Syarat mendirikan konsultan keuangan di Indonesia adalah kombinasi antara pembentukan badan usaha berbadan hukum, kode KBLI yang tepat, dan kepatuhan pada izin sektoral OJK jika layanan menyentuh nasihat investasi di pasar modal. Tidak semua konsultan keuangan butuh izin yang sama, dan salah memilih jalur perizinan bisa membuat NIB ditolak atau bahkan berujung sanksi.
Poin Penting
- Konsultan keuangan umum (perencanaan keuangan, manajemen anggaran) mendaftar dengan KBLI 70209 dan tidak wajib izin OJK.
- Jika layanan mencakup nasihat jual beli efek atau saham, izin usaha Penasihat Investasi dari OJK wajib dimiliki sesuai Pasal 34 ayat (1) UU Pasar Modal.
- Modal dasar PT tidak lagi punya angka minimum sejak PP No. 8 Tahun 2021, kecuali untuk bidang usaha sektoral tertentu.
- Virtual office sah dipakai sebagai domisili PT konsultan selama berada di zona komersial yang lolos verifikasi RDTR di sistem OSS RBA.
Bentuk Badan Usaha Apa yang Paling Cocok untuk Konsultan Keuangan?
Sebagian besar konsultan keuangan di Indonesia memilih PT (Perseroan Terbatas) karena statusnya sebagai badan hukum memisahkan aset pribadi dari kewajiban perusahaan. Ini penting bagi konsultan yang menangani dana atau data finansial klien, sebab risiko gugatan profesional selalu ada.
CV masih jadi opsi bagi konsultan independen dengan skala kecil, tapi sekutu aktif tetap menanggung kewajiban hingga harta pribadi jika terjadi sengketa. PT Perorangan, yang diatur dalam PP No. 8 Tahun 2021, cocok untuk konsultan solo yang ingin status badan hukum tanpa mencari rekan pendiri, asalkan omzet tahunan masih dalam kategori usaha mikro dan kecil.
Tips dari tim konsultan vOffice:
- Konsultan yang menargetkan klien korporat sebaiknya langsung pilih PT biasa, karena banyak perusahaan besar mensyaratkan mitra jasa berbadan hukum PT saat proses procurement.
- Kalau baru mulai sendirian dan klien masih perorangan atau UMKM, PT Perorangan cukup untuk tahap awal dan bisa diubah ke PT biasa saat skala bisnis membesar.
- Jangan gabungkan rencana bisnis konsultasi umum dengan rencana menjual produk investasi dalam satu akta tanpa memastikan dulu KBLI-nya kompatibel.
Apa Saja Dokumen dan Syarat Pendirian PT Konsultan Keuangan?
Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, syarat pendirian PT konsultan keuangan meliputi:
- Minimal dua orang pendiri, baik WNI maupun WNA, yang masing-masing mengambil bagian saham.
- Nama PT terdiri dari minimal tiga kata dalam bahasa Indonesia dan belum digunakan badan usaha lain.
- Akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia di hadapan notaris yang terdaftar dan disumpah.
- Susunan pengurus minimal satu Direktur dan satu Komisaris, keduanya orang perseorangan yang cakap hukum.
- Alamat domisili usaha yang jelas dan terverifikasi zonasinya di sistem OSS RBA.
Dokumen pendukung yang biasanya diminta notaris meliputi KTP dan NPWP seluruh pendiri, surat keterangan domisili usaha, dan susunan struktur permodalan. Kalau pendiri memakai kuasa untuk sebagian proses, surat kuasa yang sah juga perlu disiapkan sejak awal.
Bagi pelaku usaha yang ingin memastikan setiap dokumen sesuai sebelum diajukan ke Kemenkumham, jasa pembuatan PT dari vOffice mencakup pendampingan penyusunan akta hingga terbitnya NIB, sehingga risiko dokumen ditolak di tengah proses bisa diminimalkan.
Berapa Modal Minimum untuk Mendirikan PT Konsultan Keuangan?
Modal dasar PT konsultan keuangan tidak lagi punya angka minimum sejak berlakunya PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan. Pasal 3 ayat (2) peraturan ini menyerahkan besaran modal dasar sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri, menghapus ketentuan lama Rp50 juta dari UU PT No. 40/2007.
