika KBLI Lama Tidak Lagi Relevan

Penambahan KBLI baru sering kali juga perlu disertai penghapusan kode lama yang sudah tidak mencerminkan kegiatan aktual. Prosedur penghapusannya berbeda tergantung apakah perizinan pada KBLI tersebut sudah aktif atau belum. Detail lengkapnya ada di panduan cara menghapus KBLI di OSS RBA.

Khusus PT PMA: Cek Modal Disetor Terlebih Dahulu

OSS RBA memblokir penyimpanan perubahan KBLI jika modal disetor PT PMA belum mencapai minimum Rp 10 miliar, kecuali ada pengaturan khusus dari regulasi sektoral. Pastikan persyaratan modal sudah terpenuhi sebelum memulai proses penambahan KBLI agar tidak mengalami kegagalan di tengah jalan.

Proses Tambah KBLI Terasa Lebih Rumit dari yang Diperkirakan?

Tim jasa pembuatan PT vOffice, bersertifikasi ISO 9001 dan berpengalaman 20+ tahun di Asia Tenggara, mendampingi pemilihan KBLI, perubahan akta, hingga NIB terbaru dari awal sampai selesai.

Pertanyaan Umum

Apakah nomor NIB berubah setelah KBLI ditambah?

Tidak. Nomor NIB tetap sama. Yang berubah adalah data kegiatan usaha yang tercatat di baliknya. Setelah perubahan tersimpan, cukup unduh NIB terbaru dari sistem untuk mendapatkan dokumen dengan KBLI yang sudah ditambahkan.

Berapa lama proses penambahan KBLI di OSS?

Untuk KBLI risiko rendah, biasanya selesai dalam satu hari kerja. Untuk KBLI risiko menengah atau tinggi yang memerlukan verifikasi instansi teknis, waktunya bisa dari beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung kelengkapan dokumen dan kondisi antrean di instansi terkait.

Apakah ada biaya untuk menambah KBLI di OSS?

Pemerintah tidak memungut biaya untuk penambahan KBLI melalui portal OSS. Biaya bisa muncul jika perubahan KBLI mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar melalui notaris, atau jika menggunakan jasa konsultan perizinan.

Apakah KBLI 2020 masih berlaku di OSS saat ini (April 2026)?

Ya. Per April 2026, sistem OSS masih memproses perizinan menggunakan KBLI 2020. Penyesuaian ke KBLI 2025 ditargetkan selesai paling lambat 18 Juni 2026, berdasarkan Surat Edaran Bersama yang ditandatangani Menteri Investasi, Menteri Hukum, dan Kepala BPS.

Apakah semua KBLI bisa ditambahkan bebas ke NIB yang sudah ada?

Tidak semua. KBLI single purpose tidak bisa digabungkan dengan kegiatan lain dalam satu NIB. KBLI pendukung juga hanya bisa ditambahkan jika sudah ada KBLI utama yang relevan. Memahami batasan ini sebelum memilih kode bisa menghemat banyak waktu dan biaya koreksi.

Apakah domisili usaha perlu diganti saat menambah KBLI?

Tidak selalu. Tapi karena OSS memvalidasi kesesuaian KBLI dengan zonasi RDTR di lokasi domisili, ada kemungkinan sistem menolak permohonan secara otomatis jika KBLI baru memerlukan zona yang berbeda dari yang dimiliki alamat saat ini. Cek kompatibilitas zonasi sebelum submit.

Penambahan KBLI untuk lini usaha baru yang sederhana bisa ditangani mandiri. Tapi kalau prosesnya menyangkut perubahan kegiatan utama, revisi Anggaran Dasar, atau KBLI dengan tingkat risiko menengah ke atas, kesalahan kecil bisa berujung pada koreksi yang memakan waktu dan biaya. Bagi yang ingin memastikan setiap langkah berjalan akurat, jasa pembuatan PT vOffice menyertakan pendampingan perubahan KBLI dan perizinan OSS dari awal sampai NIB terbaru terbit.

Butuh Bantuan Menambah atau Mengubah KBLI di OSS?

Tim legal vOffice, Penerima Rekor MURI dengan 40+ lokasi di Indonesia, siap mendampingi perubahan KBLI, akta, dan perizinan usaha Anda.

Referensi

1. Badan Pusat Statistik. (2025). Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. BPS RI. Diperoleh dari
https://www.bps.go.id

2. Badan Pusat Statistik. (2026). Pemerintah Memastikan KBLI 2025 Tidak Memerlukan Perizinan Baru. Siaran Pers BPS, 27 April 2026. Diperoleh dari
https://www.bps.go.id/id/news/2026/04/27/898/pemerintah-memastikan-kbli-2025-tidak-memerlukan-perizinan-baru.html

3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2025). Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui OSS. Diperoleh dari
https://oss.go.id

4. Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sekretariat Negara RI. Diperoleh dari
https://jdih.setneg.go.id

5. UKM Indonesia. (2026). KBLI 2025 Mulai Berlaku: Apa Implikasinya bagi Perizinan Berusaha UMKM di Sistem OSS? Diperoleh dari
https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/kbli-2025-mulai-berlaku-apa-implikasinya-bagi-perizinan-berusaha-umkm-di-sistem-oss

Tentang Keakuratan Artikel Ini

Artikel ini disusun oleh tim editorial vOffice dan telah melalui proses peninjauan untuk memastikan informasi yang relevan dan akurat bagi pelaku usaha di Indonesia.

Seluruh informasi mengacu pada regulasi pendirian dan pengelolaan badan usaha yang berlaku, termasuk ketentuan dari Kementerian Hukum dan HAM, sistem OSS, Peraturan terkait Hak Cipta, serta peraturan terkait lainnya. Regulasi bisnis dapat berubah sewaktu-waktu. Kami menyarankan pembaca untuk melakukan verifikasi atau berkonsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan bisnis.

Artikel ini diterbitkan semata-mata untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan saran bisnis (business advice) secara profesional.

vOffice telah membantu lebih dari 50.000 pengusaha Indonesia dalam mengurus pendirian perusahaan, perizinan usaha, dan berbagai kebutuhan legalitas bisnis lainnya.