{"id":11509,"date":"2026-05-07T09:53:26","date_gmt":"2026-05-07T02:53:26","guid":{"rendered":"https:\/\/voffice.co.id\/blog\/?p=11509"},"modified":"2026-05-07T09:53:26","modified_gmt":"2026-05-07T02:53:26","slug":"apa-itu-kbli-single-majority","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/voffice.co.id\/blog\/apa-itu-kbli-single-majority\/","title":{"rendered":"KBLI Single Majority: Pengertian, Dasar Hukum, dan Dampaknya bagi Investor Asing"},"content":{"rendered":"

KBLI single majority adalah ketentuan dalam Daftar Positif Investasi (DPI) yang mewajibkan kepemilikan modal nasional tetap lebih besar dari total kepemilikan modal asing dalam satu perusahaan. Konkretnya: investor asing hanya boleh memiliki saham maksimal 49%, sementara pemegang saham nasional wajib mempertahankan minimal 51% di sektor-sektor yang masuk daftar ini.<\/p>\n

Satu hal yang sering membingungkan: single majority bukan mengatur apa yang boleh dikerjakan perusahaan, melainkan siapa yang boleh memilikinya. Ini berbeda dari single purpose dan limited purpose yang mengatur ruang lingkup kegiatan usaha. Bagi investor asing yang masuk Indonesia lewat PT PMA<\/a>, memahami mana KBLI yang terkena single majority bisa menentukan apakah struktur investasi mereka sah atau perlu dirancang ulang sebelum akta notaris dibuat.<\/p>\n

Jika belum familier dengan sistem KBLI secara keseluruhan, baca dulu panduan tentang pengertian, fungsi, dan cara memilih kode KBLI yang tepat<\/a> sebelum masuk ke pembahasan pembatasannya.<\/p>\n

Dasar Hukum KBLI Single Majority<\/h2>\n
\"KBLI
KBLI Single Majority: Pengertian, Dasar Hukum, dan Dampaknya bagi Investor Asing (pexels.com)<\/figcaption><\/figure>\n

Ketentuan single majority bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Lampiran III Perpres 49\/2021 memuat daftar bidang usaha dengan pembatasan kepemilikan modal asing secara eksplisit, termasuk yang masuk kategori single majority.<\/p>\n

Di level implementasi, Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi\/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 mempertegas bagaimana ketentuan ini diterapkan di sistem OSS. Setiap KBLI yang didaftarkan lewat OSS akan otomatis divalidasi terhadap kondisi DPI yang berlaku, termasuk soal pembatasan kepemilikan asing.<\/p>\n

Perpres 10\/2021 menganut prinsip bahwa semua bidang usaha komersial terbuka untuk investasi, kecuali yang dinyatakan tertutup atau dibatasi. Single majority adalah salah satu bentuk pembatasan terbuka: investor asing boleh masuk, tapi tidak bisa menjadi pemilik mayoritas.<\/p>\n

Baca Juga:<\/strong> Apa Itu KBLI Pendukung? Fungsi, Perbedaan dengan KBLI Utama, dan Cara Mendaftarkannya di OSS<\/a><\/p>\n

Perbedaan Single Majority, Single Purpose, dan Limited Purpose<\/h2>\n

Ketiganya muncul bersamaan dalam konteks KBLI dan OSS, tapi mengatur hal yang benar-benar berbeda. Mencampurnya bisa berujung pada kesalahan fatal saat penyusunan akta pendirian.<\/p>\n

Single Majority: soal siapa yang boleh memiliki<\/h3>\n

KBLI dengan ketentuan single majority tetap bisa digabungkan dengan KBLI lain dalam satu badan usaha. Yang dibatasi hanyalah komposisi kepemilikan sahamnya: pemegang saham nasional harus memegang lebih dari 50%. Investor asing bisa masuk, tapi tidak boleh menjadi pihak yang secara tunggal menguasai mayoritas saham.<\/p>\n

