![\"Cara](\"https:\/\/voffice.co.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/business-expansion.webp\")
Berdasarkan Pasal 210 PP No. 28 Tahun 2025, KBLI utama adalah kegiatan usaha yang tercantum di akta, bersifat komersial, dan menjadi sumber pendapatan utama perusahaan. Kode ini wajib masuk Pasal 3 Anggaran Dasar PT dan menjadi dasar penerbitan NIB beserta izin berusaha yang mengikutinya.<\/p>\n
KBLI pendukung<\/a>, sesuai Pasal 210 ayat 3 regulasi yang sama, adalah kegiatan yang mendukung kelancaran usaha utama, tidak menghasilkan pendapatan sendiri, dan bisa diselesaikan sebelum kegiatan utama berjalan penuh. Perka BKPM No. 5 Tahun 2025 memperketat batas ini: KBLI pendukung yang sudah bersifat komersial kini wajib dicantumkan dalam akta dan diperlakukan setara dengan KBLI utama, termasuk dalam pemenuhan nilai investasi minimum.<\/p>\n Perbedaan ini berdampak langsung pada perizinan. KBLI utama menentukan tingkat risiko usaha, jenis izin yang diperlukan, dan kewajiban nilai investasi. KBLI pendukung dikecualikan dari beberapa pemeriksaan tersebut, selama belum bersifat komersial. Untuk memahami lebih jauh fungsi dan hierarki kode ini, baca panduan KBLI: Pengertian, Fungsi, dan Cara Memilih Kode yang Tepat<\/a>.<\/p>\n Ada tiga kondisi yang sering menjadi penyebab kekeliruan ini di lapangan.<\/p>\n Ketika OSS RBA pertama kali diterapkan pada pertengahan 2021, sistem memiliki celah yang memungkinkan pelaku usaha memasukkan KBLI tanpa harus memilih kategori utama terlebih dahulu. Banyak perusahaan yang KBLI utamanya belum terupdate ke format KBLI 2020 di AHU Kemenkumham menggunakan jalur ini dan memasukkan kegiatan inti sebagai pendukung. Saat itu, NIB tidak menampilkan label kategori secara eksplisit, sehingga masalah tidak langsung terlihat. Setelah sistem diperbaiki dan label kategori mulai muncul, barulah kekeliruan ini terdeteksi.<\/p>\n Saat mendaftarkan bidang usaha di OSS, pengguna diminta memilih apakah kegiatan tersebut berstatus utama atau pendukung. Pelaku usaha yang tidak memahami perbedaannya, atau yang menggunakan jasa pihak ketiga tanpa pengarahan yang tepat, bisa salah memilih kategori untuk KBLI yang sebenarnya menjadi inti pendapatan bisnis mereka.<\/p>\n OSS hanya memperbolehkan kode KBLI yang sudah ada di Pasal 3 akta pendirian untuk didaftarkan sebagai kegiatan utama. Jika kegiatan tersebut belum ada di akta karena bisnis berkembang setelah pendirian PT, sistem menolak atau hanya menawarkan kode itu sebagai pilihan pendukung.<\/p>\n Tidak bisa secara langsung. Ada dua skenario yang menentukan jalur mana yang perlu ditempuh. Identifikasi kondisi perusahaan Anda terlebih dahulu sebelum melangkah.<\/p>\n Skenario A:<\/strong> KBLI yang ingin dijadikan utama sudah ada di Pasal 3 Anggaran Dasar PT, tapi salah di-input sebagai pendukung di OSS karena kesalahan teknis atau celah sistem lama. Tidak perlu perubahan akta. Cukup hapus KBLI dari kategori pendukung di OSS, lalu daftarkan ulang sebagai KBLI utama. Jika OSS menolak proses ini, konsultasi langsung ke DPMPTSP setempat.<\/p>\n Skenario B:<\/strong> KBLI yang dimaksud belum ada di Anggaran Dasar PT sama sekali. Perubahan Anggaran Dasar melalui RUPS dan notaris harus diselesaikan terlebih dahulu, baru data OSS bisa diperbarui.