Meski begitu, minimal 25% dari modal dasar yang dicantumkan dalam akta wajib disetor saat pendirian dan dibuktikan lewat rekening bank atas nama PT. Nilai modal yang dicantumkan juga menentukan klasifikasi skala usaha berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang UMKM, yang berpengaruh pada jenis izin OSS RBA yang diterbitkan. Konsultan keuangan yang menargetkan klien BUMN atau tender pemerintah biasanya perlu mencantumkan modal yang lebih besar agar masuk klasifikasi usaha menengah.
KBLI Apa yang Dipakai untuk Usaha Konsultan Keuangan?
Kode KBLI utama untuk usaha konsultan keuangan umum adalah 70209, yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup jasa perencanaan anggaran, strategi investasi non-efek, dan efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan. Kode ini tergolong risiko rendah hingga menengah, sehingga NIB umumnya terbit otomatis tanpa memerlukan Sertifikat Standar tambahan.
Satu hal yang perlu diperhatikan di 2026, Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 menggantikan KBLI 2020 dengan KBLI 2025, dengan masa transisi penuh sampai 18 Juni 2026. Pelaku usaha yang masih menggunakan kode lama sebaiknya mengecek ulang kesesuaiannya di OSS sebelum periode transisi berakhir, karena struktur beberapa kode berubah meski deskripsi kegiatannya serupa.
Untuk memastikan KBLI yang dipilih tidak berstatus single purpose yang membatasi penggabungan dengan kode lain, cek dulu detail kode di OSS sebelum akta dibuat. Kalau konsultan juga berencana menambah lini bisnis lain di kemudian hari, pahami dulu perbedaan antara KBLI utama dan KBLI pendukung agar struktur usaha tetap rapi sejak awal.
Apakah Konsultan Keuangan Wajib Punya Izin OJK?
Tidak semua konsultan keuangan wajib mengantongi izin OJK. Yang membedakan adalah jenis layanan yang ditawarkan, bukan sekadar nama usahanya.
Konsultan yang membantu klien menyusun anggaran, strategi pengelolaan kas, atau efisiensi keuangan perusahaan tanpa memberi rekomendasi jual beli efek tertentu cukup mendaftar dengan KBLI 70209, tanpa perlu izin sektoral tambahan. Namun begitu layanan masuk ke ranah memberi nasihat mengenai penjualan atau pembelian efek dengan imbalan jasa, usaha tersebut masuk kategori Penasihat Investasi dan wajib memiliki izin usaha dari OJK sesuai Pasal 34 ayat (1) UU Pasar Modal. Salah satu syarat utamanya, perusahaan harus mempekerjakan staf yang memegang izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
Ada juga jalur ketiga yang sering tertukar: Kantor Jasa Akuntansi. Jika lingkup usaha mencakup jasa pembukuan atau kompilasi laporan keuangan klien, izin ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014, dan mensyaratkan pemimpin usaha adalah akuntan beregister negara, dengan kepemilikan saham minimal 51% dipegang WNI atau korporasi Indonesia jika berbentuk PT.
Catatan dari Tim Konsultan vOffice
Kesalahan yang paling sering kami temui adalah klien mendaftarkan KBLI konsultan manajemen umum, padahal materi promosi bisnisnya sudah menyinggung rekomendasi saham atau reksa dana spesifik. Sebelum akta dibuat, kami selalu tanya dulu contoh materi pemasaran yang akan dipakai, karena itu sering jadi indikator paling jelas apakah usaha ini butuh izin OJK atau cukup KBLI konsultasi umum.
Belum Yakin Usaha Anda Perlu Izin OJK atau Tidak?
Tim legal vOffice, dipercaya 50.000+ klien, bantu petakan skema izin yang sesuai sebelum akta dibuat.
Apa Saja Risiko Jika Beroperasi Tanpa Izin yang Sesuai?
Menjalankan kegiatan Penasihat Investasi tanpa izin usaha dari OJK melanggar Pasal 34 ayat (1) UU Pasar Modal dan berpotensi dikenai sanksi administratif dari OJK, mulai dari peringatan tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha. Kasus konsultan keuangan digital yang pernah dijatuhi sanksi OJK karena memberi rekomendasi saham tanpa izin adalah pengingat bahwa pengawasan di sektor ini semakin ketat, bukan semakin longgar.