Single Purpose: soal apa yang boleh dikerjakan<\/h3>\n

KBLI single purpose tidak bisa digabungkan dengan KBLI lain dalam satu NIB, terlepas dari siapa pemilik sahamnya. Contohnya KBLI 86103 (Rumah Sakit Swasta) dan KBLI 60202 (Televisi Swasta). Pelajari lebih lanjut di artikel apa itu KBLI single purpose, daftar sektornya, dan risikonya jika salah memilih<\/a>.<\/p>\n

Limited Purpose: soal kombinasi KBLI yang diizinkan<\/h3>\n

KBLI limited purpose masih memperbolehkan penggabungan, tapi hanya dengan KBLI dalam sektor yang diizinkan regulasi terkait. Perusahaan pembiayaan boleh menambahkan KBLI asuransi, tapi tidak boleh sekaligus mendaftarkan KBLI ritel umum yang tidak ada kaitannya.<\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n
Jenis Pembatasan<\/th>\nYang Diatur<\/th>\nBisa Gabung KBLI Lain?<\/th>\nRelevansi untuk PMA<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Single Majority<\/strong><\/td>\nKomposisi kepemilikan saham asing<\/td>\nYa, bisa<\/td>\nTinggi: membatasi porsi saham asing maks. 49%<\/td>\n<\/tr>\n
Single Purpose<\/strong><\/td>\nJenis kegiatan usaha<\/td>\nTidak bisa<\/td>\nSedang: hanya soal jenis bidang usaha, bukan saham<\/td>\n<\/tr>\n
Limited Purpose<\/strong><\/td>\nKombinasi KBLI yang diizinkan<\/td>\nSebagian, dalam batas tertentu<\/td>\nSedang: membatasi ekspansi KBLI yang bisa digabung<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

Satu badan usaha bisa terkena dua jenis pembatasan sekaligus. Perusahaan jasa keuangan non-bank, misalnya, bisa masuk kategori limited purpose sekaligus single majority, dan dua set aturan itu berlaku bersamaan tanpa ada yang bisa dikecualikan.<\/p>\n

\n

Bingung Apakah Sektor Bisnis Anda Terkena Pembatasan Single Majority?<\/p>\n

Tim legal vOffice, bersertifikasi ISO 9001, membantu investor asing memahami DPI dan mendampingi pendirian PT PMA sesuai regulasi terbaru.<\/p>\n

Konsultasi GRATIS<\/a><\/div>\n<\/div>\n

Contoh Sektor KBLI yang Terkena Ketentuan Single Majority<\/h2>\n

Lampiran III Perpres 49\/2021 memuat daftar bidang usaha yang terbuka untuk modal asing dengan persyaratan kepemilikan tertentu. Beberapa kelompok sektor yang terkena single majority antara lain:<\/p>\n

Transportasi dan Logistik<\/h3>\n

KBLI 77311 yang mencakup aktivitas kurir, misalnya, secara eksplisit menetapkan modal asing maksimal 49%. Sektor transportasi dianggap strategis karena langsung berkaitan dengan infrastruktur dan rantai pasok nasional, sehingga kepemilikan asingnya dibatasi.<\/p>\n

Perdagangan Distribusi Tertentu<\/h3>\n

Beberapa jenis perdagangan yang berhubungan dengan distribusi barang di pasar dalam negeri masuk kategori single majority. Logikanya sederhana: pemerintah tidak ingin sektor hilir yang langsung bersentuhan dengan konsumen domestik didominasi sepenuhnya oleh modal asing.<\/p>\n

Jasa Keuangan Non-Bank<\/h3>\n

Sejumlah aktivitas keuangan di luar perbankan juga memiliki batasan kepemilikan asing. Di sektor ini, investor asing wajib menggandeng mitra lokal yang memegang saham mayoritas, dan itu berlaku sejak struktur perusahaan dibentuk.<\/p>\n

