Mengubah KBLI pendukung menjadi KBLI utama tidak bisa dilakukan dengan satu klik di OSS RBA. Prosesnya bergantung pada satu pertanyaan kunci: apakah KBLI yang ingin dijadikan utama sudah tercantum di Anggaran Dasar (akta) perusahaan? Kalau sudah ada di akta tapi salah di-input di OSS, prosesnya jauh lebih singkat. Kalau belum ada di akta sama sekali, perlu RUPS dan perubahan Anggaran Dasar terlebih dahulu, sebelum data OSS bisa diperbarui.
Situasi ini banyak dialami pelaku usaha yang mendirikan PT saat awal OSS RBA berlaku pada 2021, ketika sistem masih punya celah yang memungkinkan kegiatan inti bisnis terdaftar sebagai pendukung. Setelah sistem diperbaiki, masalah klasifikasi baru terlihat di NIB.
Apa Beda KBLI Utama dan KBLI Pendukung?
Berdasarkan Pasal 210 PP No. 28 Tahun 2025, KBLI utama adalah kegiatan usaha yang tercantum di akta, bersifat komersial, dan menjadi sumber pendapatan utama perusahaan. Kode ini wajib masuk Pasal 3 Anggaran Dasar PT dan menjadi dasar penerbitan NIB beserta izin berusaha yang mengikutinya.
KBLI pendukung, sesuai Pasal 210 ayat 3 regulasi yang sama, adalah kegiatan yang mendukung kelancaran usaha utama, tidak menghasilkan pendapatan sendiri, dan bisa diselesaikan sebelum kegiatan utama berjalan penuh. Perka BKPM No. 5 Tahun 2025 memperketat batas ini: KBLI pendukung yang sudah bersifat komersial kini wajib dicantumkan dalam akta dan diperlakukan setara dengan KBLI utama, termasuk dalam pemenuhan nilai investasi minimum.
Perbedaan ini berdampak langsung pada perizinan. KBLI utama menentukan tingkat risiko usaha, jenis izin yang diperlukan, dan kewajiban nilai investasi. KBLI pendukung dikecualikan dari beberapa pemeriksaan tersebut, selama belum bersifat komersial. Untuk memahami lebih jauh fungsi dan hierarki kode ini, baca panduan KBLI: Pengertian, Fungsi, dan Cara Memilih Kode yang Tepat.
Mengapa KBLI Bisa Masuk Kategori Pendukung Padahal Seharusnya Utama?
Ada tiga kondisi yang sering menjadi penyebab kekeliruan ini di lapangan.
Celah sistem saat awal OSS RBA berlaku
Ketika OSS RBA pertama kali diterapkan pada pertengahan 2021, sistem memiliki celah yang memungkinkan pelaku usaha memasukkan KBLI tanpa harus memilih kategori utama terlebih dahulu. Banyak perusahaan yang KBLI utamanya belum terupdate ke format KBLI 2020 di AHU Kemenkumham menggunakan jalur ini dan memasukkan kegiatan inti sebagai pendukung. Saat itu, NIB tidak menampilkan label kategori secara eksplisit, sehingga masalah tidak langsung terlihat. Setelah sistem diperbaiki dan label kategori mulai muncul, barulah kekeliruan ini terdeteksi.
Kesalahan input saat pendaftaran awal
Saat mendaftarkan bidang usaha di OSS, pengguna diminta memilih apakah kegiatan tersebut berstatus utama atau pendukung. Pelaku usaha yang tidak memahami perbedaannya, atau yang menggunakan jasa pihak ketiga tanpa pengarahan yang tepat, bisa salah memilih kategori untuk KBLI yang sebenarnya menjadi inti pendapatan bisnis mereka.
Akta belum mencantumkan KBLI yang dimaksud
OSS hanya memperbolehkan kode KBLI yang sudah ada di Pasal 3 akta pendirian untuk didaftarkan sebagai kegiatan utama. Jika kegiatan tersebut belum ada di akta karena bisnis berkembang setelah pendirian PT, sistem menolak atau hanya menawarkan kode itu sebagai pilihan pendukung.
