Syarat Mendirikan Kantor Hukum: Praktik Sendiri atau Bersama Rekan Advokat

Ingin membuka kantor hukum sendiri? Anda tidak perlu langsung membuat firma. Seorang advokat dapat menata praktik mandirinya tanpa membentuk persekutuan. Jika beberapa rekan memilih menjalankan kantor bersama, barulah bentuk kerja sama, akta, dan pendaftaran persekutuan perlu dibahas.

Syarat mendirikan kantor hukum bergantung pada tiga hal: siapa yang berwenang memberikan jasa advokat, bagaimana kantor diorganisasi, dan administrasi apa yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Ketiganya jangan dicampur menjadi satu daftar dokumen wajib.

Pastikan Dulu Status Advokat yang Akan Menjalankan Praktik

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur orang yang menjalankan profesi advokat, bukan sekadar pendirian tempat usahanya. Sebelum mencari alamat atau memesan papan nama, pastikan dokumen profesi Anda lengkap.

Untuk menjalankan profesi advokat, periksa ketentuan pengangkatan, pendidikan profesi, ujian, magang, dan pengucapan sumpah yang berlaku bagi Anda. Simpan dokumen pengangkatan dan berita acara sumpah untuk kebutuhan verifikasi yang sah. Jangan menganggap akta firma atau Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai pengganti persyaratan tersebut.

Lulusan hukum yang belum memenuhi persyaratan profesi perlu membedakan pekerjaan pendukung yang boleh dikerjakan dari tindakan yang mensyaratkan kedudukan sebagai advokat. Jika kantor melibatkan lebih dari satu profesional, kewenangan setiap orang tetap harus diperiksa secara terpisah.

Praktik Perorangan, Persekutuan Perdata, dan Firma: Apa Bedanya?

Nama yang tercetak pada kartu nama belum tentu menjelaskan bentuk hukum kantor. Istilah law firm dapat dipakai secara umum, sedangkan persekutuan firma adalah bentuk persekutuan yang memiliki pengaturan pendaftaran tersendiri.

Permenkum Nomor 25 Tahun 2025 memberi pembeda yang berguna. Dalam persekutuan perdata, para sekutu menjalankan profesi secara terus-menerus; masing-masing bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab sendiri kepada pihak ketiga. Dalam firma, setiap sekutu berhak bertindak atas nama persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus.

Satu advokat tidak dapat mendirikan firma seorang diri. Jika tujuan Anda hanya membuka praktik mandiri, jangan membuat sekutu formal sekadar demi memperoleh akta. Sebaliknya, jika ada beberapa pendiri, jangan memilih firma hanya karena nama bentuk usahanya terdengar cocok untuk kantor hukum. Mintalah penilaian notaris dan penasihat hukum mengenai struktur yang sesuai.

Cara Mendirikan Kantor Hukum Perorangan

Untuk advokat yang akan bekerja sendiri, urutannya lebih sederhana secara organisasi. Tetap ada urusan profesi, administrasi, dan cara menangani klien yang tidak boleh dilewatkan.

1. Rapikan Dokumen Profesi dan Identitas Praktik

Pastikan status advokat Anda dapat diverifikasi. Gunakan nama profesional, nomor kontak, email, dan identitas kantor secara konsisten pada surat kuasa serta dokumen perikatan jasa.

2. Tentukan Alamat yang Dapat Dihubungi

Klien dan lembaga yang berkorespondensi dengan Anda memerlukan alamat yang jelas. Pertimbangkan apakah surat fisik akan datang setiap hari dan di mana Anda bisa menerima klien secara tertutup.

3. Periksa Pajak dan Kebutuhan OSS Sesuai Kegiatan

Praktik mandiri bukan alasan untuk membuat NPWP badan yang belum memiliki dasar organisasi. Periksa administrasi pajak orang pribadi Anda. Jika pendaftaran berusaha diperlukan untuk kegiatan yang dijalankan, gunakan data dan klasifikasi yang sesuai di OSS.

4. Siapkan Cara Kerja yang Menjaga Kerahasiaan Klien

Jangan menunggu kantor ramai untuk membuat aturan penyimpanan berkas. Tentukan siapa yang bisa membaca dokumen, bagaimana surat diterima, dan di mana konsultasi privat dilakukan. Pasal 19 UU Advokat mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan hubungan advokat dengan klien sesuai ketentuan undang-undang.

Syarat Mendirikan Firma Hukum atau Persekutuan Perdata

Untuk kantor bersama, pekerjaan pertama bukan mengisi formulir AHU. Para calon sekutu perlu menyepakati cara kantor dijalankan. Dari sana, notaris dapat menyiapkan akta yang mencerminkan hubungan mereka.

Siapkan identitas dan domisili para pendiri, kegiatan yang hendak dicantumkan, alamat lengkap persekutuan, serta kesepakatan hak dan kewajiban sekutu. Bahas juga siapa yang berwenang menerima pekerjaan, menandatangani kontrak, mengelola uang klien, dan menangani pengunduran diri seorang rekan.

Untuk gambaran tentang pembagian peran setelah para pendiri sepakat bekerja bersama, baca struktur organisasi firma hukum dan tugas timnya. Struktur operasional tersebut berbeda dari penentuan bentuk hukum persekutuan.

Dokumen yang Diunggah dan Dokumen yang Disimpan Notaris

Permenkum Nomor 25 Tahun 2025 membedakan dua kelompok dokumen. Menurut Pasal 6, notaris mengunggah akta pendirian dan surat pernyataan bermeterai cukup melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Pasal 7 mengatur dokumen yang harus disimpan notaris, termasuk minuta akta, fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap, dan data pemilik manfaat.

