Apa Itu PT (Perseroan Terbatas): Pengertian, Jenis, dan Contohnya

PT adalah singkatan dari Perseroan Terbatas, yaitu badan hukum untuk menjalankan usaha yang kekayaannya terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham. Pada PT berbentuk persekutuan modal, kepemilikan dinyatakan dalam saham. Indonesia juga mengenal PT perorangan untuk satu pendiri WNI yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Aturan dasarnya terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Apa Itu PT atau Perseroan Terbatas?

Dalam kegiatan bisnis, PT adalah perusahaan yang diakui sebagai subjek hukum tersendiri. PT dapat mempunyai aset, membuat kontrak, memiliki kewajiban, dan bertindak melalui pengurusnya. Pemegang saham memiliki bagian kepemilikan, tetapi tidak otomatis menjadi pihak yang menandatangani setiap transaksi perusahaan.

UU Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan PT sebagai badan hukum persekutuan modal dengan modal dasar terbagi dalam saham. Definisi itu kemudian diperluas melalui ketentuan Cipta Kerja sehingga mencakup badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 juga membedakan perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan.

Kepanjangan PT dan Arti Kata “Terbatas”

PT merupakan singkatan dari Perseroan Terbatas. Disebut “terbatas” karena tanggung jawab pemegang saham terhadap kewajiban perseroan pada prinsipnya terbatas pada nilai sahamnya. Istilah ini tidak berarti umur perusahaan, jangkauan usahanya, atau jumlah karyawannya harus dibatasi.

Contoh PT yang dikenal luas adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Keduanya adalah perseroan yang memiliki struktur kepemilikan saham. Namun, ukuran usaha tidak menentukan apakah sebuah perusahaan boleh berbentuk PT. Usaha berskala kecil pun dapat memilih bentuk ini sesuai persyaratan.

Dasar Hukum Perseroan Terbatas pada 2026

Rujukan utama PT adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya. UU Nomor 6 Tahun 2023 mempertahankan perubahan dalam kerangka Cipta Kerja, termasuk pengaturan perseroan yang memenuhi kriteria UMK. Ada pula aturan pelaksana yang perlu dibaca sesuai topiknya.

• PP Nomor 8 Tahun 2021: mengatur modal dasar dan pendaftaran perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Pasal 3 menyatakan modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri; Pasal 4 mengatur penyetoran sedikitnya 25%.
• Permenkum Nomor 49 Tahun 2025: mengatur syarat dan tata cara pendirian, perubahan, serta pembubaran PT. Peraturan ini menggantikan aturan administrasi sebelumnya, Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021.
• PP Nomor 28 Tahun 2025: mengatur perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021. Aturan ini menyangkut perizinan kegiatan usaha, bukan definisi badan hukum PT.

Sebuah PT yang telah memperoleh status badan hukum belum tentu boleh langsung menjalankan setiap bidang usaha. Sesudah tahap AHU, pelaku usaha harus memenuhi kewajiban administrasi dan perizinan yang sesuai dengan kegiatan, risiko, serta lokasinya.

Ciri-Ciri Perseroan Terbatas

PT memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari usaha yang dijalankan atas nama pribadi atau persekutuan nonbadan hukum.

Memiliki Status Badan Hukum Sendiri

PT mempunyai hak dan kewajiban atas namanya sendiri. Aset yang menjadi milik PT perlu dibedakan dari aset pemegang saham. Pemisahan ini penting dalam pencatatan keuangan, kontrak, dan penyelesaian kewajiban usaha.

Kepemilikan Dinyatakan dalam Saham

Pada PT persekutuan modal, pemegang saham memiliki bagian kepemilikan yang tercermin dalam saham. Perubahan pemegang saham dapat terjadi tanpa perlu mendirikan badan hukum baru, tetapi tetap harus memenuhi prosedur dan pembatasan dalam anggaran dasar serta peraturan yang berlaku.

Tanggung Jawab Pemegang Saham pada Prinsipnya Terbatas

Pasal 3 UU Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa pemegang saham pada prinsipnya tidak menanggung kewajiban perseroan dengan harta pribadi melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Perlindungan ini memiliki pengecualian, misalnya ketika syarat badan hukum tidak terpenuhi, perseroan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perseroan.

Karena itu, mendirikan PT bukan cara untuk menghapus tanggung jawab pribadi atas setiap tindakan. Pengurus juga mempunyai kewajiban dan potensi tanggung jawab menurut perannya masing-masing.