Apakah KBLI Pendukung Bisa Langsung Diubah Menjadi Utama di OSS?
Tidak bisa secara langsung. Ada dua skenario yang menentukan jalur mana yang perlu ditempuh. Identifikasi kondisi perusahaan Anda terlebih dahulu sebelum melangkah.
Skenario A: KBLI yang ingin dijadikan utama sudah ada di Pasal 3 Anggaran Dasar PT, tapi salah di-input sebagai pendukung di OSS karena kesalahan teknis atau celah sistem lama. Tidak perlu perubahan akta. Cukup hapus KBLI dari kategori pendukung di OSS, lalu daftarkan ulang sebagai KBLI utama. Jika OSS menolak proses ini, konsultasi langsung ke DPMPTSP setempat.
Skenario B: KBLI yang dimaksud belum ada di Anggaran Dasar PT sama sekali. Perubahan Anggaran Dasar melalui RUPS dan notaris harus diselesaikan terlebih dahulu, baru data OSS bisa diperbarui.
Cara Mengubah KBLI Pendukung Menjadi KBLI Utama: Langkah per Langkah
Langkah 1: Periksa Anggaran Dasar Perusahaan
Buka Pasal 3 akta pendirian PT tentang Maksud dan Tujuan. Cek apakah KBLI yang ingin dijadikan utama sudah tercantum di sana, baik berupa nomor kode 5 digit maupun deskripsi kegiatan usaha yang sesuai.
Satu hal yang perlu diperhatikan: sebagian notaris menulis Pasal 3 hanya dengan deskripsi umum tanpa nomor KBLI. Dalam kasus ini, minta notaris yang membuat akta untuk memverifikasi apa yang diinput ke sistem AHU Online, karena sistem OSS membaca data AHU, bukan teks akta cetak.
Langkah 2: Perubahan Anggaran Dasar (Skenario B)
Jika KBLI belum ada di akta, tempuh proses berikut.
Gelar RUPS dengan agenda perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar. Keputusan RUPS ini menjadi dasar hukum perubahan. PT dengan pemegang saham tunggal bisa mengambil keputusan di luar RUPS dengan syarat-syarat tertentu sesuai UU PT.
Tuangkan keputusan dalam akta notaris berbahasa Indonesia. Pengajuan ke Kemenkumham harus dilakukan dalam 30 hari sejak tanggal akta, secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dengan dokumen pendukung berupa akta perubahan, notulen RUPS, dan NPWP perusahaan.
Tunggu SK Menteri Hukum dan HAM. Perubahan baru berlaku efektif setelah SK diterbitkan. Proses ini biasanya memakan 1 sampai 3 minggu, tergantung kelengkapan dokumen.
Langkah 3: Hapus KBLI dari Kategori Pendukung di OSS
Setelah SK Kemenkumham terbit (atau untuk Skenario A), login ke OSS dengan akun yang terhubung ke NIB perusahaan. Masuk ke menu Perizinan Berusaha dan temukan data KBLI yang bersangkutan.
Untuk KBLI pendukung yang belum memiliki izin aktif, gunakan opsi Pembatalan Perizinan. Isi alasan pembatalan, konfirmasikan, dan simpan bukti pembatalan sebagai arsip. Panduan prosedur lengkapnya tersedia di artikel cara menghapus KBLI di OSS RBA.
Jika KBLI pendukung sudah memiliki izin aktif, prosesnya berbeda. Izin aktif perlu dicabut terlebih dahulu sebelum penghapusan KBLI bisa dilakukan. Konsultasikan langkah ini dengan DPMPTSP setempat atau konsultan perizinan.