Media dan Penerbitan<\/h3>\n

Penerbitan surat kabar, jurnal, dan majalah kini terbuka untuk kepemilikan asing hingga 49% lewat pasar modal. Ini adalah contoh sektor yang sebelumnya tertutup total bagi PMA, lalu dibuka dengan pembatasan single majority setelah Perpres 10\/2021 berlaku.<\/p>\n

Daftar ini bisa berubah. Pemerintah merevisi DPI secara berkala sesuai arah kebijakan ekonomi, dan referensi yang paling sahih tetap Lampiran III Perpres 49\/2021 beserta perubahannya, serta portal OSS di oss.go.id.<\/p>\n

Dampak KBLI Single Majority bagi Investor dan PT PMA<\/h2>\n

Masuk ke sektor dengan ketentuan single majority tanpa memahami implikasinya bisa menghambat proses pendirian dari awal. Ini beberapa konsekuensi nyata yang perlu diantisipasi:<\/p>\n

Struktur saham harus benar sebelum akta dibuat<\/h3>\n

Komposisi kepemilikan harus sudah sesuai single majority sejak akta pendirian disusun di hadapan notaris. Kalau investor asing tercatat memiliki lebih dari 49% di KBLI yang terkena aturan ini, akta berpotensi ditolak atau harus direvisi. Biaya revisi akta notaris bisa mencapai jutaan rupiah, belum lagi waktu yang terbuang berminggu-minggu.<\/p>\n

OSS memvalidasi otomatis, tidak ada toleransi manual<\/h3>\n

Sistem OSS RBA langsung mencocokkan struktur kepemilikan yang didaftarkan dengan ketentuan DPI untuk KBLI yang dipilih. Kalau ada ketidaksesuaian, sistem memblokir penerbitan NIB atau sertifikat standar tanpa proses manual dari petugas. Tidak ada ruang untuk “nanti diperbaiki setelah NIB keluar.”<\/p>\n

Mitra lokal dengan porsi minimal 51% adalah syarat wajib<\/h3>\n

Investor asing yang masuk ke sektor single majority wajib menggandeng pemegang saham nasional, baik perorangan WNI maupun badan hukum Indonesia, dengan porsi minimal 51%. Pemilihan mitra lokal yang tepat jadi keputusan kritis karena secara hukum mitra itulah yang memegang kontrol mayoritas atas perusahaan.<\/p>\n

Kewajiban LKPM tetap berlaku<\/h3>\n

PT PMA di sektor single majority tetap harus menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada BKPM, meskipun porsi modal asingnya kurang dari 50%.<\/p>\n

Baca Juga:<\/strong> Kenapa KBLI Tidak Muncul di NIB? Ini 6 Penyebab dan Cara Mengatasinya<\/a><\/p>\n

Cara Memeriksa Apakah KBLI Anda Termasuk Single Majority<\/h2>\n

Ada dua jalur yang paling andal untuk mengecek status pembatasan sebuah KBLI sebelum proses pendirian dimulai:<\/p>\n

Lewat portal OSS RBA<\/h3>\n

Buka oss.go.id dan masuk dengan akun yang sudah terdaftar. Cari kode KBLI yang ingin digunakan, lalu buka halaman detailnya. Sistem OSS menampilkan persyaratan penanaman modal yang berlaku, termasuk apakah ada batasan kepemilikan modal asing untuk kode tersebut.<\/p>\n

Lewat Lampiran III Perpres 49\/2021<\/h3>\n

Lampiran ini tersedia di peraturan.bpk.go.id dan situs resmi BKPM. Cari bidang usaha atau KBLI yang relevan di tabel, lalu periksa kolom persyaratan kepemilikannya. Jika ada angka persentase batas modal asing di sana, KBLI itu masuk kategori yang dibatasi.<\/p>\n

Untuk situasi di mana KBLI perlu ditambahkan atau diubah setelah NIB sudah terbit, termasuk KBLI yang terkena pembatasan kepemilikan asing, lihat panduan teknis di artikel cara menambah KBLI di OSS untuk NIB yang sudah terbit<\/a>.<\/p>\n