Fungsi PT dalam Kegiatan Usaha

Fungsi PT berkaitan dengan bagaimana pemilik mengumpulkan modal, membuat keputusan, dan memisahkan urusan perusahaan dari urusan pribadi.

Menghimpun dan Mengelola Modal

Perseroan dapat menerima setoran modal dari pemegang saham dan, sesuai ketentuan, melakukan perubahan permodalan. Kemampuan menarik investor bergantung pada kelayakan usaha, kesepakatan para pihak, serta kepatuhan hukum; status PT saja tidak menjamin pendanaan.

Memisahkan Kepemilikan dan Pengurusan

Pemegang saham tidak harus mengurus transaksi sehari-hari. Direksi menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan, sedangkan organ lainnya menjalankan kewenangan masing-masing. Pemisahan ini membantu ketika pemilik berjumlah lebih dari satu.

Menjadi Pihak dalam Kontrak Bisnis

Kontrak dengan pelanggan, penyedia barang, dan penyewa tempat usaha dapat dibuat atas nama PT melalui pihak yang berwenang. Hal ini membantu menentukan siapa yang berhak dan berkewajiban dalam hubungan bisnis.

Tujuan Pendirian PT

Tujuan utama pendirian PT biasanya menjalankan kegiatan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sesuai maksud dan tujuan dalam anggaran dasar. Sebuah perseroan juga bisa memperluas kegiatan, membuka lapangan kerja, dan menambah investasi. Hasil-hasil tersebut tidak otomatis tercapai hanya karena perusahaan memperoleh pengesahan.

Misalnya, dua pendiri bisnis distribusi memisahkan aset pribadi dari aset usaha dan menetapkan kepemilikan saham sejak awal. Bentuk PT memberi kerangka untuk pembagian hak dan pengurusan, tetapi para pendiri tetap perlu mengelola kontrak, pembayaran, dan kepatuhan usaha dengan tertib.

Struktur Organisasi PT: RUPS, Direksi, dan Komisaris

UU Perseroan Terbatas mengenal tiga organ utama pada PT persekutuan modal. Ketiganya memiliki tugas berbeda. RUPS tidak mengelola operasional harian melalui komisaris, sebagaimana kerap disederhanakan dalam penjelasan lama.

Pembagian antara organ hukum dan jabatan manajerial dijelaskan lebih terperinci dalam artikel struktur organisasi perusahaan PT.

Modal Perseroan Terbatas: Dasar, Ditempatkan, dan Disetor

Ketiga istilah ini menjelaskan hal yang berbeda. Modal dasar adalah keseluruhan modal yang ditetapkan dalam struktur perseroan, modal ditempatkan menunjukkan bagian yang diambil pemegang saham, sedangkan modal disetor merupakan pemenuhan setoran atas saham yang ditempatkan.

Angka di atas hanya contoh perhitungan, bukan minimum modal yang berlaku bagi semua PT. Berdasarkan Pasal 3 sampai Pasal 5 PP Nomor 8 Tahun 2021, pendiri menentukan besaran modal dasar dan sedikitnya 25% harus ditempatkan serta disetor penuh. Kegiatan usaha tertentu dapat memiliki persyaratan modal khusus.

Dengan modal dasar contoh Rp100 juta, kebutuhan penempatan dan penyetoran minimumnya adalah Rp25 juta. Peraturan tersebut juga mengatur penyampaian bukti setoran secara elektronik. Jangan menganggap modal dasar Rp100 juta berarti uang Rp100 juta harus masuk seluruhnya pada tahap pendirian.

Jenis-Jenis PT di Indonesia

Istilah jenis PT dapat dilihat dari dua sudut: bentuk pendiriannya dan akses kepemilikan saham. Keduanya bukan satu klasifikasi tunggal yang saling meniadakan.

PT Tertutup

PT tertutup umumnya memiliki pemegang saham dalam kelompok terbatas, seperti pendiri, keluarga, atau investor yang telah disepakati. Sahamnya tidak ditawarkan kepada masyarakat melalui mekanisme penawaran umum seperti perseroan terbuka.

Perseroan Publik dan PT Terbuka (Tbk.)

Perseroan publik memenuhi kriteria pasar modal mengenai jumlah pemegang saham dan modal disetor. Sementara itu, perseroan terbuka mencakup perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai ketentuan pasar modal. Status Tbk. tidak boleh disamakan begitu saja dengan semua PT yang memiliki banyak pemegang saham. Penjelasan rinci terdapat pada regulasi pasar modal yang berlaku.