Langkah 4: Daftarkan Ulang sebagai KBLI Utama
Setelah KBLI dihapus dari kategori pendukung, masukkan kembali kode yang sama melalui menu Ubah Data, kali ini pilih kategori Kegiatan Usaha Utama. Pastikan nomor SK Kemenkumham terbaru sudah diinput saat sinkronisasi data.
Proses verifikasi berikutnya bergantung pada tingkat risiko KBLI. Risiko rendah langsung menghasilkan NIB aktif. Risiko menengah memerlukan pemenuhan Sertifikat Standar dengan dokumen teknis. Risiko tinggi membutuhkan izin sektoral khusus dari kementerian terkait. Baca panduan lengkap cara verifikasi KBLI di OSS RBA untuk mekanisme masing-masing.
Alamat Domisili Tidak Sesuai Zonasi Bisa Blokir Proses KBLI?
OSS memvalidasi alamat usaha Anda ke data tata ruang (RDTR). Virtual Office vOffice berlokasi di kawasan komersial Grade A di 40+ lokasi strategis Indonesia, sesuai zonasi untuk hampir semua KBLI sektor jasa.
Risiko Jika KBLI Utama Dibiarkan Terdaftar sebagai Pendukung
Ini bukan sekadar masalah administrasi. Beberapa konsekuensi nyata bisa muncul.
Perizinan yang keliru. KBLI pendukung dikecualikan dari kewajiban nilai investasi minimum dan beberapa persyaratan perizinan. Jika kegiatan penghasil pendapatan utama terdaftar sebagai pendukung, perusahaan mungkin melewatkan izin yang seharusnya wajib berdasarkan tingkat risiko KBLI tersebut.
Ketidaksesuaian dengan Anggaran Dasar. UU PT mewajibkan kegiatan komersial utama tercantum dalam maksud dan tujuan perusahaan di akta. Jika kenyataan operasional tidak sesuai dengan akta, perusahaan berada dalam posisi hukum yang lemah.
Hambatan akses pendanaan. Bank dan investor umumnya mensyaratkan NIB aktif dengan KBLI yang sesuai kegiatan nyata. Ketidaksesuaian klasifikasi bisa mempersulit pengajuan kredit atau proses due diligence investasi.
Risiko sanksi administratif. Berdasarkan regulasi pengawasan perizinan berbasis risiko, kegiatan usaha yang tidak sesuai KBLI pada NIB bisa dianggap tidak memiliki izin yang sah dan berpotensi dikenai sanksi.
Kapan Tidak Perlu Perubahan Akta?
Ada dua situasi di mana perubahan Anggaran Dasar tidak diperlukan.
Pertama, jika KBLI sudah ada di akta tapi salah di-input di OSS karena kesalahan teknis atau celah sistem awal OSS RBA. Koreksi cukup dilakukan di level OSS saja.
Kedua, jika perubahan KBLI hanya berupa penyesuaian kode dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 tanpa mengubah substansi kegiatan usaha. Berdasarkan Surat Edaran Bersama yang terbit 28 Maret 2026, penyesuaian kode administratif tanpa perubahan substansi bisa diproses otomatis melalui sistem OSS yang terintegrasi.
Setelah proses penghapusan dan pendaftaran ulang di OSS, kadang KBLI tidak muncul di NIB. Ini biasanya masalah sinkronisasi antara OSS dan database AHU. Baca panduan kenapa KBLI tidak muncul di NIB untuk penyebab dan solusinya.
Satu catatan khusus untuk PMA: perusahaan dengan modal dasar dan disetor di bawah Rp10 miliar harus menyertakan peningkatan modal sesuai persyaratan PMA terkini saat mengajukan perubahan Anggaran Dasar. Sistem OSS mendeteksi kondisi ini secara otomatis dan menolak penyimpanan perubahan jika modal belum memenuhi syarat.
Sebelum mendaftarkan ulang sebagai KBLI utama, pastikan juga kode yang dipilih bukan termasuk kategori single purpose. KBLI single purpose tidak bisa digabung dengan kode lain dalam satu badan usaha. Pelajari lebih lanjut di artikel apa itu KBLI single purpose.