Memverifikasi DPI sebelum akta dibuat jauh lebih murah dan cepat dibandingkan merevisinya setelah proses berjalan. Bagi investor asing yang belum familiar dengan regulasi investasi Indonesia, pendampingan dari konsultan yang paham sistem OSS dan Perpres 49\/2021 sangat membantu menghindari kesalahan awal yang mahal. Layanan Pendirian PT PMA dari vOffice<\/a> mencakup review DPI, penyusunan struktur kepemilikan, drafting akta notaris, hingga pengurusan NIB di OSS, ditangani oleh tim legal yang beroperasi di lebih dari 40 lokasi strategis di Indonesia.<\/p>\n

\n

Siap Mendirikan PT PMA di Sektor yang Tepat?<\/p>\n

Tim vOffice, dipercaya 50.000+ klien, mendampingi pendirian PMA dari pemilihan KBLI hingga NIB terbit.<\/p>\n

Mulai Konsultasi PMA<\/a><\/div>\n<\/div>\n

Pertanyaan Umum<\/h2>\n

Apa perbedaan utama antara KBLI single majority dan single purpose?<\/h3>\n

KBLI single majority mengatur siapa yang boleh memiliki perusahaan: modal asing dibatasi maksimal 49%. KBLI single purpose mengatur apa yang boleh dikerjakan: kode tersebut tidak bisa digabungkan dengan kegiatan usaha lain dalam satu NIB. Keduanya adalah jenis pembatasan yang berbeda dan bisa berlaku pada satu KBLI yang sama secara bersamaan.<\/p>\n

Apakah investor asing bisa memiliki 100% saham di sektor dengan ketentuan single majority?<\/h3>\n

Tidak. Di sektor yang masuk kategori single majority berdasarkan Lampiran III Perpres 49\/2021, porsi saham asing dibatasi maksimal 49%. Pemegang saham nasional, baik WNI maupun badan hukum Indonesia, wajib memegang minimal 51%.<\/p>\n

Bagaimana cara mengetahui apakah KBLI yang saya pilih termasuk single majority?<\/h3>\n

Dua cara: cek langsung di halaman detail KBLI di sistem OSS RBA (oss.go.id), atau buka Lampiran III Perpres 49\/2021 di peraturan.bpk.go.id. Keduanya menampilkan persyaratan kepemilikan modal asing jika ada batasan yang berlaku untuk kode tersebut.<\/p>\n

Apakah semua sektor investasi di Indonesia punya ketentuan single majority?<\/h3>\n

Tidak. Sebagian besar bidang usaha di Indonesia terbuka 100% untuk modal asing. Single majority hanya berlaku untuk sektor-sektor tertentu yang tercantum di Lampiran III Perpres 49\/2021. Sektor yang tidak ada di sana bisa dimasuki dengan kepemilikan asing penuh, selama bukan termasuk yang tertutup total.<\/p>\n

Apa yang terjadi jika PT PMA melanggar ketentuan single majority?<\/h3>\n

Konsekuensinya bisa berupa penolakan NIB di sistem OSS, pembatalan akta pendirian, atau sanksi administratif dari instansi berwenang. Kasus yang lebih berat bisa berujung pada pencabutan izin usaha. Ini yang membuat verifikasi DPI sebelum mendirikan PT PMA tidak bisa dilewati begitu saja.<\/p>\n

Apakah ketentuan single majority bisa berubah seiring waktu?<\/h3>\n

Ya. Pemerintah Indonesia merevisi DPI secara berkala sesuai arah kebijakan ekonomi. Perpres 10\/2021 sendiri sudah diubah melalui Perpres 49\/2021 di tahun yang sama. Investor perlu memverifikasi versi regulasi terbaru sebelum memfinalisasi struktur investasi mereka.<\/p>\n