Jadi, daftar persiapan yang diminta notaris bisa lebih luas daripada dua dokumen yang diunggah ke sistem. Jangan menyimpulkan bahwa seluruh bukti pendukung harus Anda unggah sendiri ke AHU.

Urutan Pendaftaran Melalui AHU

1. Sepakati para sekutu, bentuk persekutuan, nama, alamat, serta isi akta.
2. Minta notaris mengecek nama pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Tandatangani akta pendirian setelah isi dan kewenangan para sekutu disetujui.
4. Notaris mengajukan pendaftaran secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha dengan formulir dan dokumen pendukung yang diwajibkan.
5. Pastikan bukti pendaftaran yang diterbitkan adalah Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT ini bukan surat pengangkatan advokat atau pengesahan badan hukum PT.

Tenggat penting: Pasal 5 Permenkum Nomor 25 Tahun 2025 memberi waktu paling lama 60 hari kalender sejak akta ditandatangani untuk mengajukan pendaftaran pendirian. Jika lewat, permohonan pendaftaran berdasarkan pengajuan tersebut tidak dapat diajukan sebagaimana diatur pasal itu. Koordinasikan tindak lanjutnya dengan notaris; jangan mengartikan 60 hari sebagai estimasi lama layanan.

Apakah Kantor Advokat Wajib Memiliki NIB, NPWP Badan, SIUP, dan SKDP?

Tidak ada satu daftar dokumen usaha yang bisa langsung diterapkan ke seluruh kantor hukum. Dokumen profesi melekat pada advokat. Dokumen pendaftaran persekutuan melekat pada persekutuan. Kewajiban pajak dan perizinan berusaha perlu dibaca sesuai bentuk dan kegiatan yang dijalankan.

Dalam klasifikasi OSS, KBLI 2025 kode 69101 adalah Aktivitas Pengacara. Cocokkan uraian kegiatan di OSS dengan layanan kantor yang akan dijalankan. PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi kerangka umum perizinan berusaha berbasis risiko dan telah menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Kode KBLI saja belum cukup untuk menyimpulkan seluruh kewajiban usaha Anda.

Dalam penjelasannya mengenai digitalisasi perpajakan, DJP menyebut firma sebagai contoh badan usaha yang menggunakan data Sistem Administrasi Badan Usaha dalam alur Coretax. PMK Nomor 81 Tahun 2024 mengatur pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan dan telah mengalami perubahan. Periksa langkah pendaftaran yang tersedia serta ketentuan yang relevan dengan keadaan Anda, alih-alih mengikuti panduan lama secara otomatis.

Pilih Alamat Kantor Berdasarkan Cara Anda Menangani Klien

Seorang advokat yang banyak menghadiri sidang tentu memiliki kebutuhan ruang berbeda dari kantor dengan beberapa partner dan staf. Pisahkan kebutuhan alamat surat, ruang konsultasi, dan penyimpanan berkas sebelum menentukan paket kantor.

Alamat Rumah

Rumah dapat dipertimbangkan sebagai tempat bekerja, tetapi periksa aturan penggunaan bangunan dan persyaratan alamat yang relevan. Jika klien datang, pikirkan privasi keluarga dan kerahasiaan percakapan.

Ruang Kantor Tetap

Ruang tersendiri dapat dibutuhkan ketika tim bekerja bersama setiap hari atau menyimpan banyak dokumen fisik. Masukkan sewa, internet, keamanan berkas, dan biaya perawatan dalam perhitungan bulanan.

Virtual Office dengan Ruang Pertemuan Sesuai Kebutuhan

Jika kebutuhan utama Anda adalah alamat korespondensi dan sesekali menerima klien, layanan Virtual Office vOffice bisa masuk daftar pilihan. Periksa kelayakan alamat untuk administrasi praktik Anda serta fasilitas yang tercakup di lokasi dan paket yang dipilih. Layanan alamat tidak otomatis menyediakan ruang privat setiap saat.

Untuk menilai kebutuhan ruang saat ada konsultasi tatap muka, lihat fasilitas ruang meeting untuk konsultasi hukum. Konfirmasi privasi dan ketersediaan ruang tertentu sebelum memesan.

Biaya Membuka Kantor Hukum: Pisahkan Biaya Pendirian dan Operasional

Biaya praktik perorangan tidak bisa disamakan dengan biaya mendirikan persekutuan. Seorang advokat mandiri mungkin tidak memiliki biaya akta firma, sedangkan calon sekutu perlu menghitung jasa notaris dan biaya pendaftaran yang berlaku.

Setelah kantor berjalan, pengeluaran bergeser ke alamat, ruang pertemuan, perangkat kerja, keamanan data, administrasi pajak, dan tenaga pendukung. Jumlah pastinya bergantung pada bentuk praktik, kota, jumlah orang, serta fasilitas yang benar-benar dipakai. Jangan memakai satu angka paket sebagai perkiraan seluruh biaya kantor hukum.

Untuk pengaturan pekerjaan, penagihan, dan administrasi setelah kantor mulai menerima klien, baca panduan manajemen law firm.

Mulai dari Struktur yang Sesuai, Bukan dari Daftar Dokumen Terpanjang

Jika Anda membuka praktik sendiri, prioritaskan status advokat, administrasi orang pribadi, alamat yang tepat, dan kerahasiaan klien. Jika beberapa rekan hendak mendirikan kantor bersama, sepakati lebih dahulu hubungan para sekutu, lalu pilih bentuk persekutuan bersama penasihat hukum dan notaris.

Apabila pilihan akhirnya adalah firma, layanan pendirian firma vOffice dapat membantu Anda meninjau cakupan administrasi pendirian dan pilihan alamat yang ditawarkan. Pastikan bentuk firma memang sesuai untuk hubungan profesional para pendiri. Pendaftaran firma tidak memberikan status advokat kepada seseorang.