<\/p>\n Buka Pasal 3 akta pendirian PT tentang Maksud dan Tujuan. Cek apakah KBLI yang ingin dijadikan utama sudah tercantum di sana, baik berupa nomor kode 5 digit maupun deskripsi kegiatan usaha yang sesuai.<\/p>\n Satu hal yang perlu diperhatikan: sebagian notaris menulis Pasal 3 hanya dengan deskripsi umum tanpa nomor KBLI. Dalam kasus ini, minta notaris yang membuat akta untuk memverifikasi apa yang diinput ke sistem AHU Online, karena sistem OSS membaca data AHU, bukan teks akta cetak.<\/p>\n Jika KBLI belum ada di akta, tempuh proses berikut.<\/p>\n Gelar RUPS dengan agenda perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar. Keputusan RUPS ini menjadi dasar hukum perubahan. PT dengan pemegang saham tunggal bisa mengambil keputusan di luar RUPS dengan syarat-syarat tertentu sesuai UU PT.<\/p>\n Tuangkan keputusan dalam akta notaris berbahasa Indonesia. Pengajuan ke Kemenkumham harus dilakukan dalam 30 hari sejak tanggal akta, secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dengan dokumen pendukung berupa akta perubahan, notulen RUPS, dan NPWP perusahaan.<\/p>\n Tunggu SK Menteri Hukum dan HAM. Perubahan baru berlaku efektif setelah SK diterbitkan. Proses ini biasanya memakan 1 sampai 3 minggu, tergantung kelengkapan dokumen.<\/p>\n Setelah SK Kemenkumham terbit (atau untuk Skenario A), login ke OSS dengan akun yang terhubung ke NIB perusahaan. Masuk ke menu Perizinan Berusaha dan temukan data KBLI yang bersangkutan.<\/p>\n Untuk KBLI pendukung yang belum memiliki izin aktif, gunakan opsi Pembatalan Perizinan. Isi alasan pembatalan, konfirmasikan, dan simpan bukti pembatalan sebagai arsip. Panduan prosedur lengkapnya tersedia di artikel cara menghapus KBLI di OSS RBA<\/a>.<\/p>\n Jika KBLI pendukung sudah memiliki izin aktif, prosesnya berbeda. Izin aktif perlu dicabut terlebih dahulu sebelum penghapusan KBLI bisa dilakukan. Konsultasikan langkah ini dengan DPMPTSP setempat atau konsultan perizinan.<\/p>\n Setelah KBLI dihapus dari kategori pendukung, masukkan kembali kode yang sama melalui menu Ubah Data, kali ini pilih kategori Kegiatan Usaha Utama. Pastikan nomor SK Kemenkumham terbaru sudah diinput saat sinkronisasi data.<\/p>\n Proses verifikasi berikutnya bergantung pada tingkat risiko KBLI. Risiko rendah langsung menghasilkan NIB aktif. Risiko menengah memerlukan pemenuhan Sertifikat Standar dengan dokumen teknis. Risiko tinggi membutuhkan izin sektoral khusus dari kementerian terkait. Baca panduan lengkap cara verifikasi KBLI di OSS RBA<\/a> untuk mekanisme masing-masing.<\/p>\n Alamat Domisili Tidak Sesuai Zonasi Bisa Blokir Proses KBLI?<\/p>\n OSS memvalidasi alamat usaha Anda ke data tata ruang (RDTR). Virtual Office vOffice<\/a> berlokasi di kawasan komersial Grade A di 40+ lokasi strategis Indonesia, sesuai zonasi untuk hampir semua KBLI sektor jasa.<\/p>\n Ini bukan sekadar masalah administrasi. Beberapa konsekuensi nyata bisa muncul.<\/p>\n Perizinan yang keliru. KBLI pendukung dikecualikan dari kewajiban nilai investasi minimum dan beberapa persyaratan perizinan. Jika kegiatan penghasil pendapatan utama terdaftar sebagai pendukung, perusahaan mungkin melewatkan izin yang seharusnya wajib berdasarkan tingkat risiko KBLI tersebut.