![\"Cara](\"https:\/\/voffice.co.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/business-proposal7.jpg\")
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)<\/a> adalah kode 5 digit dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengklasifikasikan seluruh jenis kegiatan ekonomi di Indonesia. Bukan sekadar formalitas administrasi. Kode yang tercantum dalam NIB<\/a> menentukan jenis perizinan yang dibutuhkan, tingkat risiko usaha, kewajiban pelaporan LKPM, dan tarif pajak yang berlaku.<\/p>\n Kegiatan usaha yang tidak tercakup dalam KBLI di NIB berpotensi dianggap tidak berizin. Risikonya konkret: pengajuan kredit ditolak bank, mitra bisnis mempertanyakan legalitas saat due diligence, pengurusan izin sektoral lanjutan terhambat, bahkan sanksi administratif dari instansi terkait.<\/p>\n BPS mengesahkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025 pada 17 Desember 2025. Regulasi ini mencabut KBLI 2020 dan menjadi acuan baru untuk seluruh perizinan usaha di Indonesia. Sebelum menambah KBLI di OSS, ada beberapa hal yang perlu dipahami.<\/p>\n Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan hal ini dalam konferensi pers 23 April 2026: perizinan yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih sah dan tidak memerlukan pengurusan ulang.<\/p>\n Surat Edaran Bersama yang ditandatangani Menteri Investasi, Menteri Hukum, dan Kepala BPS menetapkan bahwa penyesuaian sistem OSS dan AHU harus selesai paling lambat 18 Juni 2026.<\/p>\n Tabel ini menjadi panduan teknis untuk menelusuri padanan kode antara dua versi. Ada tiga pola perubahan: satu kode ke satu kode (one to one), satu kode dipecah jadi beberapa (one to many), dan beberapa kode digabung menjadi satu (many to one).<\/p>\n Konversi untuk sebagian pelaku usaha berjalan otomatis. Tapi bagi yang berencana menambah KBLI baru atau mengubah kegiatan usaha, lebih aman memetakan kode KBLI 2025 yang sesuai sebelum 18 Juni 2026 tiba.<\/p>\n Penambahan KBLI perlu dilakukan segera saat bisnis berkembang ke lini usaha baru yang belum tercantum dalam NIB; saat perusahaan akan mengajukan izin sektoral yang mensyaratkan kode KBLI tertentu; saat kode yang terdaftar sudah tidak mencerminkan kegiatan aktual; atau saat ada perubahan model bisnis yang perlu disesuaikan dengan klasifikasi KBLI 2025.<\/p>\n Menunda bukan tanpa konsekuensi. KBLI yang tidak sesuai kegiatan nyata bisa jadi hambatan saat audit, due diligence investor, atau proses pengadaan dengan instansi pemerintah.<\/p>\n Siapkan hal-hal ini sebelum masuk ke portal OSS: akun OSS RBA aktif (username dan password), NIB perusahaan yang sudah terbit, NPWP perusahaan yang valid, dan kode KBLI 5 digit yang sudah dipilih berdasarkan kegiatan usaha baru yang akan dijalankan.<\/p>\n Jika penambahan KBLI menyangkut perubahan kegiatan usaha utama, siapkan juga akta pendirian dan perubahan terakhir. Perubahan kegiatan utama harus disesuaikan di Anggaran Dasar melalui RUPS dan notaris sebelum proses OSS bisa dilanjutkan. Untuk KBLI tertentu, dokumen pendukung tambahan seperti SPPL atau UKL-UPL (jika KBLI berdampak lingkungan) atau sertifikat profesi mungkin diperlukan.<\/p>\n Baca Juga:<\/strong> Kenapa KBLI Tidak Muncul di NIB? Ini 6 Penyebab dan Cara Mengatasinya<\/a><\/p>\n Buka oss.go.id di browser. Google Chrome atau Mozilla Firefox direkomendasikan untuk kinerja optimal. Klik tombol “Masuk” di pojok kanan atas, masukkan email terdaftar dan kata sandi, lalu klik “Login”. Jika sistem meminta verifikasi dua langkah, ikuti instruksi yang muncul.<\/p>\n Di dashboard, cari menu “Perizinan Berusaha” atau “Perubahan Data Usaha”. Jika perusahaan punya lebih dari satu NIB, pilih NIB yang ingin diperbarui sebelum melanjutkan.