{"id":11654,"date":"2026-06-04T13:40:04","date_gmt":"2026-06-04T06:40:04","guid":{"rendered":"https:\/\/voffice.co.id\/blog\/?p=11654"},"modified":"2026-06-04T13:40:04","modified_gmt":"2026-06-04T06:40:04","slug":"apakah-virtual-office-bisa-digunakan-untuk-alamat-domisili-pt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/voffice.co.id\/blog\/apakah-virtual-office-bisa-digunakan-untuk-alamat-domisili-pt\/","title":{"rendered":"Apakah Virtual Office Bisa Digunakan untuk Alamat Domisili PT?"},"content":{"rendered":"

Virtual office<\/a> bisa digunakan sebagai alamat domisili PT di Indonesia, dan penggunaannya diakui secara hukum. Banyak calon pendiri PT mengira perusahaan wajib memiliki kantor fisik sebelum bisa mendirikan badan hukum. Kenyataannya, regulasi Indonesia sudah mengakomodasi virtual office sebagai domisili resmi perusahaan, dari akta notaris sampai pendaftaran NIB di sistem OSS. Ada syarat yang harus dipenuhi, dan tidak semua jenis usaha bisa menggunakannya.<\/p>\n

Dasar Hukum Virtual Office sebagai Alamat Domisili PT<\/h2>\n
\"vOffice
vOffice Kencana Tower<\/figcaption><\/figure>\n

Legalitas virtual office sebagai domisili PT didukung oleh beberapa regulasi pemerintah yang sudah berlaku:<\/p>\n

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 5)<\/h3>\n

Pasal 5 mewajibkan setiap PT<\/a> memiliki tempat kedudukan yang disebutkan dalam akta pendirian. Undang-undang ini tidak mensyaratkan bahwa tempat kedudukan harus berupa ruang kantor fisik milik sendiri. Yang harus dipastikan: alamat tersebut valid, bisa diverifikasi, dan berada di wilayah Indonesia.<\/p>\n

PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko<\/h3>\n

Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa perizinan usaha diberikan berdasarkan tingkat risiko dan kesesuaian lokasi kegiatan usaha. Selama alamat virtual office berada di zona yang tepat, perizinan melalui sistem OSS bisa diproses.<\/p>\n

Surat Edaran Kepala BPTSP DKI Jakarta No. 6 Tahun 2016<\/h3>\n

Surat edaran ini mengizinkan secara eksplisit penggunaan virtual office untuk pengurusan Surat Keterangan Domisili dan izin lanjutan di wilayah DKI Jakarta. Ini yang menjadi acuan utama notaris dan instansi perizinan di Jakarta saat menerima alamat virtual office.<\/p>\n

Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Zonasi<\/h3>\n

Perda ini menetapkan zonasi wilayah Jakarta, termasuk zona perkantoran dan komersial yang sah untuk domisili usaha. Perda ini juga menegaskan bahwa domisili PT di Jakarta tidak boleh menggunakan alamat di zona perumahan.<\/p>\n

Kemenkumham juga sudah mengakui alamat virtual office dalam proses pengesahan badan hukum PT melalui sistem SABH, selama penyedia memberikan dokumen pendukung yang diperlukan.<\/p>\n

Baca Juga:<\/strong> Apakah Virtual Office Legal? Ini Regulasinya di Indonesia<\/a><\/p>\n

Tiga Syarat Virtual Office yang Sah untuk Domisili PT<\/h2>\n

Tidak semua virtual office memenuhi syarat sebagai domisili PT. Ada tiga hal yang perlu dicek sebelum memilih penyedia:<\/p>\n

1. Berlokasi di Zona Perkantoran atau Komersial<\/h3>\n

Alamat virtual office harus berada di kawasan yang ditetapkan sebagai zona perkantoran atau zona campuran sesuai RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) setempat. Jika zonasi tidak sesuai, proses perizinan di sistem OSS akan terhambat. Dalam kasus yang lebih serius, NIB yang sudah terbit pun bisa dibekukan atau dicabut.<\/p>\n

2. Penyedia Memiliki Legalitas Resmi<\/h3>\n

Penyedia virtual office harus memiliki badan usaha yang terdaftar resmi dan mampu menerbitkan dua dokumen kunci: Surat Keterangan Domisili Gedung dari pengelola gedung (building management) dan Perjanjian Sewa yang sah. Kedua dokumen inilah yang diminta oleh notaris dan Kemenkumham saat proses pendirian PT.<\/p>\n

3. Sesuai dengan Jenis Kegiatan Usaha<\/h3>\n

Ada bidang usaha tertentu yang tidak diperbolehkan menggunakan virtual office sebagai domisili. Untuk jenis usaha konsultasi, teknologi, agensi digital, dan jasa umum, virtual office umumnya bisa digunakan. Bidang usaha yang memerlukan kehadiran fisik dalam proses perizinannya memiliki ketentuan tersendiri.<\/p>\n

Dokumen dari Virtual Office yang Diterima Notaris<\/h2>\n

Saat mendirikan PT, notaris memerlukan bukti domisili yang valid. Dari penyedia virtual office yang resmi, ada dua dokumen utama yang harus disiapkan:<\/p>\n