PT Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil

PT perorangan merupakan badan hukum yang dapat didirikan satu orang WNI berusia minimal 17 tahun, cakap hukum, dan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. PP Nomor 8 Tahun 2021 serta Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 mengatur jalur pendaftarannya melalui pernyataan pendirian elektronik, bukan akta pendirian dari dua pendiri seperti PT biasa.

Anda dapat membaca syarat mendirikan PT perorangan atau melihat perbedaan PT perorangan dan CV untuk memilih bentuk yang sesuai. PT perorangan tidak sama dengan usaha perorangan yang belum berbadan hukum.

Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas

Bentuk PT cocok untuk banyak jenis bisnis, tetapi tetap membawa kewajiban administrasi dan tata kelola.

Pemilik usaha sebaiknya membandingkan manfaat pemisahan aset dengan biaya serta disiplin pengelolaan yang harus dijalankan. Perlindungan hukum PT bukan alasan untuk mencampurkan keuangan pribadi dan rekening perusahaan.

Persyaratan Mendirikan PT Secara Umum

Persyaratan awal berbeda menurut bentuk perseroan. Untuk PT persekutuan modal, pendiri perlu menyiapkan kesepakatan, data pihak yang mendirikan, nama perseroan, anggaran dasar, pengurus, modal, kegiatan usaha, dan alamat. Pendirian dilakukan melalui notaris dan sistem administrasi badan hukum.

• Pendiri: pada umumnya sekurang-kurangnya dua pihak untuk PT persekutuan modal, dengan pengecualian yang diatur undang-undang.
• Nama: harus mengikuti ketentuan pemakaian nama perseroan dan tidak boleh sama pada pokoknya dengan nama yang sudah sah digunakan.
• Akta: pendirian PT persekutuan modal menggunakan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
• Permodalan: dicatat sesuai keputusan pendiri, dengan memperhatikan setoran dan ketentuan sektoral.
• Tempat kedudukan dan kegiatan usaha: dicantumkan sesuai dokumen perusahaan dan kebutuhan perizinannya.

Untuk PT perorangan, pendiri tunggal WNI menggunakan mekanisme pernyataan pendirian elektronik dan mengikuti kriteria UMK. Kedua jalur ini tidak boleh disamakan. Bila memerlukan rincian dokumen, baca cara mendirikan PT di Indonesia pada 2026.

Tahapan Pendirian PT dan Perbedaannya dengan Perizinan Usaha

Dalam gambaran umum, pendiri PT persekutuan modal memeriksa nama, menyusun akta pendirian dengan notaris, mengajukan pengesahan melalui sistem AHU, kemudian menyiapkan identitas perpajakan dan perizinan berusaha sesuai kegiatan. PT perorangan menempuh pendaftaran elektronik tersendiri.

1. Menentukan nama, jenis usaha, komposisi kepemilikan, pengurus, dan alamat.
2. Menyiapkan dokumen pendirian berdasarkan jalur PT yang dipilih.
3. Mengurus pengesahan atau sertifikat pendaftaran badan hukum melalui Kementerian Hukum.
4. Memenuhi administrasi pajak dan memperoleh NIB melalui OSS jika diperlukan untuk kegiatan usaha.
5. Memeriksa persyaratan tambahan berdasarkan risiko kegiatan dan sektor usaha.

PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi acuan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan demikian, akta, pengesahan badan hukum, NIB, dan izin khusus memiliki fungsi berbeda. Jangan menyebut sebuah PT sudah boleh menjalankan seluruh aktivitas hanya karena akta pendiriannya selesai.

Menentukan Bentuk PT yang Sesuai untuk Usaha Anda

Sebelum memilih bentuk PT untuk usaha perdagangan, konsultan, atau startup, tentukan siapa pemiliknya, bagaimana saham dan keputusan dibagi, serta kegiatan apa yang akan dijalankan. Bila Anda masih bekerja sendiri dan memenuhi syarat UMK, PT perorangan patut dibandingkan dengan PT persekutuan modal sebelum membuat keputusan.

Setelah struktur usaha dipilih, Jasa Pembuatan PT vOffice menyediakan bantuan pengecekan nama, administrasi pendirian, dan pilihan paket bersama Virtual Office. Halaman layanan memuat cakupan paket yang perlu Anda cocokkan dengan kebutuhan badan usaha dan lokasi kegiatan. Di situsnya, vOffice menyebut telah melayani lebih dari 50.000 klien.