Proses perubahan KBLI yang melibatkan perubahan Anggaran Dasar memerlukan koordinasi antara notaris, Kemenkumham, dan sistem OSS secara berurutan. Satu dokumen yang terlambat bisa menghambat seluruh proses. Bagi pelaku usaha yang ingin memastikan setiap langkah berjalan tanpa kesalahan administratif, jasa pembuatan PT dari vOffice mencakup pendampingan pengurusan KBLI dan perubahan akta dari konsultasi awal hingga NIB terbit.
Proses Perubahan KBLI dan Akta Terasa Rumit?
Tim vOffice, bersertifikasi ISO 9001 dan dipercaya 50.000+ klien, mendampingi proses dari RUPS hingga NIB terbit.
Pertanyaan Umum
Apakah KBLI pendukung bisa langsung diubah jadi utama di OSS tanpa mengubah akta?
Bisa, tapi hanya jika KBLI tersebut sudah tercantum di Pasal 3 Anggaran Dasar PT dan kesalahan terjadi hanya di level input OSS. Jika KBLI belum ada di akta sama sekali, perubahan Anggaran Dasar melalui RUPS dan notaris wajib dilakukan terlebih dahulu.
Berapa lama proses mengubah KBLI pendukung menjadi utama jika perlu perubahan akta?
Total prosesnya bisa memakan 2 hingga 5 minggu. Perubahan Anggaran Dasar di Kemenkumham biasanya butuh 1 sampai 3 minggu setelah dokumen lengkap diajukan. Setelah SK terbit, update di OSS bisa diselesaikan dalam beberapa hari kerja tergantung tingkat risiko KBLI.
Apa yang terjadi jika KBLI utama dibiarkan terdaftar sebagai pendukung?
Perusahaan berisiko memegang izin yang keliru untuk tingkat risiko kegiatan nyatanya, ada ketidaksesuaian antara akta dan operasional, akses pendanaan bisa terhambat, dan ada potensi sanksi administratif karena dianggap menjalankan kegiatan tanpa izin yang sesuai. Berdasarkan Perka BKPM 5/2025, KBLI pendukung yang bersifat komersial kini wajib masuk akta dan diperlakukan setara KBLI utama.
Apakah PMA perlu langkah tambahan saat mengubah KBLI?
Ya. PMA dengan modal dasar dan disetor di bawah Rp10 miliar harus menyertakan peningkatan modal sesuai persyaratan terkini saat mengajukan perubahan Anggaran Dasar. Sistem OSS mendeteksi kondisi ini secara otomatis dan akan menolak proses jika modal belum memenuhi syarat.
Bagaimana cara mengetahui apakah suatu KBLI sudah ada di Anggaran Dasar?
Buka akta pendirian PT pada bagian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan. Jika akta hanya menyebut deskripsi umum tanpa nomor KBLI, minta notaris memeriksa apa yang diinput di AHU Online. Sistem OSS membaca data AHU, bukan teks akta cetak.
Apakah ada biaya untuk proses perubahan ini?
Ada. Jika perlu perubahan Anggaran Dasar, biaya mencakup jasa notaris dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk pengesahan Kemenkumham. Untuk perubahan akta standar, total biaya umumnya berkisar Rp5 sampai Rp10 juta, tergantung notaris dan kompleksitas perubahan.
Referensi
1. Badan Pusat Statistik. (2020). Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. BPS RI. Diperoleh dari
https://klasifikasi.web.bps.go.id/app/kbli
2. Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diperoleh dari
https://peraturan.go.id
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2025). Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengisian Klasifikasi Kegiatan Usaha. BKPM RI. Diperoleh dari
https://jdih.bkpm.go.id
4. Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/40279/uu-no-40-tahun-2007
5. Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diperoleh dari
https://jdih.setneg.go.id
6. Badan Pusat Statistik. (2025). Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025. BPS RI. Diperoleh dari
https://www.bps.go.id
