{"id":1068,"date":"2026-06-09T03:41:50","date_gmt":"2026-06-08T20:41:50","guid":{"rendered":"https:\/\/voffice.co.id\/public\/jakarta-virtual-office\/business-tips\/?p=1068"},"modified":"2026-06-09T13:31:49","modified_gmt":"2026-06-09T06:31:49","slug":"syarat-pt-perorangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/voffice.co.id\/blog\/syarat-pt-perorangan\/","title":{"rendered":"Syarat Mendirikan PT Perorangan 2026: Modal, Dokumen, dan Prosedur Terbaru"},"content":{"rendered":"

PT Perorangan<\/a> bisa didirikan sendiri, online, tanpa notaris, dan tanpa modal minimum dari pemerintah. Tapi ada yang berubah di 2026: portal pendaftaran sudah berpindah ke layanan.ahu.go.id<\/strong>, aturan teknis kini mengacu pada Permenkum No. 49 Tahun 2025<\/strong> yang berlaku sejak 17 Desember 2025, dan ada kewajiban baru setelah PT berdiri yang tidak ada di aturan lama. Kalau referensi Anda masih artikel 2021 atau 2022, ada beberapa hal yang perlu diperbarui.<\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Aspek<\/th>\nKetentuan 2026<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Modal minimum<\/strong><\/td>\nTidak ada (ditentukan pendiri sendiri)<\/td>\n<\/tr>\n
Jumlah pendiri<\/strong><\/td>\n1 orang WNI (merangkap direktur dan pemegang saham)<\/td>\n<\/tr>\n
Notaris<\/strong><\/td>\nTidak diperlukan (cukup Surat Pernyataan Pendirian)<\/td>\n<\/tr>\n
Portal pendaftaran<\/strong><\/td>\nlayanan.ahu.go.id (pp.ahu.go.id sudah ditutup)<\/td>\n<\/tr>\n
Biaya PNBP<\/strong><\/td>\nRp50.000<\/td>\n<\/tr>\n
Aturan terbaru<\/strong><\/td>\nPermenkum No. 49 Tahun 2025 (berlaku Des 2025)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

Baca Juga:<\/strong> Perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa<\/a><\/p>\n

Dasar Hukum PT Perorangan di 2026<\/h2>\n

PT Perorangan lahir dari UU Cipta Kerja, yang kini ditetapkan sebagai UU No. 6 Tahun 2023. Pasal 109 undang-undang itu memperluas definisi PT sehingga bisa didirikan oleh satu orang untuk usaha yang masuk kategori UMK. Landasannya ada, dan sudah cukup kokoh.<\/p>\n

Yang berubah di 2026 ada dua hal besar. Pertama, Permenkum No. 49 Tahun 2025<\/strong> secara resmi menggantikan Permenkumham No. 21 Tahun 2021 sejak 17 Desember 2025. Peraturan ini memperbarui tata cara pendaftaran, perubahan, dan pembubaran PT, termasuk mengatur kewajiban pelaporan tahunan dan data pemilik manfaat yang sebelumnya tidak ada. Kedua, PP No. 28 Tahun 2025<\/strong> memperbarui sistem perizinan berusaha berbasis risiko di OSS RBA, yang berdampak langsung pada proses penerbitan NIB setelah PT Perorangan berdiri.<\/p>\n

PP No. 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan dan pendaftaran PT UMK masih berlaku dan tetap jadi landasan teknis pendirian.<\/p>\n

Siapa yang Boleh Mendirikan PT Perorangan?<\/h2>\n

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan oleh calon pendiri.<\/p>\n

1. Warga Negara Indonesia yang Cakap Hukum<\/h3>\n

PT Perorangan hanya bisa didirikan oleh WNI. Pendiri harus berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, dan tidak sedang berada di bawah pengampuan hukum. Warga negara asing tidak memenuhi syarat ini. Jika usaha melibatkan investor asing, jalur yang tersedia adalah PT PMA, bukan PT Perorangan.<\/p>\n

2. Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK)<\/h3>\n

PT Perorangan dikhususkan untuk usaha skala UMK. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025, batasannya adalah:<\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n
Kategori<\/th>\nModal Usaha (maks.)<\/th>\nOmzet Tahunan (maks.)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Usaha Mikro<\/td>\nRp1 miliar<\/td>\nRp2 miliar<\/td>\n<\/tr>\n
Usaha Kecil<\/td>\nRp1 miliar s.d. Rp5 miliar<\/td>\nRp2 miliar s.d. Rp15 miliar<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

Angka-angka di atas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kalau bisnis berkembang melampaui batas usaha kecil, status PT Perorangan wajib diubah menjadi PT Persekutuan Modal (PT biasa).<\/p>\n

3. Satu Orang, Satu PT Perorangan per Tahun<\/h3>\n

Satu WNI hanya boleh mendirikan satu PT Perorangan dalam satu tahun buku. Kalau ingin punya entitas bisnis lain di tahun yang sama, pilihannya adalah PT biasa (minimal dua pendiri) atau CV.<\/p>\n

Berapa Modal yang Diperlukan untuk PT Perorangan?<\/h2>\n

Tidak ada batas modal minimum dari pemerintah. Besaran modal dasar sepenuhnya ditentukan pendiri dan dicantumkan dalam Surat Pernyataan Pendirian. Dari sisi regulasi, PT Perorangan bisa saja didirikan dengan modal sangat kecil.<\/p>\n

Satu hal yang sering terlewat: modal disetor harus minimal 25% dari modal dasar yang dinyatakan. Kalau modal dasar yang Anda tulis Rp10 juta, maka Rp2,5 juta harus sudah disetor saat pendirian. Ini bersifat deklaratif dan tidak perlu dibuktikan dengan rekening bank saat mendaftar di AHU.<\/p>\n

Secara praktis, modal terlalu kecil bisa menjadi hambatan saat membuka rekening bisnis atau mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Besaran yang wajar sesuai skala operasional bisnis Anda akan lebih berguna dalam jangka panjang.<\/p>\n

<\/p>\n

\n

Bingung Cari Alamat Domisili PT yang Sesuai Zonasi?<\/p>\n

Virtual Office vOffice tersedia di 40+ lokasi strategis Indonesia, dengan alamat di gedung Grade A yang sudah terbukti memenuhi syarat zonasi komersial OSS RBA untuk hampir semua KBLI sektor jasa.<\/p>\n

Tanya Lokasi Virtual Office<\/a><\/div>\n<\/div>\n

Dokumen yang Dibutuhkan untuk Mendirikan PT Perorangan<\/h2>\n

Tidak ada dokumen fisik yang perlu dikirimkan ke instansi mana pun. Semua dilakukan secara digital. Berikut data yang perlu disiapkan sebelum mulai mendaftar.<\/p>\n

Dokumen Identitas Pendiri<\/h3>\n