Selain risiko dari sisi OJK, konsultan yang menyimpan data finansial klien juga terikat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kebocoran atau penyalahgunaan data klien bisa berujung sanksi administratif dan, dalam kasus pelanggaran yang disengaja, sanksi pidana. Menyiapkan sistem keamanan data dan perjanjian kerahasiaan klien sejak awal jauh lebih murah dibanding menangani konsekuensi hukum setelah insiden terjadi.
Bagaimana Menentukan Domisili Usaha yang Sah untuk Konsultan Keuangan?
Konsultan keuangan umumnya tidak butuh kantor fisik besar karena sebagian besar pekerjaan berupa pertemuan klien di lokasi klien atau lewat video call. Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2007 mewajibkan setiap PT memiliki tempat kedudukan yang jelas, dan virtual office memenuhi syarat ini selama lokasinya berada di zona komersial yang lolos verifikasi RDTR di sistem OSS RBA.
Bagi konsultan dengan tim kecil, memilih paket yang tepat juga membantu menekan biaya operasional. Pembahasan lebih detail soal pilihan paket virtual office untuk agency dan konsultan tim kecil bisa jadi rujukan sebelum menentukan paket mana yang paling sesuai dengan frekuensi pertemuan klien.
Bagaimana Alur Pendirian PT Konsultan Keuangan dari Awal hingga Beroperasi?
Proses pendirian PT konsultan keuangan di Indonesia pada 2026 umumnya melewati tahapan berikut.
- Cek dan pesan nama PT melalui sistem SABH Kemenkumham.
- Pastikan domisili usaha lolos verifikasi RDTR sebelum alamat dicantumkan di akta.
- Buat akta pendirian di hadapan notaris, mencantumkan KBLI dan struktur permodalan.
- Ajukan pengesahan badan hukum ke Kemenkumham melalui sistem AHU.
- Daftarkan NPWP badan usaha melalui sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak.
- Terbitkan NIB melalui sistem OSS RBA sesuai KBLI yang didaftarkan.
- Setor modal minimal 25% dari modal dasar ke rekening bank atas nama PT.
Panduan lengkap setiap tahapan teknis, termasuk dokumen yang perlu disiapkan sebelum bertemu notaris, ada di cara lengkap membuat PT online.
Dasar Hukum Pendirian Konsultan Keuangan
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berlaku saat ini, mengatur syarat dasar pendirian dan struktur PT.
- PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, berlaku saat ini, menghapus batas minimum modal dasar PT non-sektoral.
- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 34 ayat (1), mewajibkan izin usaha OJK untuk kegiatan Penasihat Investasi.
- PMK No. 25/PMK.01/2014, mengatur izin Kantor Jasa Akuntansi bagi konsultan yang menyediakan jasa pembukuan.
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, mengatur kewajiban keamanan data klien.
Berapa Lama dan Berapa Biaya Mendirikan PT Konsultan Keuangan?
Secara mandiri, proses pendirian PT biasanya memakan waktu 7 hingga 14 hari kerja, tergantung kecepatan verifikasi domisili dan kelengkapan dokumen pendiri. Menggunakan jasa profesional bisa mempercepat proses karena dokumen sudah dicek sebelum diajukan.
Komponen biaya mencakup jasa notaris, PNBP pengesahan Kemenkumham, biaya domisili usaha, dan opsional biaya pendampingan konsultan. Kalau konsultan keuangan memilih paket yang menyertakan virtual office sekaligus, biaya domisili sudah tercakup dalam satu paket, sehingga tidak perlu menyewa alamat terpisah.
Siap Mendirikan PT Konsultan Keuangan Anda?
Tim vOffice, bersertifikasi ISO 9001, dampingi dari pemilihan KBLI hingga NIB terbit.
Referensi
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/40845/uu-no-40-tahun-2007
2. Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan. Diperoleh dari
https://peraturan.go.id/id/pp-no-8-tahun-2021
3. Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Penasihat Investasi. Sikapi Uangmu OJK. Diperoleh dari
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/259
4. Badan Pusat Statistik. (2020). Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Diperoleh dari
https://bps.go.id/id/regulation/2020/09/30/3/peraturan-bps-nomor-2-tahun-2020.html
5. Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Diperoleh dari
https://peraturan.go.id/id/uu-no-27-tahun-2022