<\/p>\n Masuk ke bagian KBLI atau kegiatan usaha dalam profil perizinan. Pilih opsi penambahan KBLI, lalu gunakan fitur pencarian untuk menemukan kode yang sesuai. Ketikkan kata kunci jenis usaha baru. Sistem akan menampilkan kode beserta deskripsi lengkapnya. Pilih kode 5 digit yang paling akurat mencerminkan kegiatan yang benar-benar akan dijalankan.<\/p>\n Sebelum finalisasi, cek apakah kode yang dipilih masuk kategori KBLI single purpose<\/a>. Kode dengan status single purpose tidak bisa digabungkan dengan kegiatan lain dalam satu NIB. Jika ingin menjalankan beberapa jenis usaha sekaligus, pastikan pilihan kode tidak memiliki batasan ini.<\/p>\n Setiap KBLI baru harus diklasifikasikan sebagai kegiatan utama atau kegiatan pendukung. KBLI pendukung tidak bisa ditambahkan jika belum ada KBLI utama yang relevan. Kegiatan pendukung harus terkait langsung dengan kegiatan utama yang sudah terdaftar. Kalau kegiatan pendukung itu ternyata menghasilkan pendapatan signifikan, sistem mengharuskannya dicatat sebagai kegiatan utama.<\/p>\n OSS secara otomatis mencocokkan KBLI baru dengan zonasi tata ruang (RDTR) di lokasi domisili usaha. Kalau domisili berada di zona yang tidak mendukung jenis usaha baru, sistem bisa menolak permohonan bahkan sebelum dokumen diperiksa. Ini sering mengejutkan pelaku usaha karena terasa seperti penolakan tanpa alasan yang jelas.<\/p>\n Sistem juga menentukan tingkat risiko KBLI baru: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Setiap tingkat punya kewajiban pemenuhan yang berbeda. Detail prosesnya bisa dipelajari di panduan cara verifikasi KBLI di OSS RBA<\/a>.<\/p>\n Periksa semua data sebelum submit. Untuk KBLI risiko rendah, NIB terbaru dengan KBLI tambahan biasanya langsung aktif. Untuk KBLI risiko menengah atau tinggi, ada kewajiban melengkapi Sertifikat Standar atau Izin Berusaha dari instansi teknis terkait. Regulasi memberi tenggat satu tahun untuk melengkapi komitmen tersebut setelah NIB diterbitkan.<\/p>\n Setelah semua komitmen terpenuhi, unduh dan simpan NIB terbaru. Nomor NIB tidak berubah. Yang diperbarui adalah data kegiatan usaha di baliknya. NIB inilah yang digunakan untuk keperluan administrasi, kerja sama bisnis, dan pengurusan izin lanjutan.<\/p>\n <\/p>\n Alamat Domisili Ditolak OSS Saat Tambah KBLI Baru?<\/p>\n Semua lokasi Virtual Office vOffice<\/a> berada di gedung Grade A zona komersial resmi, dipercaya 50.000+ klien untuk meloloskan validasi RDTR di OSS RBA.<\/p>\n Kalau KBLI baru menyangkut perubahan kegiatan usaha utama, perubahan itu harus dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar. Prosesnya melewati Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), notaris, dan pengesahan dari Kemenkumham. Kegiatan usaha utama wajib tercantum dalam Pasal 3 (maksud dan tujuan) Anggaran Dasar PT. Proses OSS tidak bisa dilanjutkan sebelum perubahan akta ini selesai.<\/p>\n Penambahan KBLI baru sering kali juga perlu disertai penghapusan kode lama yang sudah tidak mencerminkan kegiatan aktual. Prosedur penghapusannya berbeda tergantung apakah perizinan pada KBLI tersebut sudah aktif atau belum. Detail lengkapnya ada di panduan cara menghapus KBLI di OSS RBA<\/a>.<\/p>\n OSS RBA memblokir penyimpanan perubahan KBLI jika modal disetor PT PMA belum mencapai minimum Rp 10 miliar, kecuali ada pengaturan khusus dari regulasi sektoral. Pastikan persyaratan modal sudah terpenuhi sebelum memulai proses penambahan KBLI agar tidak mengalami kegagalan di tengah jalan.<\/p>\n <\/p>\n Proses Tambah KBLI Terasa Lebih Rumit dari yang Diperkirakan?<\/p>\n Tim jasa pembuatan PT vOffice<\/a>, bersertifikasi ISO 9001 dan berpengalaman 20+ tahun di Asia Tenggara, mendampingi pemilihan KBLI, perubahan akta, hingga NIB terbaru dari awal sampai selesai.