<\/p>\n Ketidaksesuaian dengan Anggaran Dasar. UU PT mewajibkan kegiatan komersial utama tercantum dalam maksud dan tujuan perusahaan di akta. Jika kenyataan operasional tidak sesuai dengan akta, perusahaan berada dalam posisi hukum yang lemah.<\/p>\n Hambatan akses pendanaan. Bank dan investor umumnya mensyaratkan NIB aktif dengan KBLI yang sesuai kegiatan nyata. Ketidaksesuaian klasifikasi bisa mempersulit pengajuan kredit atau proses due diligence investasi.<\/p>\n Risiko sanksi administratif. Berdasarkan regulasi pengawasan perizinan berbasis risiko, kegiatan usaha yang tidak sesuai KBLI pada NIB bisa dianggap tidak memiliki izin yang sah dan berpotensi dikenai sanksi.<\/p>\n Ada dua situasi di mana perubahan Anggaran Dasar tidak diperlukan.<\/p>\n Pertama, jika KBLI sudah ada di akta tapi salah di-input di OSS karena kesalahan teknis atau celah sistem awal OSS RBA. Koreksi cukup dilakukan di level OSS saja.<\/p>\n Kedua, jika perubahan KBLI hanya berupa penyesuaian kode dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 tanpa mengubah substansi kegiatan usaha. Berdasarkan Surat Edaran Bersama yang terbit 28 Maret 2026, penyesuaian kode administratif tanpa perubahan substansi bisa diproses otomatis melalui sistem OSS yang terintegrasi.<\/p>\n Setelah proses penghapusan dan pendaftaran ulang di OSS, kadang KBLI tidak muncul di NIB. Ini biasanya masalah sinkronisasi antara OSS dan database AHU. Baca panduan kenapa KBLI tidak muncul di NIB<\/a> untuk penyebab dan solusinya.<\/p>\n Satu catatan khusus untuk PMA: perusahaan dengan modal dasar dan disetor di bawah Rp10 miliar harus menyertakan peningkatan modal sesuai persyaratan PMA terkini saat mengajukan perubahan Anggaran Dasar. Sistem OSS mendeteksi kondisi ini secara otomatis dan menolak penyimpanan perubahan jika modal belum memenuhi syarat.<\/p>\n Sebelum mendaftarkan ulang sebagai KBLI utama, pastikan juga kode yang dipilih bukan termasuk kategori single purpose. KBLI single purpose tidak bisa digabung dengan kode lain dalam satu badan usaha. Pelajari lebih lanjut di artikel apa itu KBLI single purpose<\/a>.<\/p>\n Proses perubahan KBLI yang melibatkan perubahan Anggaran Dasar memerlukan koordinasi antara notaris, Kemenkumham, dan sistem OSS secara berurutan. Satu dokumen yang terlambat bisa menghambat seluruh proses. Bagi pelaku usaha yang ingin memastikan setiap langkah berjalan tanpa kesalahan administratif, jasa pembuatan PT dari vOffice<\/a> mencakup pendampingan pengurusan KBLI dan perubahan akta dari konsultasi awal hingga NIB terbit.<\/p>\nMengapa KBLI Bisa Masuk Kategori Pendukung Padahal Seharusnya Utama?<\/h2>\n
Celah sistem saat awal OSS RBA berlaku<\/h3>\n
Kesalahan input saat pendaftaran awal<\/h3>\n
Akta belum mencantumkan KBLI yang dimaksud<\/h3>\n
Apakah KBLI Pendukung Bisa Langsung Diubah Menjadi Utama di OSS?<\/h2>\n
Cara Mengubah KBLI Pendukung Menjadi KBLI Utama: Langkah per Langkah<\/h2>\n
Langkah 1: Periksa Anggaran Dasar Perusahaan<\/h3>\n
Langkah 2: Perubahan Anggaran Dasar (Skenario B)<\/h3>\n
Langkah 3: Hapus KBLI dari Kategori Pendukung di OSS<\/h3>\n
Langkah 4: Daftarkan Ulang sebagai KBLI Utama<\/h3>\n
Risiko Jika KBLI Utama Dibiarkan Terdaftar sebagai Pendukung<\/h2>\n
Kapan Tidak Perlu Perubahan Akta?<\/h2>\n