<\/p>\n Tidak. Nomor NIB tetap sama. Yang berubah adalah data kegiatan usaha yang tercatat di baliknya. Setelah perubahan tersimpan, cukup unduh NIB terbaru dari sistem untuk mendapatkan dokumen dengan KBLI yang sudah ditambahkan.<\/p>\n Untuk KBLI risiko rendah, biasanya selesai dalam satu hari kerja. Untuk KBLI risiko menengah atau tinggi yang memerlukan verifikasi instansi teknis, waktunya bisa dari beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung kelengkapan dokumen dan kondisi antrean di instansi terkait.<\/p>\n Pemerintah tidak memungut biaya untuk penambahan KBLI melalui portal OSS. Biaya bisa muncul jika perubahan KBLI mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar melalui notaris, atau jika menggunakan jasa konsultan perizinan.<\/p>\n Ya. Per April 2026, sistem OSS masih memproses perizinan menggunakan KBLI 2020. Penyesuaian ke KBLI 2025 ditargetkan selesai paling lambat 18 Juni 2026, berdasarkan Surat Edaran Bersama yang ditandatangani Menteri Investasi, Menteri Hukum, dan Kepala BPS.<\/p>\n Tidak semua. KBLI single purpose tidak bisa digabungkan dengan kegiatan lain dalam satu NIB. KBLI pendukung juga hanya bisa ditambahkan jika sudah ada KBLI utama yang relevan. Memahami batasan ini sebelum memilih kode bisa menghemat banyak waktu dan biaya koreksi.<\/p>\n Tidak selalu. Tapi karena OSS memvalidasi kesesuaian KBLI dengan zonasi RDTR di lokasi domisili, ada kemungkinan sistem menolak permohonan secara otomatis jika KBLI baru memerlukan zona yang berbeda dari yang dimiliki alamat saat ini. Cek kompatibilitas zonasi sebelum submit.<\/p>\n Penambahan KBLI untuk lini usaha baru yang sederhana bisa ditangani mandiri. Tapi kalau prosesnya menyangkut perubahan kegiatan utama, revisi Anggaran Dasar, atau KBLI dengan tingkat risiko menengah ke atas, kesalahan kecil bisa berujung pada koreksi yang memakan waktu dan biaya. Bagi yang ingin memastikan setiap langkah berjalan akurat, jasa pembuatan PT vOffice<\/a> menyertakan pendampingan perubahan KBLI dan perizinan OSS dari awal sampai NIB terbaru terbit.<\/p>\n <\/p>\n Butuh Bantuan Menambah atau Mengubah KBLI di OSS?<\/p>\n Tim legal vOffice, Penerima Rekor MURI dengan 40+ lokasi di Indonesia, siap mendampingi perubahan KBLI, akta, dan perizinan usaha Anda.<\/p>\nKBLI 2025 Sudah Berlaku, Apa Artinya untuk NIB Anda?<\/h2>\n
Izin usaha yang sudah terbit tetap berlaku<\/strong><\/h3>\n
Sistem OSS masih memproses perizinan dengan KBLI 2020 selama masa transisi<\/strong><\/h3>\n
BPS menerbitkan tabel konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025 pada 23 April 2026<\/strong><\/h3>\n
Kapan Harus Menambah KBLI di NIB yang Sudah Terbit?<\/h2>\n
Syarat dan Dokumen yang Perlu Disiapkan<\/h2>\n
Cara Menambah KBLI di OSS: Langkah demi Langkah<\/h2>\n
Langkah 1. Login ke Portal OSS RBA<\/h3>\n
Langkah 2. Pilih Menu Perubahan Data Usaha<\/h3>\n
Langkah 3. Tambah KBLI Baru<\/h3>\n
Langkah 4. Tentukan Status Kegiatan: Utama atau Pendukung<\/h3>\n
Langkah 5. Verifikasi Zonasi dan Tingkat Risiko<\/h3>\n
Langkah 6. Submit dan Penuhi Komitmen<\/h3>\n
Langkah 7. Unduh NIB Terbaru<\/h3>\n
Hal-Hal yang Sering Terlewat<\/h2>\n
Penambahan KBLI yang Memerlukan Perubahan Anggaran Dasar<\/h3>\n
Jika KBLI Lama Tidak Lagi Relevan<\/h3>\n
Khusus PT PMA: Cek Modal Disetor Terlebih Dahulu<\/h3>\n
Pertanyaan Umum<\/h2>\n
Apakah nomor NIB berubah setelah KBLI ditambah?<\/h3>\n
Berapa lama proses penambahan KBLI di OSS?<\/h3>\n
Apakah ada biaya untuk menambah KBLI di OSS?<\/h3>\n
Apakah KBLI 2020 masih berlaku di OSS saat ini (April 2026)?<\/h3>\n
Apakah semua KBLI bisa ditambahkan bebas ke NIB yang sudah ada?<\/h3>\n
Apakah domisili usaha perlu diganti saat menambah KBLI?<\/h3>\n